Satu per satu partai koalisi memilih sikap mengambang atas rencana pemerintah menaikkan harga bahan bakar minyak (BBM). Melalui Ketua Umum Partai Golkar Aburizal Bakrie, partai berlambang beringin, sebutan Golkar, menyatakan bahwa bukan domain parlemen bersikap menolak atau menerima kenaikan harga BBM.
“Naik atau tidaknya (harga) BBM itu domain pemerintah, bukan domain parlemen,” kata Ical, sapaan akrab Aburizal, saat ditanya soal sikap Partai Golkar atas kenaikan harga BBM di gedung DPR, kemarin.
Menurut Ical, DPR hanya berwenang membahas APBN atau APBNP yang diajukan pemerintah. Parlemen nanti yang menetapkan besaran APBN atau APBNP itu. “(Untuk kenaikan BBM) itu ditetapkan saja subsidinya berapa. Terserah pemerintah nanti mau pakai apa subsidi itu,” terang Ical.
Ical menegaskan sudah menginstruksi anggota Fraksi Partai Golkar untuk mengusulkan subsidi energi dalam pembahasan APBNP. Subsidi energi itu, papar dia, bertujuan menggantikan subsidi listrik dan BBM. Dalam rencana Ical, subsidi energi tersebut dibiayai untuk pengembangan minyak nabati. “Kami mau menggunakan biodiesel atau bioetanol. Subsidinya bisa dipakai untuk itu,” tutur dia.
Dengan pengembangan minyak nabati, lanjut Ical, pemerintah tidak perlu terpengaruh harga minyak bumi. Ical menyatakan, subsidi energi juga bisa dilakukan untuk penggantian alat yang mendukung pengembangan minyak nabati. “PLTD, misalnya. Itu kan menggunakan diesel. Untuk mengganti itu, kita memberikan kepada pemerintah subsidi energi yang longgar,” jelasnya.
Ical menambahkan, subsidi energi tersebut tidak berkaitan dengan BBM. Pemerintah dalam hal ini bisa mempertimbangkan semua opsi yang ditawarkan. Yang utama, subsidi itu nanti tidak boleh melebihi yang ditetapkan DPR. “Pemerintah mau pakai apa juga boleh. Mau naik juga boleh, mau turun juga boleh,” ujarnya.
Ketua DPP Partai Golkar Priyo Budi Santoso menambahkan, pihaknya saat ini tidak memihak kubu mana pun. Golkar tidak mau menyurati presiden seperti yang dilakukan PKS. Golkar juga tidak begitu saja mengikuti sikap Partai Demokrat yang sepakat begitu saja dengan pemerintah. “Golkar tidak harus mengikuti cara PKS. Tapi, kami juga tidak harus mengikuti Demokrat,” ujar Priyo di tempat terpisah.
Menurut Priyo, Partai Golkar baru akan memberikan keputusan pada saat akhir. Partai Golkar akan memastikan terlebih dahulu apa langkah pemerintah jika akan menaikkan harga BBM. “Kami ingin cek apakah ada kepastian dari pemerintah untuk menyiapkan semuanya guna menanggulangi kenaikan harga BBM itu. Lalu, apa yang akan diberikan kepada masyarakat miskin sebagai kompensasi,” ujar dia.
Menurut Priyo, Golkar belum memutuskan secara gamblang tindak lanjut atas kenaikan harga BBM. Partai berlogo Beringin itu ingin memastikan apakah pengalihan dana subsidi BBM digunakan tepat sasaran. Misalnya, untuk transportasi, seperti angkutan umum atau infrastruktur jalan. “Kalau belum ada kepastian itu, kami sarankan berpikir ulang untuk menaikkan harga BBM. Bisa saja Golkar punya sikap lain,” tambah dia.
Sampai kemarin, hanya tiga fraksi di DPR yang tegas menolak kenaikan harga BBM. Yakni, Fraksi PDIP (94 kursi), Fraksi Partai Gerindra (26 kursi), dan Fraksi Partai Hanura (17 kursi). Akumulasi suara tiga fraksi itu baru 137.
Selain Fraksi Partai Golkar, Fraksi PKS (57 kursi) tidak secara tegas menolak. PKS mengajukan mekanisme pemberlakuan BBM dua harga. Yakni, harga tetap untuk sepeda motor dan kendaraan umum atau usaha kecil serta harga baru untuk mobil pribadi.
Kalau Fraksi PKS dan Fraksi Partai Golkar (106 kursi) diasumsikan pada akhirnya menolak kenaikan harga BBM, kubu anti kenaikan harga BBM akan memperoleh 300 suara. Jumlah itu sudah melampaui kekuatan koalisi Partai Demokrat sebesar 260 suara.
Tapi, mungkin itu tergolong kecil. Sebab, dalam pembahasan RAPBN Perubahan 2012 di badan anggaran (banggar) kemarin, Golkar dan PKS menunjukkan respons positif terhadap opsi postur RAPBNP dengan asumsi harga BBM naik. Penentuan naik atau tidaknya harga BBM akan diputuskan melalui sidang paripurna Kamis mendatang (29/3).
Ketua Umum Partai Demokrat Anas Urbaningrum optimistis soliditas partai-partai koalisi anggota sekretariat gabungan (setgab) akan terjaga dalam menyambut kenaikan harga BBM kali ini. Semua dinamika yang muncul diyakini Anas akan mengerucut. “Saya yakin, ujungnya, anggota setgab akan sama,” kata Anas di Kantor DPP Partai Demokrat kemarin.
Dia menyebut, setgab merupakan bentuk kebersamaan dari koalisi dalam mengelola pemerintahan. “Kalau konteksnya kebersamaan, ketika situasi manis sama-sama, saat situasi sedang agak pahit sama-sama juga,” ujarnya.
Anas mengharapkan pembahasan RAPBNP 2012 tuntas sepenuhnya di rapat banggar. “Ketika paripurna tinggal mengesahkan apa yang sudah diputuskan banggar. Saya berharap begitu dan yakin bisa,” tegas mantan ketua umum PB HMI itu.
Secara terpisah, Ketua Fraksi PDIP Puan Maharani memahami sepenuhnya kemungkinan kalahnya kubu penolak kenaikan harga BBM di sidang paripurna mendatang. Dia menegaskan bahwa PDIP siap menghadapi itu. “Walaupun nanti di voting suara kami tidak bisa melebihi suara teman-teman koalisi, kami tidak pernah merasa kalah,” tegas Puan.
Soal Golkar dan PKS yang terkesan plinplan, Puan tidak mau mengomentari. “Kami tidak dalam posisi mengomentari fraksi atau partai lain. Namun, alangkah indahnya jika kita bisa bersama dalam memperjuangkan kepentingan rakyat,” tutur dia. (bay/pri/c11/agm/jpnn)
