Pantauan Sumut Pos di Depot Pertamina Medan Labuhan, tampak areal pendistribusian BBM PT (Persero) Pertamina UPMS I Medan dijaga ketat oleh pasukan marinir yang bermarkas di Jalan Hanfiah, Belawan. Tak hanya itu, pasukan elit milik TNI AL tersebut juga memasang kemah dan membawa perlengkapan senjata untuk mengantisipasi massa pendemo.
Salah seorang sopir truk tangki pertamina, Udin (38) menuturkan, marinir dan aparat kepolisian dari Polres Pelabuhan Belawan dan Polsekta Medan Labuhan telah berada di lingkungan kerja pertamina sejak, Sabtu (24/3) malam. “Kabarnya besok (hari ini, Red) massa pendemo akan ‘menyerbu’ kesini,” ungkap, Udin.
Dengan adanya penjagaan dari aparat TNI dan Polri di depot pertamina sebutnya, membuat proses pendistribusi aman. “Ya kalau dapat penjagaan di depot seperti ini, jadi para sopir merasa nyaman, apalagi sekarang penyaluran BBM ke SPBU diterapkan malam sampai pagi hari,” ucapnya.
Terpisah, Kepala Satuan Keamanan Depot pertamina Medan Group di Medan Labuhan, Daud menyatakan kehadiran pihak militer memang sebuah tindak antisipasi. “Ada dua batalion pasukan marinir dan TNI AL sudah disiagakan,” terangnya.
Selain pengamanan dari aparat TNI, Daud mengatakan depot pertamina juga mendapat pengamanan tambahan dari aparat kepolisian. “Agar pelayanan BBM ke masyarakat berjalan maksimal dan aman,” ujarnya.
Kehadiran TNI mengamankan Massa Ditolak
Di sisi lain, kehadiran pihak militer malah dianggap bisa emmancing massa bertindak anarkis. Setidaknya hal ini diungkapkan Ketua Presidium Indonesia Police Watch (IPW) Neta Saputra Pane di Jakarta. Katanya, potensi benturan antara massa mahasiswa dengan pasukan TNI sangat besar. “Karena kehadiran TNI hanya akan memicu provokasi mahasiswa untuk berbuat anarkis,” ujar Neta.
Malah, lanjutnya, potensi benturan juga bisa melibatkan aparat kepolisian. Ini bisa terjadi jika kehadiran tentara akan dimanfaatkan pihak-pihak yang tidak bertanggungjawab untuk membuat benturan segi tiga, antara demonstran, polisi dan TNI. “Jadi TNI jangan diperalat untuk mempertahankan kekuasaan dan menzalimi rakyat. Untuk itu IPW mengimbau TNI bisa menahan diri agar tidak terlibat secara langsung dalam mengamankan aksi-aksi demo mahasiswa,” ujar Neta.
Neta mengingatkan, TNI harus profesional sesuai dengan Undang-undang Nomor 3 tahun 2002 tentang pertahanan negara dan UU tentang 24 tahun 2004 tentang TNI. “TNI jangan mau diperalat kekuasaan karena TNI adalah anak rakyat,” tegasnya.
Menurutnya, Polri dan TNI harus paham bahwa aksi demo tersebut adalah untuk meperjuangkan nasib rakyat yang akan makin terjepit kehidupan ekonominya, jika harga BBM dinaikkan. IPW memastikan keluarga besar Polri dan TNI juga akan kesulitan, jika harga BBM dinaikkan. “Jadi, aksi demo mahasiswa tersebut juga bagian dari memperjuangkan nasib keluarga besar Polri,” katanya.
Neta mengatakan, untuk menghindari pro kontra, Komisi III DPR harus segera memanggil Panglima TNI, sehubungan diturunkannya aparat TNI di depan Istana Merdeka Jakarta dalam mengantisipasi aksi demo pada 22 Maret lalu.
“Dipakainya kekuatan militer untuk menghalau demonstran adalah penyimpang dari UU,” katanya. Aparat TNI memang dapat disiagakan dalam 14 macam tugas operasi militer selain perang, seperti diatur dalam Pasal 7 ayat (2) UU TNI.
Terpisah, Anggota Komisi III DPR Bambang Soesatyo, mengingatkan, jika tentara dilibatkan untuk pengamanan aksi, justru akan kontraproduktif bagi pemerintah. Pemerintah akan dinilai tidak menjawab aspirasi rakyat, tapi malah menghadapkannya dengan tentara. “Massa bisa menuduh pemerintah menakut-nakuti mereka dengan menurunkan pasukan TNI,” ujarnya.
Senada dengan IPW, kehadiran TNI juga ditolak Kontras Medan. “Kontras se Indonesia khususnya Kontras Sumut menolak sikap Menkopolhukam yang melibatkan personel TNI dalam pengamanan aksi unjuk rasa penolakan kenaikan BBM,” kata Koordinator Kontras Sumut, Muhrizal Syahputra SH.
Lanjutnya, pelibatan personel TNI dalam hal ini melanggar dan tidak berdasarkan konstitusi. “Aksi-aksi selama ini damai dan dilakukan tertib. Kami sangat menolak akan dilibatkannya personel TNI AD khususnya Kodam I BB dalam aksi unjuk rasa Senin besok (hari ini, Red),” sebutnya. “Intinya kami tetap menolak keras keterlibatan 7 batalion personel Kodam I BB dalam pengamanan besok. Kami juga khawatir setiap personel TNI yang terlibat dalam penangan aksi unjuk rasa akan melakukan pelanggaran HAM seperti kejadian-kejadian yang sebelumnya,” pungkasnya. (mag-17/sam/jon)
