JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Koalisi Besar yang mendukung Prabowo Subianto sebagai bakal calon presiden (Bacapres) tidak menggetarkan PDI Perjuangan (PDIP). Bahkan, partai banteng bakal mengundang semua ketua umum partai politik (Parpol) untuk unjuk kekuatan politik jelang Pilpres 2024.
Pernyataan itu disampaikan langsung Ketua Umum PDIP Megawati Soekarnoputri saat mengunjungi kantor baru DPD PDIP Jogjakarta kemarin (22/8). Megawati mengatakan, dirinya heran dengan opini yang beredar bahwa partainya sedang berada dalam kegamangan setelah PAN dan Partai Golkar tidak mendukung Ganjar Pranowo.
Menurut dia, opini itu menyebar di media massa. Sebelum dia datang ke kantor
DPD PDIP Jogjakarta, dia sempat membaca koran. Media itu menyebut bahwa PDIP sedang panik karena dikeroyok Koalisi Besar pendukung Prabowo.
“Bayangkan, ada satu koran yang kayaknya sentimen sama PDI Perjuangan. Saya enggak pernah ganggu dia. (Koran) Itu bilang, wah, sekarang PDI Perjuangan itu panik,” kata Megawati. “Lho, panik opone, lho?” lanjut Megawati disambut gelak tawa dan tepuk tangan para kader.
Presiden Kelima RI itu tak habis pikir dengan opini tersebut. Dia pun akan melakukan langkah politik untuk menunjukkan bahwa partainya tidak panik. Megawati sudah menyampaikan kepada Sekjen PDIP Hasto Kristiyanto untuk mengadakan pertemuan besar.
Acara itu akan mengundang semua ketua umum parpol. “Yuk, kita bikin rapat yang gede lagi. Kita undang semua ketua umum-ketua umum, biarin lihat. PDI Perjuangan siap atau tidak. Panik apa tidak, gitu,?” tegas Megawati.
Istri Taufiq Kiemas itu merasa kesal karena selalu diserang secara opini. Selain disebut panik menghadapi Koalisi Besar, Megawati mengatakan, dirinya juga disebut mulai berjarak dengan Presiden Joko Widodo.
“Lho, kok enake gitu. Belum lagi, saya tuh sama Pak Jokowi itu kayaknya sudah nggak friend, begitu,” tuturnya. Namun, Megawati akhirnya menyadari bahwa penggiringan opini tersebut tentu tidak perlu dilawan.
Megawati mengatakan, daripadai melawan opini itu, lebih baik pihaknya berjuang, turun ke bawah bersama rakyat. Dia mengajak semua kader untuk terus berjuang dalam menghadapi pesta demokrasi lima tahunan itu.
Dalam kesempatan itu, Megawati juga menyinggung terkait langkah politik Budiman Sudjatmiko yang mendukung Prabowo Subianto. Menurut dia, langkah tersebut merupakan bentuk dansa politik yang dilakukan para elite partai.
Bahkan, kata Megawati, dia sudah sejak lama memperkirakan dinamika politik seperti yang terjadi saat ini. Dirinya juga pernah menyinggung peta politik itu kepada Presiden Jokowi. Ketika dia bertemu dengan presiden, Jokowi bertanya kepada Megawati seperti apa situasi politik jelang pemilu.
“Saya gampang aja jawabannya, Bapak tahu nggak kalau orang berdansa,?” tanya Megawati balik. “Loh, saya nanya urusan politik, kok ibu urusan berdansa,” kata Megawati menirukan pernyataan Jokowi kala itu.
Megawati lantas menerangkan bahwa dansa itu merupakan simbol manuver politik yang dilakukan sendiri, berdua, atau beramai-ramai. Gerakannya bisa datar, pelan, dan kencang. Bahkan, akan ada adegan gonta-ganti pasangan.”Terus beliau (Jokowi) sambil ketawa, ‘Oh, saya paham’,” tutur Megawati.
Ternyata apa yang disampaikan Megawati sudah mulai terjadi. Maka, dia pun mengajak kader partainya menghadapi dansa politik itu dengan tenang. Para kader harus tetap bekerja keras turun ke masyarakat. Menurutnya, tidak ada jalan lain kecuali turun dan menyatu dengan rakyat.
Koordinator Media Badan Eksekutif Mahasiswa seluruh Indonesia (BEM SI) Ragner Angga MHJ mengatakan, pihaknya justru mendorong bakal calon presiden (bacapres) maupun peserta pemilu lainnya untuk datang ke kampus. Bukan hanya untuk sekadar memperkenalkan diri, tapi berani memaparkan gagasannya untuk Indonesia.
“Dengan catatan, mahasiswa diberi ruang untuk mengupas gagasan tersebut dengan berdialog langsung dengan capres,” ujarnya saat dihubungi, kemarin (22/8).
Melalui kegiatan ini, maka capres bisa diuji kematangan berpikirnya di kampus dengan dihadapkan bersama mahasiswa. Karena selama ini, capres hanya koar-koar di media atau panggung yang komunikasinya satu arah. Kalaupun dua arah, seringnya hanya berkomunikasi bukan dengan mahasiswa yang idealis.
“Dengan kita menarik capres ke kampus dan berdialog dengan para mahasiswa, kita akan mengetahui seberapa layak capres ini kelak menjadi Presiden Indonesia,” tuturnya.
Karenanya, BEM SI akan menggelar debat capres vs mahasiswa. Saat ini, pihaknya tengah mendiskusikan terkait waktu dan lokasi untuk debat skala nasional ini. Acara akan akan dikoordinir oleh Koordinator Isu Politik & Demokrasi yaitu Universitas Diponegoro. “Kita sudah mulai komunikasi dengan tim dari masing-masing capres,” ungkapnya.
Dia pun berharap, agar pihak kampus menunjang kegiatan ini. Mengingat, kampus adalah laboratorium gagasan yang berisi kaum intelektual.
Meski demikian, BEM SI juga memberikan catatan agar seluruh warga kampus tetap berhati-hati terhadap pengkondisian yang menyasar mahasiswa. Pengkondisian ini dapat diartikan dua hal.
Pertama, diadakan oleh pihak kampus dan hanya mengundang mahasiswa baru yang notabenenya belum terlalu paham isu nasional. Kemudian, pengkondisian agar mahasiswa memilih salah satu calon atau partai politik saja. “Mahasiswa baru biasanya rentan dalam hal ini. Maka itu, BEM bergerak untuk melakukan pencerdasan politik,” tegasnya.
Undangan debat terbuka ini pun sudah dilayangkan oleh BEM Universitas Indonesia (UI). Ketiga capres bahkan ditantang untuk berani datang ke UI. “Silakan Datang ke UI Jika Berani!,” ungkap Ketua BEM UI Melki Sedek Huang.
Dia menilai, kampanye hari ini membosankan. Pasalnya, kampanye-kampanye yang ada minim substansi dan hanya lip service semata. Apalagi jika ditambah dengan permainan identitas dan pencitraan yang tak perlu.
Oleh sebab itu, keputusan MK mengenai kampanye di fasilitas pendidikan ini dirasa angin segar. Dibolehkannya institusi pendidikan untuk mengundang para calon pemimpin harus digunakan untuk menguji substansi dan isi otak tiap calon pemimpin.
Bukan untuk jadi ladang cari muka para pimpinan kampus atau ladang main mata kaum intelektual dan politisi saja. “Sudah saatnya setiap kampus kembali ke marwahnya sebagai tempat pencarian kebenaran guna sebesar-besarnya kemaslahatan bangsa,” ujarnya.
“Jika memang punya nyali, BEM UI mengundang SEMUA calon presiden/bakal calon presiden untuk hadir ke UI karena kami siap untuk menguliti semua isi pikiran kalian,” sambungnya.
Melki menyatakan, mahasiswa UI siap menyampaikan aspirasi dan mendebat seluruh argument para capres. Sebab, para mahasiswa tak mau masa depan bangsa ini digantungkan pada calon pemimpin yang hanya berfokus pada kampanye, pencitraan, dan lip service tak bermutu.
Dalam kesempatan terpisah, Direktur Jenderal (Dirjen) Pendidikan Vokasi Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi (Kemendikbudristek) Kiki Yuliati mengaku, pihaknya akan mempelajari terlebih dahulu keputusan MK mengenai kampanye di satuan pendidikan ini. Termasuk, berkoordinasi dengan pihak-pihak terkait seperti KPU.
“Kami akan pelajari dulu keputusan MK-nya seperti apa. Kita pelajari dulu matang-matang” ujarnya ditemui usai acara peluncuran Program Penguatan Ekosistem Kemitraan untuk Pengembangan Inovasi Berbasis Potensi Daerah di Jakarta, kemarin (22/8).
Namun dia memastikan, bakal ada surat edaran (SE) untuk satuan pendidikan vokasi di bawah Ditjen Pendidikan Vokasi mengenai kampanye di satuan pendidikan ini. Baik itu di SMK maupun kampus politeknik. SE ini akan mengatur guidance apa saja yang berlaku untuk kampanye di satuan pendidikan ini. “SE ini nanti bagaimana kita mengatur (kampanye, red), mengatur dalam konteks implementasi keputusan itu,” pungkasnya.
Sementara itu berbagai kalangan berharap dibukanya akses kampanye di lingkungan pendidikan, tetap disikapi dengan bijaksana. Khususnya bagi para kader partai, calon legislatif, calon kepala daerah, sampai kandidat presiden serta wakilnya.
Pengamat pendidikan Indra Charismiadji mengatakan semua pihak harus menyadari bahwa lembaga pendidikan adalah lingkungan akademisi. “Apalagi di kampus atau perguruan tinggi,” katanya.
Indra berharap kampanye yang dilakukan di lembaga pendidikan bukan kampanye yang vulgar. Seperti kampanye-kampanye di lapangan terbuka. Bukan kampanye yang terang-terangan menyampaikan coblos saya. Coblos partai ini dan sejenisnya.
“Sebaiknya memang jangan kampanye dilakukan di instansi pendidikan. Tapi debat kandidat sebaiknya dilakukan di lingkungan pendidikan agar akademis,” jelasnya.
Lewat forum tersebut, kandidat atau tokoh politik yang hadir menyampaikan gagasannya. Selain itu juga menjawab pertanyaan-pertanyaan yang muncul. Apakah itu dari mahasiswa, pelajar, dosen, maupun guru.
Indra tetap menegaskan lingkungan pendidikan harus steril. Setelah ada putusan MK tersebut, jangan sampai bertebaran alat peraga kampanye (APK) di lingkungan pendidikan. Indra menegaskan kampus atau lembaga pendidikan jadi mimbar politik sesuai dengan koridor akademis yang netral. Dia juga berharap KPU atau KPUD membuat rambu-rambu yang tegas terkait aktivitas kampanye di lembaga pendidikan.
Di bagian lain, kalangan rektor belum banyak komentar soal sejumlah BEM bakal mengundang bakal calon presiden untuk berdiskusi atau ujuk gagasa. “UNS siap,” kata Rektor Universitas Sebelas Maret (UNS) Jamal Wiwoho. Namun dia tidak merinci bentuk kesiapannya. Termasuk apakah sudah ada bakal calon presiden yang akan tampil di sana. (lum/mia/wan/jpg/ila)
