DAIRI, SUMUTPOS.CO – Bupati Dairi Eddy Keleng Ate Berutu, berharap tata kelola pemerintahan di lingkup Pemkab Dairi berjalan baik dan bersih. Harapan itu disampaikannya pada kegiatan Bimbingan Teknis (Bimtek) Pembinaan Umum dan Teknis yang digelar Inspektorat Provinsi Sumatera Utara (Sumut) di Gedung Balai Budaya Sidikalang, Selasa (13/12) lalu.
Pada kesempatan itu, Eddy pun mengimbau seluruh pimpinan organisasi perangkat daerah (OPD), kepala Puskesmas, camat, kepala desa dan kepala sekolah, agar sungguh-sungguh dan fokus mengikuti bimtek tersebut.
Dia menegaskan, pembinaan umum dan teknis ini, dimaksudkan untuk penyelenggaraan urusan pemerintahan yang harus dipertanggungjawabkan.
“Bimbingan teknis ini sangat perlu. Pembekalan yang ada di dalamnya, sangat penting untuk menjamin penyelenggaraan pemerintahan daerah yang efisien, efektif, dan sesuai peraturan perundang-undangan,” ungkap Eddy.
Menurut Eddy, pembinaan terhadap penyelenggara pemerintah daerah harus terus dilakukan sesuai Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2017, tentang Pembinaan, Pengawasan, dan Teknis Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah.
Dia pun mengajak semua peserta bimtek, agar serius dan fokus, sehingga nantinya bisa mengaplikasikan di instansi masing-masing, guna mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih di lingkup Pemkab Dairi.
“Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang bersih, merupakan bagian dari visi Pemkab Dairi, untuk mewujudkan Dairi Unggul yang Mensejahterakan Masyarakat dalam Harmoni Keberagamaan,” tutur Eddy, seraya mengucapkan terima kasih kepada Inspektorat Sumut yang sudah menggelar kegiatan tersebut di lingkup Pemkab Dairi.
Sementara itu, Kepala Inspektorat Sumut, Lasro Marbun meminta seluruh pimpinan OPD, kepala Puskesmas, camat, kepala desa, dan kepala sekolah, untuk menggunakan anggaran sebaik mungkin dan tepat sasaran, serta memelihara aset.
“Gunakan anggaran dengan baik dan tepat sasaran. Kami akan terus memantau kebijakan bapak ibu dalam mengelola anggaran yang ada. Pergunakan anggaran sebaik mungkin untuk membangun kabupaten ini, karena anggaran tersebut milik negara untuk mewujudkan pembangunan,” pungkasnya. (rud/saz)
