25 C
Medan
Tuesday, November 26, 2024
spot_img

Rp26 Triliun untuk Infrastruktur Utama IKN

PENAJAM PASER UTARA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kemarin (14/7), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau sejumlah titik prioritas di kompleks IKN.

Beberapa titik yang dikunjungi adalah jalan tol akses IKN Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Bendungan Sepaku Semoi, serta Jembatan Balang. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan biaya pembangunan IKN bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Untuk IKN pada tahun ini, dari APBN 2023 kami alokasikan Rp26 triliun. Terutama untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan,” ujar Suahasil di Bendungan Sepaku, kemarin.

Dia menjelaskan, seluruh gedung pemerintahan dan infrastruktur utama IKN dibangun dengan menggunakan APBN. Langkah itu juga terus dilanjutkan. Mengingat, sesuai dengan amanat UU IKN yang berlaku, ibu kota negara akan pindah secara resmi pada semester I 2024. “Jadi, tinggal tahun depan,” katanya.

Meski pendanaan APBN memegang peranan penting, Suahasil memastikan bahwa instrumen pendanaan lainnya tetap dimaksimalkan. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan alternatif pendanaan bagi penyediaan infrastruktur. Yakni, meningkatkan belanja modal dengan kerja sama antara publik dan private sector. Suahasil memerinci, hunian-hunian di kompleks IKN dibangun melalui pendanaan KPBU.

“Ini menjadi contoh bahwa kita pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public private partnership. Publiknya ada, yaitu melalui uang APBN, private-nya ada dan chipped in,” tegasnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga mencontohkan, pembangunan untuk hunian ASN di kompleks IKN didanai KPBU antara pemerintah RI dan investor Korsel. “(Investor) dalam negeri juga ada, ada dua. Namun, nilainya belum final. Tapi, kita mulai untuk hunian ASN,” ungkapnya.

Pihaknya memastikan, pembangunan IKN perlu mempertimbangkan tiga isu kampanye global. Pertama, perubahan iklim yang sangat nyata terjadi. Kedua, masalah lingkungan tentang hidup berdampingan antara manusia, alam, dan budaya. Ketiga, keanekaragaman hayati. (dee/c14/bay/jpg)

PENAJAM PASER UTARA, SUMUTPOS.CO – Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) terus dikebut. Kemarin (14/7), Wakil Menteri Keuangan Suahasil Nazara meninjau sejumlah titik prioritas di kompleks IKN.

Beberapa titik yang dikunjungi adalah jalan tol akses IKN Kawasan Inti Pusat Pemerintahan (KIPP) IKN, Bendungan Sepaku Semoi, serta Jembatan Balang. Peninjauan itu dilakukan untuk memastikan biaya pembangunan IKN bisa digunakan sesuai dengan peruntukannya.

“Untuk IKN pada tahun ini, dari APBN 2023 kami alokasikan Rp26 triliun. Terutama untuk membangun infrastruktur dasar dan kawasan inti pemerintahan,” ujar Suahasil di Bendungan Sepaku, kemarin.

Dia menjelaskan, seluruh gedung pemerintahan dan infrastruktur utama IKN dibangun dengan menggunakan APBN. Langkah itu juga terus dilanjutkan. Mengingat, sesuai dengan amanat UU IKN yang berlaku, ibu kota negara akan pindah secara resmi pada semester I 2024. “Jadi, tinggal tahun depan,” katanya.

Meski pendanaan APBN memegang peranan penting, Suahasil memastikan bahwa instrumen pendanaan lainnya tetap dimaksimalkan. Salah satunya melalui skema kerja sama pemerintah dengan badan usaha (KPBU). Skema KPBU merupakan alternatif pendanaan bagi penyediaan infrastruktur. Yakni, meningkatkan belanja modal dengan kerja sama antara publik dan private sector. Suahasil memerinci, hunian-hunian di kompleks IKN dibangun melalui pendanaan KPBU.

“Ini menjadi contoh bahwa kita pemerintah Indonesia bisa membangun dengan menggunakan public private partnership. Publiknya ada, yaitu melalui uang APBN, private-nya ada dan chipped in,” tegasnya.

Ketua Satgas Pelaksanaan Pembangunan IKN Danis Sumadilaga mencontohkan, pembangunan untuk hunian ASN di kompleks IKN didanai KPBU antara pemerintah RI dan investor Korsel. “(Investor) dalam negeri juga ada, ada dua. Namun, nilainya belum final. Tapi, kita mulai untuk hunian ASN,” ungkapnya.

Pihaknya memastikan, pembangunan IKN perlu mempertimbangkan tiga isu kampanye global. Pertama, perubahan iklim yang sangat nyata terjadi. Kedua, masalah lingkungan tentang hidup berdampingan antara manusia, alam, dan budaya. Ketiga, keanekaragaman hayati. (dee/c14/bay/jpg)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/