JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Setelah dibahas sekitar dua pekan, biaya perjalanan ibadah haji (Bipih) atau ongkos haji yang ditanggung jamaah bakal turun signifikan. Semula Kemenag mengusulkan Bipih sebesar Rp69 jutaan. Dalam rapat panitia kerja (Panja) sampai tadi malam, besaran Bipih berhasil ditekan sampai Rp49,8 jutaan. Sejumlah pos anggaran dicoret untuk efisiensi.
PADA usulan awal, setiap calon jamaah haji (CJH) harus menyiapkan dana sekitar Rp 44 juta untuk pelunasan. Pasalnya mereka sudah setor Rp25 juta saat mendaftar haji. Dengan besaran ongkos haji yang terbaru, jamaah cukup menyiapkan uang pelunasan sekitar Rp25 juta. Pasalnya total ongkos haji yang ditanggung jamaah diusulkan Rp 49,8 juta atau maksimal Rp50 juta.
Sedianya keputusan biaya haji 2023 ditetapkan Komisi VIII DPR dan Menag Yaqut Cholil Qoumas tadi malam (14/8). Ternyata rapat panja Komisi VIII dengan Kemenag, BPKH, dan maskapai tidak selesai tepat waktu. “Malam ini (biaya haji) akan disimpulkan di tingkat Panja. Kemungkinan disimpulkan besok (hari ini) bersama Menag,” kata Anggota Komisi VIII DPR Yandri Susanto tadi malam di komplek gedung DPR.
Dia mengatakan, pembahasan di tingkat Panja berjalan lama karena beberapa sebab. Diantaranya banyaknya poin anggaran yang dipersoalkan dan akhirnya dicoret. Politisi PAN itu mengatakan pembahasan di panja butuh waktu karena banyak perdebatan untuk efisiensi atau penghematan biaya haji.
Soal besaran Bipih Rp49 jutaan, Yandri tidak menampiknya. “Nanti diumumkan secara resmi. Tapi pasti (Bipih) di bawah Rp50 juta,” katanya.
Yandri menegaskan, di tingkat Panja, persentase Bipih ditetapkan sedikit lebih tinggi di atas persentase subsidi atau nilai manfaat. Pertimbangannya untuk menjaga aspek istitoah atau kemampuan jamaah menjalankan rukun Islam kelima itu. Selain itu juga untuk menjaga keberlanjutan pengelolaan dana haji di BPKH.
Ketua Panja BPIH Komisi VIII DPR Marwan Dasopang menegaskan, nominal Bipih Rp49,8 juta itu belum final. Parlemen memberikan waktu satu malam untuk melakukan negosiasi ulang tiga komponen vital biaya haji. Yaitu ongkos penerbangan, sewa hotel, dan biaya masyair. Dia meyakini nominal biaya haji ketiga aspek tersebut bisa dikembali diturunkan. Sehingga BPIH dan Bipih dapat lebih rendah lagi.
“Untuk penurunan BPIH dan Bipih sudah di titik maksimal. Dari (BPIH) usulan pemerintah Rp 98,8 juta, kita sudah bisa dapatkan di angka Rp 90,2 juta,” kata Marwan yang juga Wakil Ketua Komisi VIII DPR itu. Termasuk besaran Bipih dari usulan awal Rp 69 juta menjadi Rp 49 juta, juga masih berupa angka Bipih maksimal. Belum angka final.
Secara khusus Marwan menyampaikan permohonan maaf kepada seluruh calon jamaah haji. “Kami mohon maaf belum bisa memberikan kepastian biaya haji malam ini,” kata dia. Dia menegaskan butuh waktu lagi karena belum sepakat soal beberapa komponen biaya haji.
Dia optimis hari ini sudah ada keputusan. Dia juga menekankan efisiensi biaya haji itu tidak lantas menurunkan kualitas pelayanan haji. Politisi PKB itu mengatakan untuk hotel tetap berada di titik strategis dan aksesnya mudah untuk jamaah . Begitupun dengan layanan katering, kualitas porsi maupun rasanya tidak boleh diturunkan.
Marwan juga menyampaikan bahwa jamaah lunas tunda 2020 tidak dibebani biaya pelunasan. Jumlahnya sekitar 84 ribu orang. Ketentuan ini diambil karena sudah ada klausul sebelumnya. Yaitu bagi CJH lunas tunda yang tidak menarik uang pelunasannya, tidak lagi dibebani biaya pelunasan.
Sementara itu sekitar 9.000 CJH lunas tunda 2022 tetap dibebani biaya pelunasan. Tetapi hanya sekitar Rp 7 juta sampai Rp 8 juta. Sisanya diambilkan dari nilai manfaat yang masuk ke rekening akun virtual mereka di BPIH.
Sejumlah Biaya Dicoret
Sepanjang hari kemarin, pembahasan biaya haji didominasi pencoretan poin-poin anggaran yang dinilai tidak efektif alias pemborosan. Diantara anggaran yang signifikan dan dicoret adalah untuk pemeliharaan kendaraan, peralatan kantor, wisma, gedung, dan bengkel di Arab Saudi senilai Rp6,8 miliar. Khusus untuk biaya perawatan mobil sempat jadi pembahasan alot. Sejumlah anggota DPR menilai kendaraan itu adalah aset negara dan biaya perawatannya dibebankan ke APBN.
Namun Dirjen Penyelenggaraan Haji dan Umrah (PHU) Kemenag Hilman Latief mengatakan mobil dan motor itu sebagai barang milik haji (BMH) bukan barang milik negara (BMN). Sehingga tidak bisa menggunakan APBN untuk ongkos perawatan. Hilman mengatakan secara bertahap akan dilakukan pengalihan aset itu dari BMH ke BMN.
Pos anggaran lain yang dicoret adalah biaya kelengkapan konsumsi di Makkah senilai Rp 12,3 miliar lebih. Pos anggaran ini dicoret karena urusan konsumsi sudah masuk dalam paket pengadaan katering. Kemudian biaya pengadaan buku modul moderasi manasik haji senilai Rp75 juta juga dihapus. Menurut anggota DPR jamaah cukup dibekali buku manasik yang sudah satu paket dengan pengadaan koper oleh maskapai. Biaya protokol kesehatan yang semula diusulkan Rp6,7 miliar juga dihapus. Pertimbangannya saat ini protokol kesehatan sudah kembali normal.
Lalu biaya gelang haji yang sempat viral belakangan, juga dicoret. Kemenag sebelumnya mengusulkan biaya pengadaan dan pendistribusian gelang haji senilai Rp5,5 miliar. Kemudian biaya grafir gelang haji dipotong dari usulan Rp650 jutaan menjadi Rp312 jutaan.
Yandri mengatakan memang benar biaya gelang itu dihapus. Tetapi dia menegaskan jamaah tetap dibekali gelang haji. Dia mengungkapkan sebelumnya Kemenag mengusulkan biaya gelang haji seakan-akan semua CJH yang berangkat haji tahun ini belum memiliki gelang haji. “Padahal sudah banyak yang memiliki gelang haji,” katanya.
Seperti jamaah lunas tunda 2020 sudah memiliki gelang haji. Sehingga pengadaan gelang haji disesuaikan untuk yang belum punya saja.
Berdasarkan catatan Kemenag, jumlah jamaah lunas tunda 2020 mencapai 84.609 orang. Kemudian jamaah lunas tunda 2022 ada 9.864 orang. Sedangkan CJH yang belum melunasi BPIH sebanyak 108.847 orang. Para CJH lunas tunda itu, dibayang-bayangi penambahan pelunasan lagi. Sebab berdasarkan BPIH usulan Kemenag, tahun ini dipatok Rp 98,89 juta/orang. Sementara CJH yang lunas tunda rata-rata melunasi biaya haji sekitar Rp35 jutaan saja.
Diantara jamaah lunas tunda yang menunggu penetapan biaya haji adalah Sukar, warga asal Kabupaten Jember, Jawa Timur. Dia menceritakan sudah melunasi biaya haji pada 2020 lalu. Waktu itu dia menyetor total biaya haji Rp 31 jutaan. “Saya lupa persisnya,” katanya, kemarin (13/2).
Sukar sedianya berhaji pada 2020, tetapi pada tahun tersebut plus 2021 tidak ada pengiriman jamaah haji. Kemudian pada 2022 kuota haji hanya 50 persen, dan namanya tidak muncul dalam daftar keberangkatan. ’’Harapannya, mudah-mudahan tidak ada tambahan biaya pelunasan lagi,’’ tuturnya. Pasalnya situasi ekonomi yang dia rasakan saat ini sedang sulit.
Dia mengatakan secara resmi belum ada pengumuman nama-nama CJH yang berangkat tahun ini. Tetapi secara regulasi, semua jamaah lunas tunda 2020 dan 2022 berhak berangkat haji tahun ini.
Ketua Umum Ikatan Persaudaraan Haji Indonesia (IPHI) Ismed Hasan Putro mengungkapkan mereka melakukan serap aspirasi dari seluruh jaringan IPHI sampai tingkat kecamatan. “Substansinya kalaupun ada kenaikan biaya haji, tidak melompat terlalu tinggi,” katanya. Alasannya pada kondisi saat ini, banyak calon jamaah haji yang terdampak kondisi ekonomi yang belum stabil.
Khusus untuk CJH yang lunas tunda, Ismed berharap tidak perlu melunasi ongkos haji lagi. Padalnya mereka sudah banyak yang menjual asetnya untuk melunasi biaya haji saat itu. Sehingga jika dibebani biaya pelunasan kembali, dikhawatirkan sudah tidak ada harta tersisa untuk dijual.
Menurut dia, kondisi CJH sangat beragam. Bagi mereka yang masih aktif bekerja atau memiliki usaha, urusan pelunasan biaya haji nyaris tidak ada persoalan. Atau yang memiliki anak banyak, biasanya ada skema urunan membantu pelunasan biaya haji orang tuanya. ’’Tetapi bagi mereka yang sendiri, kemudian yang sudah pensiunan, kondisinya berbeda,’’ jelasnya.
Untuk itu dia berharap Kemenag melakukan verifikasi ulang ke lapangan. Sehingga semua CJH lunas tunda bisa berangkat haji tahun ini. Tanpa dibebani dengan biaya pelunasan kembali. Dia mengakui bahwa dalam berhaji ada aspek istitoah atau kemampuan dalam berhaji. Kemampuan itu meliputi kemampuan finansial maupun kesehatan. Tetapi Ismed mengingatkan ada kondisi CJH tersebut terjebak pada sebuah sistem yang membuat sulit.
Ismed sendiri belum mendapatkan informasi besaran biaya haji yang akan ditetapkan hari ini. Dia mengatakan yang terpenting ada upaya untuk efisiensi atau penghematan. Ismed mengaku prihatin dengan isu soal biaya komponen yang dinilai terlalu mahal atau berlebih. Dia meyakini Kemenag maupun DPR memiliki komitmen untuk memberangkatan jamaah . (wan/jpg)
