MEDAN, SUMUTPOS.CO – Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan, mempertanyakan langkah Pemerintah Kota (Pemko) Medan dalam Rancangan APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023 terkait ancaman resesi yang diprediksi mengancam perekonomian dunia tahun depan.
“Presiden telah mengingatkan terkait resesi ekonomi yang akan terjadi di tahun 2023 yang merupakan dampak dari resesi global. Untuk itu, kita mempertanyakan bagaimana strategi Pemerintah Kota Medan dalam menghadapi resesi tahun 2023 dan apa program konkrit dalam mengatasi masalah tersebut,” ucap Ketua Fraksi PKS DPRD Medan, Syaiful Ramadhan, Selasa (18/10).
Dikatakan Syaiful, sesuai dengan Nota kesepakatan KUA-PPAS, maka struktur R-APBD Kota Medan Tahun Anggaran 2023, Pendapatan Daerah diproyeksikan sebesar Rp7,26 triliun dan belanja Daerah diproyeksikan sebesar Rp7,86 triliun. Lalu, pembiayaan netto diproyeksikan sebesar Rp594 miliar. “Dari R-APBD 2023 ini, apa langkah yang akan dilakukan Pemko Medan dalam menghadapi kemungkinan terjadinya resesi,” ujarnya.
Syaiful juga mempertanyakan soal kajian dari target potensi PAD yang ada di Kota Medan. “Fraksi PKS juga mempertanyakan dari target PAD yang disampaikan, apakah sudah di buat kajian ilmiah potensi riil dari masing-masing objek pendapatan daerah baik pajak, retribusi maupun PAD lain-lain yang sah,” katanya.
Sementara itu, Sekretaris Komisi III DPRD Medan, Hendri Duin Sembiring, mendorong Pemko Medan melalui OPD terkait untuk dapat meningkatkan PAD di Kota Medan.
“Peningkatan PAD kita harapkan dapat mencegah terjadinya dampak yang besar apabila resesi ekonomi benar-benar terjadi,” kata Duin kepada Sumut Pos, Selasa (18/10).
Duin menjelaskan, hingga saat ini masih cukup banyak potensi pajak di Kota Medan yang belum digali secara maksimal. “Kalau bisa digali maksimal, ini akan sangat membantu Kota Medan dalam bertahan dari kemungkinan terjadinya resesi,” pungkasnya. (map/ila)
