MEDAN, SUMUTPOS.CO – Ketua DPRD Medan Hasyim SE meninjau rencana proyek pelebaran parit sulang saling yang akan berdampak pada penyempitan badan Jalan Sampali dan sekitarnya di Kelurahan Pandau Hulu II, Kecamatan Medan Area, Rabu (30/8/2023). Peninjauan dilakukan Hasyim guna menyahuti keluhan warga yang keberatan apabila terjadi penyempitan badan jalan.
Sebagaimana diketahui, keluhan warga telah disampaikan langsung ke Komisi IV DPRD Medan baru-baru ini. Warga menyebutkan, Jalan Sampali merupakan jalan alternatif yang kondisi macetnya akan semakin parah apabila terjadi penyempitan lagi.
Saat berada di lokasi, Hasyim mengaku dapat memaklumi keberatan warga. Sebab bila dilakukan pemotongan badan jalan yang sebelumnya 4,5 meter menjadi 2 meter, tentu akan menggangu akses warga.
“Kita mendukung program pelebaran parit guna mengantisipasi atau meminimalisir banjir di Kota Medan. Tapi bukan berarti menambah masalah baru lagi,” ucap Hasyim.
Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Medan itu pun menawarkan, bila harus dilakukan pelebaran parit, maka permukaan parut harus ditutup sehingga tetap bisa dilintasi.
“Tentu harus memiliki kontruksi yang kuat,” ujarnya.
Kemudian, lanjut Hasyim, solusi berikutnya dapat dilakukan normalisasi atau pendalaman parit agar mampu menampung volume air lebih besar.
“Kita harapkan keluhan warga supaya ditampung dan perlu dilakukan kajian lagi,” harap Hasyim.
Sebagaimana diketahui, Komisi IV DPRD Medan telah menggelar Rapat Dengar Pendapat (RDP) terkait keberatan warga masalah proyek penyempitan badan jalan akibat pelebaran parit di Jalan Sampali, Kelurahan Pandau Hulu II Kecamatan Medan Area di gedung DPRD Medan, Senin (28/8/2023).
Saat itu, Warga mengaku keberatan dilakukan penyempitan badan Jalan yang berdampak terganggunya akses mobil ambulance dan mobil pemadam kebakaran.
Menurut perwakilan salah satu warga, Gunawan menyampaikan, pihaknya keberatan dengan proyek Pemko Medan melalui Dinas SDABMBK yang melakukan pelebaran parit/drainase yang akhirnya menyempitkan badan jalan.
“Kami menolak adanya penyempitan badan jalan karena akan mengganggu aktifitas usaha warga karena akan menimbulkan kemacetan lebih parah. Sama halnya dengan lebar 2 meter, akan kesulitan akses ambulance mapun mobil damkar,” sebut Gunawan.
Untuk itu, sambung Gunawan, masyarakat berharap agar proyek dapat ditunda karena adanya efek berantai. Warga juga meminta perlunya dilakukan audit independent dibawah pengawasan DPRD Medan untuk memastikan keakuratan kebutuhan pembuangan air di parit.
“Kami memohon agar proyek ini ditinjau kembali dikaji lebih dalam denhan visi untuk perbaikan jangka panjang dan tuntas,” pungkasnya. (map/ram)
