SUMUTPOS.CO – KEPOLISIAN Daerah (Polda) Sumatera Utara (Sumut) dikabarkan menangkap pelaku penyalahgunaan bahan bakar minyak (BBM) bersubsidi di dua lokasi berbeda, yakni Mandailing Natal (Madina) dan Labuhanbatu. Kabar ini dibenarkan Kabid Humas Polda Sumut, Kombes Pol Hadi Wahyudi saat dikonfirmasi wartawan, Jumat (2/9).
“Iya betul. Polda Sumut mengamankan pelaku penyalahguna BBM di Madina dan Labuhanbatu,” kata Hadi.
Menurutnya saat ini penyidik masih terus mendalami para tersangka penyalahgunaan BBM subsidi dan pemeriksaan terhadap sejumlah saksi. “Masih diperiksa,” ungkapnya.
Ditegaskannya, Polda Sumut akan tetap konsisten mengawal segala kebijakan pemerintah dan menindak para pelaku penyalahguna BBM sebagai bentuk penegakan hukum. “Terhadap para pelaku penyalahgunaan BBM Subsidi kita akan tindak tegas,” tandasnya.
Sebelumnya, Polda Sumut telah membentuk Satgas BBM Bersubsidi untuk mengantisipasi adanya penyelewengan BBM bersubsidi di stasiun pengisian bahan bakar umum menjelang kenaikan BBM. Adapun di dalam Satgas terdapat aparat dan pemerintah daerah serta pihak terkait seperti Pertamina, BPH Migas dan Hiswana Migas. Masyarakat bisa menghubungi hotline 0811-6519-977 untuk menyampaikan dugaan kecurangan ataupun keluhannya. Tak cuma itu, nomor telepon juga bisa mengabarkan terkait antrean panjang kendaraan di SPBU.
Organda Medan Tolak Kenaikan BBM Subsidi
Meskipun belum mendapat dipastikan kapan harga BBM bersubsidi naik, namun sejumlah pihak telah melakukan penolakan terhadap wacana tersebut. Salah satu penolakan itu datang dari Organisasi Angkutan Darat (Organda) Kota Medan. Mereka dengan tegas menolak wacana naiknya harga BBM bersubsidi, sebab akan membuat kehidupan para sopir angkot semakin terpuruk.
Ketua Organda Kota Medan, Mont Gomery Munthe mengatakan, kenaikan harga BBM bersubsidi, salah satunya Pertalite, akan membuat biaya operasional angkot melambung tinggi. Sementara, kenaikan harga BBM seringkali tidak dibarengi dengan kenaikan tarif ongkos.
Gomery mengatakan, tarif ongkos angkot yang berlaku di Kota Medan saat ini adalah tarif ongkos yang dihitung dengan harga BBM jenis premium. Sementara saat ini premium sudah tidak lagi ditemukan di pasaran, hingga saat ini angkot-angkot di Kota Medan terpaksa menggunakan BBM dengan jenis pertalie.
Dijelaskan Gomery, dengan harga pertalite saat ini saja, seharusnya tarif ongkos angkot sudah dinaikkan. Tapi sayangnya sampai saat ini, belum ada dilakukan penyesuaian tarif ongkos yang dihitung dengan harga pertalite. Akibatnya saat ini, beban operasional angkot terlalu tinggi. “Kalau harga pertalite naik, ya makin sulitlah kita beroperasi. Apalagi kalau tarif ongkosnya tidak disesuaikan lagi seperti saat ini, rugi semua angkot-angkot ini. Jadi jelas sikap kita dari Organda Medan, kita menolak wacana naiknya harga BBM bersubsidi,” ucap Gomery kepada Sumut Pos, Jumat (2/9).
Dikatakan Gomery, selain berdampak pada tingginya biaya operasional yang berpotensi merugikan para sopir angkot, kenaikan harga BBM bersubsidi juga diyakini akan membuat beban biaya hidup masyarakat, termasuk para sopir angkot menjadi meningkat karena semakin mahalnya harga bahan-bahan pokok dan kebutuhan hidup lainnya. Sementara, penghasilan sopir angkot justru menurun. “Kalau BBM naik, harga-harga kebutuhan pokok pasti ikut naik, sementara sopir-sopir angkot ini untuk makan saja pas-pasan. Kalau biaya operasional naik tapi tarif ongkos tidak naik, pasti lah pendapatan akan semakin anjlok. Kalau pendapatan sudah anjlok tapi harga-harga bahan pokok justru naik, ya gawat lah sopir-sopir ini, bisa-bisa nggak makan semua keluarga sopir angkot ini,” ujarnya.
Diterangkan Gomery, sejak tidak lagi ditemukannya premium di Kota Medan, pihaknya telah berkali-kali meminta kepada pemerintah untuk segera melakukan penyesuaian tarif ongkos. Namun sayang, sampai saat ini penyesuaian itu tak kunjung dilakukan. “Padahal polemik yang dihadapi angkot ini kan banyak. Di lapangan kami harus menghadapi persaingan dengan taksi online ataupun ojek online yang izinnya tidak jelas, sementara kami (angkot) yang punya izin yang jelas tidak mendapatkan perhatian yang serius dari pemerintah,” katanya.
Belum lagi, sambung Gomery, para sopir angkot juga harus menghadapi polemik hadirnya moda transportasi massal dengan konsep bus Buy The Service (BTS) yang dihadirkan oleh bus Trans Metro Deli. Pasalnya sampai saat ini, Bus Trans Metro Deli yang beroperasi di lima koridor di Kota Medan masih melayani masyarakat dengan tarif Rp0 atau gratis.
“Bus Trans Metro Deli sampai saat ini juga masih beroperasi dengan tarif gratis, nampak sekali ketidakadilan di Kota Medan ini untuk sopir angkot. Sudah berkali-kali kita sampaikan ini kepada pemerintah agar Bus Trans Metro Deli ini menggunakan tarif, tapi sampai saat ini tetap gratis. Kami berharap, semua kondisi sulit yang kami alami saat ini mendapatkan perhatian serius dari pemerintah,” pungkasnya.
Buruh Sumut Tetap Aksi
Sementara, elemen buruh di Sumut tetap akan melakukan aksi pada 6 September pekan depan, meski rencana kenaikan harga BBM besubsidi belum jelas. Adapun, elemen buruh dan masyarakat yang akan turun aksi yakni FSPMI,KSBSI, KSPSI AGN, SPMS, KPBI, Serikat Petani Indonesia, Komunitas Ojek Online. “Hari ini memang belum naik, tapi wacana itu sudah terus digemborkan oleh Pemerintah. Kita tetap akan gelar aksi sebagai bentuk mengingatkan Pemerintah yang harus peka terhadap kondisi ekonomi rakyat kecil yang semakin anjlok saat ini,” kata Willy, yang juga aktivis Buruh dari FSPMI Sumut ini kepada wartawan, Jumat (2/9).
Jika BBM naik, lanjutnya, maka otomatis semua harga-harga kebutuhan pokok masyarakat akan mengalami kenaikan secara signifikan dan itu akan membuat rakyat kecil semakin miskin. “Upah buruh sudah 3 tahun tidak naik, masyarakat ekonominya lesu dibantai Covid-19 dua tahun terakhir. Ini malah BBM mau dinaikkan. Dimana hati Pemerintah saat ini,” tegasnya.
Menurutnya, saat ini Partai Buruh Sumut sedang mempersiapkan manajemen aksi. Pihaknya menargetkan akan mengerahkan massa buruh, petani, dan rakyat kecil di Sumut sekitar 500-an orang untuk turun aksi yang akan dipusatkan di Kantor Gubernur Sumut dan DPRD Sumut.
Selain mengusung tuntutan penolakan BBM, sambungnya, Partai Buruh Sumut nantinya juga mengusung beberapa poin tuntutan aksi, yaitu Tolak UU Cipta Kerja, Naikkan Upah Buruh Sumut Sebesar 15 persen untuk Tahun 2023 dan turunkan harga sembako untuk rakyat. “Aksi kami pastinya damai dan tertib. Kami minta pihak kepolisian agar tetap humanis mengamankan jalannya aksi rakyat kecil di Sumut ini nantinya,” tutup Willy. (dwi/map/adz)
