JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Wacana mempercepat atau memajukan jadwal pemilihan kepala daerah (Pilkada) serentak dari November menjadi September 2024 menguat. Bahkan, Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Tito Karnavian telah memberi lampu hijau atas wacana tersebut.
Menyikapi hal ini, DPD Partai Gerindra Sumut secara tegas menolak wacana dimajukannya jadwal Pilkada 2024 karena dinilai tidak maksimal dan tidak strategis. “Sesuai dengan keterangan pers DPP Partai Gerindra, Pilkada serentak dengan waktu yang sudah disepakati.
Kalau dimajukan, bisa bagaimana? Persiapan bagaimana? Kan baru siap Pemilu,” kata Sekretaris DPD Partai Gerindra Sumut, Sugiat Santoso kepada Sumut Pos, Rabu (9/6).
Menurut Sugiat, seluruh partai politik saat ini tengah mempersiapkan Pemilihan Legislatif (Pileg) dan Pemilihan Presiden (Pilpres) tahun 2024. Jika jadwal Pilkada dimajukan, belum siap lagi letih yang dirasakan menghadapi Pileg dan Pilpres, namun sudah kembali dihadapkan dengan Pilkada serentak. “Situasi politik masih letih, ada Pileg dan Pilpres. Tiba-tiba ada Pilkada serentak, dimajukan. Nanti tidak maksimalkan Pilkada tersebut,” katanya.
“Belum lagi dari teman-teman penyelenggara pemilu untuk mempersiapkan itu (Pilkada serentak) harus menuntaskan agenda Pileg dan Pilpres, tiba-tiba dan harus mempersiapkan Pilkada serentak lagi, dimajukan. Menurut saya tidak strategis itu,” imbuhnya.
Karenanya, Sugiat menyarankan aagar dijalankan saja tahapan Pilkada serentak 2024 sesuai peraturan yang sudah ditetapkan sebelumnya. Sehingga partai politik yang melaksanakan tahapan dengan tepat sesuai dengan perencanaan.
Terpisah, Ketua DPW PKS Sumut Usman Jakfar mengaku belum memikirkan wacana Pilkada serentak 2024, dimajukan atau tidak. “Masalah usulan Pilkada ini, kan dari Mendagri ya. Kemudian ditanggapi fraksi di DPR. Tapi Fraksi PKS sampai saat ini, belum menyatakan sikap,” kata Usman.
Dia juga mengungkapkan, dalam posisi ini, DPW PKS Sumut hanya menunggu keputusan dari DPP PKS. Namun saat ini, DPP PKS belum mengambil sikap terkait usulan percepatan jadwal Pilkada serentak ini. “Pilkada ini momentum penting, tapi bagi PKS bagaimana mendongkrak suara PKS di Pileg terlebih dahulu,” sebutnya.
Usman juga menjelaskan, DPW PKS Sumut hanya menjalankan keputusan dari DPP PKS terkait dengan Pilkada serentak nantinya. “Apa pun keputusannya, PKS siap. Kita yang di wilayah tinggal menyesuaikan apa yang sudah diputuskan di pusat,” tandas Usman.
Ketua DPRD Sumut Baskami Ginting juga mengaku belum bisa berkomentar jauh terkait wacana dimajukannya Pilkada serentak tahun 2024. Pasalnya, hingga saat ini semua masih dalam batas wacana. “Itukan masih sebatas wacana, belum pasti (dimajukan atau tidak). Jadi kita belum bisa berkomentar jauh soal itu,” kata Baskami saat dikonfirmasi Sumut Pos, Rabu (6/9).
Apalagi, kata Baskami, sejatinya DPRD Sumut juga tidak mungkin mengatur masalah teknis yang menyangkut proses atau tahapan Pemilihan Kepala Daerah. “Dan sebenarnya bukan ranah DPRD Sumut juga untuk mengomentari hal itu. Walaupun kita tahu, nantinya Pilgubsu juga akan menjadi bagian dari Pilkada serentak 2024,” ujarnya.
Pun begitu, Baskami meyakini bahwa Pemerintah Pusat akan mengambil keputusan yang terbaik, termasuk masalah penentuan kapan akan digelarnya Pilkada serentak 2024. “Sebab tentunya Pemerintah Pusat kan juga punya pertimbangan terkait masalah itu. Kita yakin, apapun itu adalah keputusan yang terbaik,” katanya.
Hal itu, sambung Baskami, sejalan dengan ditunjuk dan dilantiknya Mayjend (Purn) Hassanudin sebagai Pj Gubsu pada Selasa (5/9/2023) kemarin. Sebab meskipun Hassanudin bukan merupakan salah satu dari tiga nama yang diusulkan DPRD Sumut, namun DPRD Sumut meyakini bahwa Hassanudin adalah pilihan terbaik. “Kita yakin Pak Hassanudin adalah sosok yang terbaik untuk menjadi Pj Gubsu. Saat ini bersama beliau, kita akan bersama-sama membangun Sumut yang lebih baik,” pungkasnya. (gus/map)
