MEDAN, SUMUTPOS.CO – Masa jabatan Edy Rahmayadi dan Musa Rajekshah sebagai Gubernur dan Wakil Gubernur Sumut tinggal sebulan lagi. Namun hingga kemarin, belum ada satupun fraksi yang mengusulkan nama untuk bakal calon Penjabat (Pj) Gubsu menggantikan Edy Rahmayadi hingga November 2024.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting berjanji, paling lambat nama-nama Pj Gubsu akan diserahkan ke Mendagri pada 9 Agustus mendatang. Artinya, tersisa 6 hari lagi bagi DPRD Sumut untuk menjaring bakal calon Pj Gubernur Sumut tersebut.
“Kalau sampai hari ini, saya belum ada (menerima usulan dari fraksi). Tapi bisa saja ada nama yang masuk nanti sore, atau besok,” kata Baskami saat dikonfirmasi wartawan, Rabu (2/8).
Diakui politisi PDIP ini, batas akhir usulan nama Pj Gubsu adalah tanggal 9 Agustus 2023. Dia pun mengatakan, setelah nama-nama masuk dari masing-masing fraksi, kemudian akan dibahas dalam rapat pimpinan. “Jadikan syaratnya harus eselon 1. Soal nama-nama yang sekarang sudah muncul, semua berpeluang diusulkan, karena masih ada waktu,” tegas Baskami.
Hal senada disampaikan Wakil Ketua DPRD Sumut, Irham Buana Nasution. Dikatakannya, dalam surat Mendagri, dijelaskan DPRD Sumut diberikan kesempatan melalui Ketua DPRD untuk menyusul tiga nama calon Pj Gubernur ditujukan ke Kemendagri.
Untuk itu, lanjut Irham, masing-masing fraksi diminta untuk mengusulkan nama calon Pj Gubsu. Setelah itu, akan digelar rapat forum pimpinan DPRD Sumut dan pimpinan fraksi-fraksi untuk menyimpulkan atau mengkrucutkan tiga nama maksimal Pj Gubernur untuk disampaikan ke Mendagri. “Kemudian, Mendagri akan menyampaikan ke Presiden dan akan dinilai oleh tim penilai akhir, di Sekretariat Kabinet dan ditetapkan oleh Presiden RI,” jelas Irham.
Irham pun mengaku belum mengetahui, apakah sudah ada fraksi yang mengusulkan nama ke Ketua DPRD Sumut. “Saya belum tahu, hari ini berapa fraksi yang sudah mengusulkan nama. Tapi tetap kita tunggu sampai jadwal rapat pimpinan DPRD Sumut. Menurut saya, minggu depan atau selambat-lambatnya Hari Kamis atau Jumat, akan dilakukan rapat pimpinan DPRD dengan pimpinan fraksi,” ungkap politisi Partai Golkar ini.
Untuk Fraksi Golkar sendiri, Irham mengaku, belum ada rapat fraksi membahas pengusulan nama Pj Gubsu tersebut. Namun, akan dibahas dalam waktu dekat ini. “Kemungkinan akan dibahas besok atau lusa, dan segera kami usulkan. Kami setuju diusulkan 3 nama,” sebutnya.
Mantan Ketua KPU Sumut itu juga mengungkapkan, untuk nama Pj Gubernur Sumut yang layak diajukan adalah Arief Sudarto Trinugroho MT yang saat ini menjabat Sekdaprov Sumut. Karena dia merupakan eselon 1B, sesuai persyaratan yang diminta Kemendagri. “Sudah banyak juga nama-nama yang muncul dan memenuhi syarat, termasuk Sekda Sumut,” tandas Irham.
Ketua Fraksi PKS DPRD Sumut, Hariyanto juga mengaku belum membahas secara resmi terkait nama-nama yang akan diusulkan sebagai Pj Gubernur Sumut. Menurutnya, hal ini disebabkan masih banyak anggota Fraksi PKS yang disibukkan dengan tugas lainnya. “Kami belum duduk di forum resmi, karena anggota masih ada tugas yang lain,” kata Hariyanto kepada Sumut Pos.
Senada dengan Irham Buana, Haryanto mengungkapkan, Fraksi PKS sesuai dengan persyaratan, ada nama Sekda Sumut sesuai dengan golongan dan jabatannya. Tidak lepas, mereka melirik nama TNI/Polri dan akademisi. “Ini masih kami godok, untuk memberikan usulan putra-putra terbaik, di Sumut. Nama Pak Sekda masuk, masih digodok nama di TNI tapi tidak di sini, tapi pernah di sini,” katanya.
Hariyanto mengharapkan, siapa pun nanti yang terpilih dan ditetapkan sebagai Pj Gubsu, bisa bersinergi dengan DPRD Sumut dalam melanjutkan pembangunan di Sumut, yang ditinggalkan oleh Gubernur Sumut saat ini. “Dari sisi pembangunan, Pj Gubernur yang terpilih bisa melanjutkan pembangunan yang di Sumut,” ucapnya.
Haryanto juga menegaskan kepada Pj Gubernur Sumut yang terpilih nanti, untuk menjaga netralitas pada tahun politik 2024. Jangan sampai terlibat dalam politik praktis yang menguntungkan satu parpol. “Kita berharap Pj Gubernur mewakili identitas Sumut ini. Karena, Sumut ini bervariasi, beragama, keragaman ini menjadi perhatian. Kedua, momennya Pemilu 2024, bisa menjalankan tugas dengan baik dengan mengayomi semuanya. Menjaga netralitas dan jangan bermain di dalam nanti,” ucapnya.
Fraksi PDI Perjuangan DPRD Sumut juga mengaku belum memembahas pengusulan nama Pj Gubsu secara khusus. “Belum ada nama yang akan kita usulkan, sebab belum ada pembahasan secara khusus di internal kita (Fraksi PDIP),” kata Penasehat Fraksi PDIP DPRD Sumut, Sutarto kepada Sumut Pos, Selasa (1/8).
Meskipun begitu, sambung Sutarto, pihaknya sedang memonitoring sejumlah tokoh yang layak untuk diusulkan sebagai Pj Gubsu. “Kita terus memonitoring nama-nama yang layak untuk diusulkan, tentunya dengan cara mengikuti mekanisme dan perundang-undangan yang berlaku,” katanya.
Lantas, tokoh seperti apa yang ideal di mata Fraksi PDIP DPRD Sumut untuk menjadi Pj Gubsu? Sutarto menegaskan, PDI Perjuangan akan mengutamakan tokoh yang bisa memahami kondisi dan konstalasi warga Sumatera Utara. “Tentunya kita punya beberapa penilaian untuk tokoh yang akan kita usulkan, utamanya tokoh yang bisa memahami kondisi dan konstalasi warga Sumut,” tutur Sekretaris DPD PDIP Sumut itu.
Tak hanya itu, sambung Sutarto, dalam memilih calon Pj Gubsu, Fraksi PDI Perjuangan juga akan memprioritaskan seorang tokoh yang mampu melanjutkan pembangunan dan kinerja yang telah dilakukan Gubernur dan Wakil Gubernur Sumatera Utara yang saat ini masih bertugas.
Ditanya terkait batas waktu yang ditetapkan Fraksi PDI Perjuangan untuk mengusulkan nama Pj Gubsu tersebut, Sutarto mengatakan jika Fraksi PDIP akan menetapkan nama tersebut dalam waktu dekat. Akan tetapi, Fraksi PDI Perjuangan Sumut akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan DPD PDIP Sumut sebelum mengusulkannya ke Pimpinan DPRD Sumut.
“Saat ini ketua (DPD PDIP Sumut) sedang rapat di tingkat nasional. Setelah beliau pulang, kita akan bahas hal ini di DPD dan kemudian Fraksi akan mengusulkannya ke Pimpinan DPRD Sumut,” pungkasnya.
Sekretaris Fraksi Nusantara DPRD Sumut, Zeira Salim Ritonga juga mengatakan, usulan nama-nama Pj Gubernur Sumut belum final dan masih dalam pembahasan masing-masing fraksi di DPRD Sumut. “Pj Gubernur masih digodok, belum ada yang pasti. Tapi, kami berkeinginan orang yang memahami Sumut ini. Usulan ada tiga dari DPRD Sumut, Kemendagri juga memiliki usulan. Tapi, keputusan ada sama Presiden,” jelas Zeira kepada Sumut Pos.
Zeira pun berharap, siapa pun nanti menjadi Pj Gubernur Sumut, mampu menjalankan roda pemerintahan dengan baik. Kemudian, tidak terlibat dalam Pemilu 2024. Baik kepentingan politik di Sumut maupun nasional. (gus/map)
