JAKARTA, SUMUTPOS.CO – KPK memulai penyidikan kasus dugaan korupsi terkait bantuan sosial (Bansos) beras untuk Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) tahun anggaran 2020/2021 di Kementerian Sosial (Kemensos). Penggeledahan telah dilakukan sebagai salah satu bagian dari penyidikan baru tersebut.
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri menerangkan, pihaknya menggeledah kantor Kemensos di Jalan Salemba Raya, Jakarta pada Selasa (23/5). Dari penggeledahan itu, tim penyidik mengamankan sejumlah bukti. Diantaranya berupa dokumen dan bukti elektronik. “Tentunya bukti itu memiliki keterkaitan dengan perkara,” kata Ali saat dikonfirmasi, kemarin (24/5).
Ali belum mau menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi perkara dugaan korupsi beras bansos itu. Dia juga belum bisa menyebutkan secara terang siapa saja pihak-pihak yang sudah ditetapkan sebagai tersangka. Ali hanya menyebut bahwa tim penyidik masih akan melakukan analisis barang bukti hasil penggeledahan.
Sementara itu, Menteri Sosial (Mensos) Tri Rismaharini membenarkan adanya pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik KPK di Kemensos. Dia mengungkapkan, penyidik datang saat dia tengah memimpin rapat internal, sekitar pukul 10.00 WIB.
Dia pun sempat menemui para penyidik yang meminta izin padanya untuk melakukan penggeledahan di ruangan Sekretaris Direktorat Jenderal Pemberdayaan Sosial. Usai memberikan izin, ia langsung melanjutkan rapat yang sebelumnya sempat tertunda.
Usai penggeledahan rampung, ia pun sempat membaca berita acara yang diserahkan KPK. Meski tak membaca secara detail, namun berita acara tersebut sesuai dugaan awalnya terkait kedatangan komisi anti rasuah tersebut. Yakni, terkait kasus dugaan korupsi bansos beras untuk KPM PKH 2020-2021. Di mana kasus itu ditengarai turut menyeret mantan direktur utama BUMN dalam bidang logistik, Bhanda Ghara Reksa (BGR) Logistic.
Risma sendiri mengaku tak tahu menahu mengenai kasus tersebut. Sebab, kejadian ini berlangsung ketika ia belum menjabat sebagai mensos. Selain itu, usai menjabat, bansos beras sudah ditiadakan olehnya sesuai amanat presiden. “Ini kejadian tahun 2020, sehingga betul BAP-nya adalah BGR. Saya dilantik oleh Pak Presiden pada 27 Desember 2020. Jadi saya enggak tahu, kalau teman-teman tanya masalahnya di mana, saya enggak tahu,” paparnya.
Kendati demikian, ia mengaku sempat mencium ada kejanggalan saat membaca proses administrasi program tersebut. Ada keterlibatan staf dari direktorat lain yang ikut menangai program bansos tersebut, padahal bukan tupoksinya. Sebagai mantan birokrat, dia tahu pasti jika hal itu tak diperbolehkan.
Namun lagi-lagi, dia menegaskan tak tahu secara mendalam kasus yang terjadi. “Waktu saya baca, kenapa duitnya di Dayasos kemudian ada orang dari Linjamsos turut serta, Itu saja saya yang heran. Tapi kan saya tidak tahu, kejadiannya itu kayak apa,” ungkap Mantan Walikota Surabaya tersebut. Meski tak tahu menahu mengenai kasus dugaan korupsi yang terjadi, pihaknya menyatakan akan kooperatif atas proses hukum yang berjalan.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespons adanya penggeledahan kantor Kemensos terkait kasus korupsi beras yang terjadi pada 2020-2021 lalu. Dia mengatakan, pemerintah terus memperbaiki sistem penyaluran bansos. Tujuannya supaya tepat sasaran dan mencegah adanya penyimpangan.
“Kemudian (juga) melakukan pengawasan-pengawasan pelaksanaan bantuan sosial itu,” jelasnya di kompleks Istana Wapres kemarin. Ma’ruf mengatakan jika masih terjadi penyimpangan, termasuk korupsi, diserahkan ke pihak yang berwenang menanganinya. Dia menegaskan tidak masalah aparat penegak hukum melakukan penggeledahan, jika memang masih ada yang dicurigai. Sampai bisa ditemukan dan disimpulkan kebenarannya.
Terkait dengan bantuan sosial berupa penyaluran beras, Ma’ruf mengatakan pemerintah sedang menggodok skema baru. Yaitu dengan memberikan uang tunai, bukan berupa beras seperti sebelumnya. “Supaya tidak ribet,” katanya.
Dengan model baru itu, penerima sasaran bisa berbelanja beras sendiri. Kemudian juga bisa menimbulkan efek ganda bagi para pedagang beras. Pedagang beras di sekitar penerima sasaran bisa ikut diberdayakan. (tyo/mia/wan/jpg)
