Wali Kota Medan Gelar Rapat dengan Unsur FKPD
Wali Kota Medan Drs H Rahudman Harahap MM menggelar rapat dengan seluruh unsur Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (FKPD) Kota Medan di pendopo rumah dinas Jalan Sudirman Medan, Minggu (18/3) malam.
Dalam pertemuan ini, orang nomor satu di Pemko Medan ini ingin menjelaskan mengapa Bahan Bakar Minyak (BBM) harus dinaikkan. Penjelasan yang disampaikan itu merupakan hasil pertemuan dengan Wakil Presiden Budiono beberapa hari lalu.
Menurut Wali Kota, penjelasan itu harus disampaikan karena kenaikan harga BBM akan memicu terjadinya pro dan kontra. Karenanya, kenaikan itu harus dijelaskan dan disosialisasikan sehingga seluruh masyarakat bisa menyikapinya dengan positif. Hal itu penting agar Kota Medan tetap aman dan kondusif.
“Menyampaikan protes itu sah-sah saja asal disampaikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Kita tidak ingin kondusivitas Kota Medan ini terganggu akibat adanya protes menyusul terjadinya kenaikan harga BBM,” kata Wali Kota.
Untuk itu, dalam rapat yang dihadiri Wakil Wali Kota Drs H Dzulmi Eldin MSi, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang, Dandim 0201/BS Letkol Inf Doni Hutabarat, Kapolres Pelabuhan Belawan AKBP Hendro Kiswanto, Sekda Ir Syaiful Bahri, sejumlah pimpinan SKPD, Camat, Koramil dan Kapolsek itu, Wali Kota merasa perlu dibentuknya komitmen maupun sinergitas untuk mengantisipasi kemungkinan hal-hal yang terjadi menyusul kenaikan BBM.
Di samping itu, Wali Kota minta kepada seluruh camat untuk segera konsolidasi dengan lurah. Artinya, camat harus memberi penjelasan kepada lurah mengapa BBM harus dinaikkan. Setelah itu, lurah memberi penjelasan kepada seluruh kepala lingkungan untuk selanjutnya disosialisasikan kepada masyarakat. Jika sudah mengetahuinya, tentunya masyarakat tidak akan terpicu melakukan unjuk rasa.
“Jadi camat harus bisa memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang kenaikan harga BBM ini,” ungkapnya.
Selain itu, Rahudman juga menginstruksikan kepada camat untuk terus berkoordinasi dengan Polsek maupun Koramil. Dengan adanya sinergitas yang kuat ini, diharapkan mampu mengeleminir terjadinya pengumpulan massa terkait kenaikan BBM. Karenanya, Wali Kota mengizinkan kapolsek maupun danramil untuk memanggil camat dalam rangka menciptakan kekondusifan.
“Harga mati bagi kita, Kota Medan harus tetap kondusif. Untuk itu Pemko Medan siap mendukung apa yang dilakukan Polresta Medan maupun Dandim 0201/BS dalam mendukung kekondusifan tersebut. Silahkan menyampaikan pendapat tetapi jangan dengan tindakan anarkis,” tegasnya.
Kepada Kepala Dinas Perhubungan dan Kepala Satpol PP Kota Medan, Rahudman memerintahkan mulai hari ini, Senin (19/3), ditempatkan sejumlah petugas Dishub dan satpol PP di titik-titik rawan, terutama persimpangan yang acapkali terjadi kemacetan untuk membantu tugas aparat kepolisian. Dalam menjalankan tugas tersebut, diharapkan personel yang diturunkan mampu menciptakan pelayanan yang baik kepada masyarakat.
Begitu juga dengan Kadis Pencegah dan Pemadam Kebakaran, Wali Kota minta untuk terus siaga 24 jam penuh. Jika masyarakat membutuhkan tenaganya, layani dengan cepat sehingga masyarakat merasa terlayani dengan baik. Sedangkan bagi Bakominda, dia juga meminta terus menjalankan tugas dengan sebaik-baiknya. Segala kejadian yang terjadi di tengah masyarakat secepatnya dilaporkan guna diambil langkah antisipasinya.
Sementara itu, Kapolresta Medan Kombes Pol Monang Situmorang sangat mendukung instruksi yang disampaikan Wali Kota Medan Rahudman Harahap kepada seluruh camat untuk secepatnya mensosialisasikan kepada masyarakat mengapa BBM harus dinaikkan? Berikan penjelasan itu dengan bahasa yang baik, sederhana dan tegas sehingga masyarakat mudah memahaminya. “Yang membuat Kota Medan ini aman adalah masyarakatnya sendiri,” jelas Kapolresta.
Dalam mengantisipasi kemungkinan terjadinya hal-hal yang tidak diinginkan terkait kenaikan BBM, Kapolresta mengatakan, akan menurunkan dua pertiga dari seluruh personel yang dimilikinya atau sekitar 1.000 personel. Seluruh peronel itu akan ditempatkan di kawasan yang dinilai rawan serta menjaga SPBU.
Sedangkan Dandim 0201/BS Letkol Inf Doni Huatabarat dalam rapat itu menyampaikan 5 langkah yang harus dilakukan untuk antispasi terkait kenaikan harga BBM yakni, melakukan sosialisasi kepada masyarakat, sebab banyak masyarakat yang tidak mengetahui mengapa BBM harus dinaikkan, cegah kelangkaan BBM, cegah masyarakat untuk ikut dalam unjuk rasa, tingkatkan kewaspadaan dengan tidak membiarkan orang maupun oknum-oknum untuk memprovokasi masyakat serta terus tingkatkan sinergitas. “Kelima langkah ini sudah dijalankan disatuan saya,” ungkap Dandim.
Dari rapat itu, Wali Kota pun menyimpulkan sejumlah langkah yang harus dilakukan untuk mengantisipasi kenaikan BBM seperti mencegah terjadinya kenaikan harga BBM mulai sekarang sampai 1 April mendatang. Untuk itu, FKPD harus berkoordinasi dengan Pertamina dan pengusaha SPBU. Selanjutnya, melakukan operasi pasar untuk menekan harga 9 bahan pokok tidak naik menyusul kenaikan harga BBM. Karenanya, Sekda harus segera membentuk tim guna mengenadalikan harga 9 bahan pokok tersebut.
Terkait penyebaran beras untuk warga miskin ( raskin), Wali Kota minta dikontrol sehingga penyebarannya tidak sampai terlambat kepada masyarakat. Serta, terus berkoordinasi untuk mengantisdipasi kemungkinan terjadinya demonstrasi yang disertai dengan tindakan anarkis terkait kenaikan harga BBM nantinya.(adl)
