JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Sekjen PDI Perjuangan Hasto Kristiyanto memperkirakan calon presiden yang akan diusung partainya pada Pemilu 2024 diumumkan pada Juni 2023.
“Pak Jokowi dulu diumumkan oleh Bu Mega pada Maret 2014, pemilunya pada bulan Juni sehingga kalau kita menggunakan analogi itu kira-kira Juni tahun depan (2023) pas Bulan Bung Karno,” kata Hasto saat menjadi pembicara dalam diskusi Election Corner bertema Mengembalikan Kembali Politik Programatik di Pemilu 2024 di Fisipol UGM Yogyakarta, di Kabupaten Sleman, Senin (10/10).
Terkait pengumuman capres, menurutnya, PDIP telah memiliki pengalaman pemilu berulang kali sesuai dengan tahapan yang ditetapkan KPU RI. “Tahapan pemilu masih Oktober tahun depan, pencapresan kita terus berdialektika,” ujarnya.
Demikian pula saat mengumumkan cawapres pendamping Jokowi pada Pemilu 2019, menurut Hasto, tidak bisa lepas dari dinamika politik yang berkembang saat itu. “Kiai Ma’ruf itu diputuskan (capres) Minggu jam empat sore, pendaftarannya (di KPU) hari Senin. Itu Kiai Ma’ruf karena dinamika politik, itu riil politik, di dalam praktik itu seperti itu,” kata dia.
PDIP, kata Hasto, saat ini tengah menyiapkan sosok Capres 2024 yang berani mengambil keputusan, mampu membawa Indonesia memimpin bangsa-bangsa di dunia, dan memiliki rekam jejak kuat.
“Pemimpin yang berani mengambil keputusan meskipun pahit, pemimpin yang mampu membawa bahtera Indonesia menjadi pemimpin di antara bangsa-bangsa di dunia dan tentu saja pemimpin ideologis, pemimpin memiliki kemampuan teknokratis, memiliki rekam jejak sejarah panjang, dan kuat,” kata dia.
Tidak hanya itu, kata Hasto, capres yang diusung harus sosok pemimpin yang mendapat dukungan kekuatan kolektif parpol dan gabungan parpol. Dukungan kekuatan kolektif parpol, menurut dia, penting untuk menghindarkan pemerintahan ke depan dari terpaan “tsunami” politik seperti awal kepemimpinan Jokowi-Jusuf Kalla pada 2014.
Kala itu, menurut dia, memerlukan waktu 1,5 tahun hanya untuk mengonsolidasikan kekuasaan lantaran parlemen dikuasai parpol nonpendukung pemerintah. Karena itu, ia berharap pemerintahan ke depan selain memiliki legitimasi secara elektoral juga mendapat legitimasi dari dukungan di parlemen.
“Itu yang kami persiapkan, merancang satu gabungan partai politik agar pemerintahannya efektif. Selain itu, mayoritas dukungan presiden dari rakyat 50 persen plus 1 tercermin di parlemen,” katanya.
PKS Belum Umumkan
Sekjen Partai Keadilan Sejahtera (PKS) Habib Aboe Bakar Alhabsyi mengungkapkan, partainya belum memiliki rencana untuk mendeklarasikan calon Presiden (capres) di Pemilu 2024.
“Seluruh langkah politik yang diambil partai lain dalam pencapresan, kita atensi dan hormati. Untuk PKS sendiri saat ini belum ada rencana mendeklarasikan salah satu tokoh sebagai capres yang akan diusung di Pemilu 2024,” kata Habib Aboe dalam keterangannya di Jakarta, Senin (10/10).
Hingga saat ini, lanjut dia, PKS masih terus mencermati perkembangan situasi politik nasional. Menurut dia, untuk menentukan capres di PKS sesuai ketentuan AD ART pasal 18 ayat 2 huruf a merupakan kewenangan Dewan Pimpinan Tingkat Pusat (DPTP).
“Sedangkan hasil sidang DPTP memutuskan pencapresan akan disampaikan berdasarkan hasil musyawarah Majelis Syuro. Oleh karenanya, kita akan menunggu dan mengikuti proses tersebut,” kata anggota DPR itu.
Dia menuturkan, PKS memiliki perhatian yang tinggi menyiapkan diri dalam menghadapi Pilpres 2024. Namun, PKS memilih langkah untuk tidak terburu-buru mendeklarasikan capres yang akan diusung. “Konsolidasi struktural terus dilakukan secara berkala untuk menyerap aspirasi internal PKS maupun menyiapkan mesin politik PKS dalam menyongsong pilpres mendatang,” ujarnya.
Habib Aboe menegaskan, salah satu kegiatan konsolidasi yang dilakukan oleh PKS ialah “political update”, di mana telah dua kali digelar oleh PKS. “Ini adalah forum selevel Rapimnas untuk mendiskusikan situasi perkembangan politik nasional termasuk soal pencapresan,” ujarnya.
Sekadar diketahui, DPP Partai NasDem pada Senin (3/10) telah resmi mendeklarasikan mengusung Anies Baswedan sebagai capres pada Pemilu 2024. Ketua Umum DPP Partai NasDem Surya Paloh meyakini Partai Keadilan Sejahtera (PKS) dan Partai Demokrat akan menyatu dalam pengusungan Anies Baswedan sebagai capres pada Pilpres 2024.
“Soal dua partai, baik PKS teman kita, teman kita Demokrat, jujur saja, dari apa perspektif yang saya pahami. Apa yang saya pahami sebagai praktisi politisi, insyaallah semuanya menyatukan pikiran, semangat, dan dekat bersama dengan NasDem. Inshaallah,” kata Surya Paloh usai Deklarasi Anies Baswedan Sebagai Capres 2024 di NasDem Tower, Jakarta, Senin (3/10).
Menurut dia, hubungan NasDem dengan PKS dan Demokrat baik dan semakin dekat. Jajaran petinggi PKS bahkan sudah mengunjungi NasDem Tower bertemu dengan Surya Paloh. Namun demikian, hingga saat ini antara NasDem dan PKS belum secara resmi melakukan koalisi pada Pemilu 2024.
Surya tidak memaksakan partai lain untuk membangun koalisi dengan Partai NasDem yang telah mendeklarasikan Anies Baswedan sebagai capres. Partai lain bisa mempertimbangkan capres yang diusung NasDem sesuai dengan kriterianya atau tidak. (jpc/ila)
