BINJAI, SUMUTPOS.CO – Sejumlah pegawai lingkup Pemko Binjai mengeluhkan kondisi keuangan. Pasalnya, mereka mengeluhkan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) yang tak kunjung cair hingga 2 bulan, April dan Mei 2023.
“Tidak pernah-pernahnya kondisi keuangan begini. Banyak yang mengeluh atas kondisi ini, mengeluh dalam hati semua,” ungkap seorang sumber kepada wartawan, Rabu (14/6).
Sumber ini merupakan seorang Aparatus Sipil Negara (ASN) di lingkungan Pemko Binjai. Untuk menutupi ini, lanjut sumber mengaku, terpaksa mencari pinjaman hingga mengagunkan barang berharganya ke Pegadaian.
“Jangan-jangan ada (ASN) yang sudah terjerat pinjaman online,” katanya berasumsi.
Dia pun mengaku, tidak tahu mau mengadu ke mana atas kondisi ini.
“Selain TPP 2 bulan, gaji ke-13 pun belum cair,” imbuhnya.
Kondisi ini diherankan sumber lantaran hanya di Pemko Binjai yang demikian. Sementara daerah lain, TPP sudah cair, termasuk gaji ke-13. “Kenapa bisa Binjai sekarang kalah sama Langkat?” ujarnya mengeluh.
Lebih lanjut, dia juga mengherankan kalangan wakil rakyat yang tak menjalankan tugas dan fungsinya sebagai pengawas.
“DPRD Binjai aneh, fungsi pengawasan tidak berjalan,” katanya lagi.
Dia pun menjelaskan, tahun-tahun sebelumnya tidak pernah begini. Bahkan, saat masa pandemi lalu. Namun setelah pandemi, dia heran, keuangan Pemko Binjai malah amburadul, yang dinilai tidak baik tata kelolanya.
“Tahun-tahun sebelumnya lancar tiap bulan. Sedihlah kalau Binjai jadi begini,” jelasnya.
“TPP ini memang diharapkan untuk membantu keuangan kami, karena banyak gaji ASN sudah dipotong bank. Sementara kalau gaji ke-13 untuk biaya anak masuk sekolah, apalagi yang mau masuk tahun ajaran baru,” sambungnya.
Sumber ini sebenarnya sedih melihat kondisi keuangan Pemko Binjai. Sebab, kebutuhan untuk pegawai saja tak terpenuhi. Bagaimana dengan kebutuhan yang lain.
“Hilang kebanggaan saya sebagai orang Binjai. Bukan kebanggaan karena sebagai pegawai lantaran dari gaji, TPP atau gaji ke-13, tapi lebih kepada sedih sekarang pengelolaannya begini. Sebelumnya kan kita (Binjai) lebih baik, dibanding daerah lain, apalagi dibanding dengan Langkat,” tukasnya.
Sayangnya, Kepala Badan Pengelolaan Keuangan, Pendapatan, dan Aset Daerah (BPKPAD) Kota Binjai, Erwin Toga Purba, tak dapat dikonfirmasi. Disampaikan konfirmasi via jejaring WhatsApp, dia tidak memberikan jawaban. (ted/saz)
