MEDAN, SUMUTPOS.CO – PDI Perjuangan secara resmi telah mengambil keputusan untuk mengusung kadernya sekaligus Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo sebagai Calon Presiden (Capres) pada Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024 mendatang.
Keputusan PDI Perjuangan tersebut mendapatkan respon positif dari Partai Persatuan Pembangunan (PPP) yang secara resmi juga telah mengambil keputusan untuk turut mengusung Ganjar Pranowo di Pilpres 2024.
Presidium Kongres Rakyat Nasional (Kornas), Sutrisno Pangaribuan, menilai koalisi PDIP dan PPP untuk mengusung Ganjar Pranowo sebagai Capres di Pilpres 2024 sudah cukup, terutama dari sisi aturan.
“Berdasarkan hasil Pemilu 2019, PDIP memperoleh 128 dari 575 kursi (22,26 persen). Sementara, PPP memperoleh 19 (4,52 persen). Dari sisi aturan, keduanya telah memenuhi ambang batas pengajuan pasangan calon (paslon) di Pilpres 2024, yakni 26,78 persen atau lebih besar dari ambang batas minimal sebesar 20 persen,” ucap Sutrisno kepada Sumut Pos, Minggu (1/5/2023).
Tak hanya dari sisi aturan, Sutrisno yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Sumut itu juga mengatakan bahwa koalisi PDIP dengan PPP juga dinilai sudah cukup dari sisi pergerakan politik.
Bahkan Sutrisno menilai, semakin banyaknya partai besar yang akan berkoalisi dengan PDIP untuk mengusung Ganjar Pranowo bukan lah hal yang terbaik. Sebab, koalisi ‘gemuk’ justru akan memperlambat pergerakan.
“Kerjasama politik kedua Parpol (PDIP – PPP) ini sudah cukup, tidak dibutuhkan lagi tambahan parpol parlemen yang akan membuatnya makin gemuk, lambat bergerak, dan kaku,” ujar Sutrisno yang merupakan Anggota DPRD Sumut periode 2014 – 2019 tersebut.
Ketimbang berkoalisi dengan sejumlah parpol besar, Sutrisno menilai bahwa PDI Perjuangan dan PPP yang sepakat mengusung tema ‘Kerjasama Untuk Indonesia Meneruskan Kebaikan Menangkan Ganjar’ itu akan lebih baik untuk berkoalisi dengan parpol-parpol baru ataupun parpol-parpol yang tidak memiliki kursi di DPR RI (non parlemen).
“Kedua Parpol sebagai produk sekaligus ‘korban’ orde baru ini lebih baik mengajak parpol baru dan parpol non parlemen yang tidak banyak maunya. Tambahan dukungan dari PSI dan Hanura sudah cukup,” katanya.
Kemudian, Sutrisno Pangaribuan juga menilai koalisi PDI Perjuangan – PPP ini sebagai kerjasama politik yang paling komplit, sehingga dinilai akan sangat efektif sebagai representatif dari rakyat Indonesia yang majemuk.
“Kerjasama politik (PDIP – PPP) paling komplit, sebab keduanya mewakili dua kutub politik riil paling kuat, yakni kutub nasionalis dan Islam,” tuturnya.
Meskipun begitu, Sutrisno meminta PDIP dan PPP untuk belajar dari ‘Koalisi Kebangsaan’, yakni parpol pengusung Megawati Soekarnoputri – Hasyim Muzadi pada Pemilu 2004 silam.
“Selain penggunaan kata ‘kebangsaan’ tidak tepat, koalisi parpol dalam jumlah banyak juga tidak menjamin (kemenangan),” tegasnya.
Selanjutnya, Sutrisno juga berharap agar PDIP – PPP dapat menjadikan Pilpres 2019 sebagai referensi, bahwa pada Pemilu 2019 koalisi parpol yang banyak juga tidak membuat Joko Widodo dan Ma’ruf Amin menang besar. Bahkan, kemenangan Joko Widodo – Jusuf Kalla di Pilpres 2014 masih lebih besar meskipun koalisi Parpol saat itu lebih sedikit.
“Sekali lagi, kemenangan Pilpres 2024 tidak ditentukan oleh jumlah parpol pendukung, namun oleh kesatuan paslon, parpol, relawan, dan simpatisan dengan rakyat. Maka, Capres Ganjar Pranowo membutuhkan koalisi ‘Besar’ atau koalisi ‘Bersama Rakyat’,” pungkasnya.
(map)
