JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Pasca deklarasi pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar, Nasdem dan PKB menggelar rapat perdana di Nasdem Tower, kemarin (6/9). Dalam kesempatan tersebut, kedua belah pihak membahas pembentukan tim pemenangan. Hanya saja, rapat dengan agenda strategis tersebut tanpa dihadiri PKS tanpa alasan.
Wakil Ketua Umum PKB Jazilul Fawaid mengatakan, dalam pertemuan kemarin, pembahasan tim pemenangan belum tuntas. Selain karena pertemuan pertama, pihaknya juga masih menunggu kehadiran PKS.
Meski demikian, format tim pemenangan sudah selesai disusun nomenklaturnya. “Tinggal diisi masing-masing,” ujarnya usai pertemuan.
Soal nama-nama yang diincar, Jazilul mengaku sudah ada bayangan. Namun, dia belum bisa membeberkan. Yang pasti, dia tidak risau untuk mencari sosok yang berkualitas mengingat stok di internal partai pun sudah melimpah.
Di luar itu, pihaknya juga tidak menutup kemungkinan diambilnya sosok dari luar koalisi. “Nanti tim penasehat akan diisi oleh para pakar tokoh, ulama, maupun profesional,” imbuhnya.
Dalam waktu dekat, yang akan menjadi priorotas adalah juru bicara koalisi sehingga statment yang keluar bisa satu visi. Untuk ketua tim pemenangan, Jazilul menyebut pihaknya akan menetapkan sosok yang memiliki semangat, kemampuan, serta kompetensi untuk mengatur semua barisan.
Wakil Ketua Umum Nasdem Ahmad Ali menambahkan, belum bisa disepakatinya tim juga karena masing-masing perlu membicarakan di internal. Termasuk juga mendengarkan masukan dari capres dan cawapres. “Tim pemenangan nasional itu nanti akan kita kukuhkan setelah parpol koalisi sudah dinyatakan lengkap,” tuturnya.
Disinggung soal PKS yang absen dalam rapat, Ali menyebut, sedianya PKS akan hadir dalam rapat di DPP Nasdem. Dari hasil koordinasi dengan Sekjen Aboe Bakar Al-Habsyi, PKS sudah mengkonfirmasi kesiapannya. “Awalnya dapet kepastian Sekjen PKS hari ini untuk diskusi bersama,” ujarnya.
Perihal ketidakdatangannya, Ali mengaku belum mengetahui alasannya. Namun dia menampik jika itu menjadi petanda PKS bakal keluar dari koalisi. Dari pernyataan Presiden PKS Ahmad Syaikhu pasca deklarasi Anies-Cak Imin, PKS masih menegaskan komitmennya. “PKS telah mengumumkan Pak Anies sebagai capresnya,” katanya.
Hanya saja, pihaknya menduga PKS masih membutuhkan prosedur di internal. Sesuai AD/ART partai, keputusan dukungan pada nama Cawapres juga harus melalui musyawarah majelis syuro.
Nasdem sendiri, tegas Ali, akan menghormati proses yang berlangsung di internal PKS. Pihaknya tidak akan mendesak apalagi menjatuhkan deadline. “Karena kita menghargai betul kedaulatan partai,” tuturnya.
Sementara itu, Ketum PKB Muhaimin Iskandar menyempatkan diri hadir dalam rapat perdana. Hanya saja, Cak Imin sebatas membuka rapat dan keluar untuk melanjutkan agenda lain.
KPK sendiri sudah menjadwal ulang pemeriksaan saksi Muhaimin Iskandar atas kasus pengadaan sistem proteksi TKI di lingkungan Kemenaker 2012. Ketum PKB itu rencananya bakal menjalani pemeriksaan hari ini (7/9).
Kabag Pemberitaan KPK Ali Fikri mengatakan, tim penyidik telah melakukan komunikasi untuk menjadwalan pemeriksaan itu. “Penjadwalan ulang tersebut sebagaimana penundaan yang dimohonkan sebelumnya oleh saksi,” terangnya kemarin.
Penjadwalan pemeriksaan hari ini tentu merupakan waktu yang lebih efektif. Agar kedua belah pihak, baik tim penyidik maupun saksi dapat mengagendakan proses pemeriksaan. Permintaan pemeriksaan pada hari ini, sebelumnya memang permintaan langsung dari Cak Imin.
Dalam pemeriksaan nanti, penyidik tentunya bakal menggali informasi dan pengetahuan saksi. Khususnya terkait dudui perkara kasus korupsi yang telah ada tiga orang sebagai sebagai tersangka itu. “Sehingga akan membuat terang kontruksi perkaranya,” paparnya.
Ali berharap dalam proses pemeriksaan, saksi, dalam hal ini Cak Imin bersikap kooperatif. Agar proses penegakam hukum tindak pidana korupsi tersebut bisa berjalan efektif. “Dan segera memberikan kepastian hukum bagi para pihak terkait,” paparnya.
Sebelumnya, pada Selasa (5/9) Ali mengatakan kepada media proses pemanggilan Cak Imin dilakukan pada pekan depan. Itu lantaran tim penyidik ada agenda lain, yakni pengumpulan bukti di beberapa daerah. Dan keputusan pemanggilan hari ini disesuaikan dengan permintaan Cak Imin.
Kepada media, Cak Imin sempat menyampaikan keterangan perihal kasus yang menghantuinya di KPK. Disitu, Cak Imin memastikan akan hadir di KPK. Pada panggilan sebelumnya, Cak Imin absen karena ada kegiatan di Kabupaten Tanah Laut, Kalimantan Selatan yang sudah terjadwal.
Dia menegaskan untuj kooperatif dengan proses hukum yang berlangsung. “Besok (hari ini) pasti datang,” ujarnya saat ditemui di Kantor Nasdem.
Soal kasus di KPK, Cak imin tidak mau berspekulasi macam-macam terkait pemanggilan itu. Dia menganggap, itu pemanggilan biasa. “Karena ini proses biasa sebagai saksi,” terangnya.
Terpisah, Partai Demokrat mulai mengambil ancang-ancang menetapkan koalisi terbaru. Wakil Sekjen Partai Demokrat Jansen Sitindoan mengatakan, meski baru saja menyelesaikan ‘perceraian’ dengan koalisi perubahan, Demokrat tidak ingin meratapi lama. Pihaknya ingin segera beranjak maju. “Tentu kami akan maju, “move on” ke kerjasama dengan koalisi yang baru,” ujarnya, kemarin (6/9).
Sejak Senin (4/9), digelar rapat pleno DPP dan kemarin dilanjutkan dengan rapat berama semua ketua DPD, Jensen menyebut, tengah dibahas opsi untuk melangkah kerjasama yang baru ini. Diakuinya, salah satu opsi yang dibahas adalah merapat ke koalisi PDIP. “Tentu lampu hijau di publik yg sudah disampaikan teman-teman PDIP ini akan jadi pembahasan bagi kami untuk menentukan langkah berikutnya,” tuturnya.
Dia belum bisa membeberkan kans terealisasinya opsi tersebut. Yang jelas, jika terjadi, Jensen meyakini sebagai petanda baik. “Jika kerjasama ini terjadi, hasilnya akan sangat baik untuk publik, masyarakat dan bangsa kita,” jelasnya.
Jensen juga membeberkan soal kans pertemuan Susilo Bambang Yudhoyono dengan Megawati Soekarno Putri. Baginya, jika itu terealisasi, maka bukan sekedar baik untuk pilpres saja, namun lebih jauh lagi bagi Indonesia.
Pihaknya meyakini, publik juga mengharapkan membaikknya hubungan SBY dengan Mega. “Rekonsiliasi Nasional yang diharapkan seluruh rakyat Indonesia akhirnya terjadi. “Tembok berlin” Indonesia akhirnya runtuh,” jelasnya.
Sementara itu, partai politik pendukung Ganjar Pranowo tidak mempersoalkan rencana Partai Demokrat yang ingin bergabung. Sekjen DPP PPP Arwani Thomafi mengatakan, pihaknya sangat membuka diri bagi partai lain yang ingin bekerjasama.
Namun, kata Arwani, sebelum Demokrat resmi bergabung, PPP, PDI Perjuangan (PDIP), Partai Hanura, dan Partai Perindo akan membahas persoalan tersebut. “Perlu ada komunikasi lebih dulu,” paparnya di komplek parlemen, Senayan kemarin.
Jadi, masuknya partai lain ke dalam pendukung Ganjar harus diputuskan bersama. “Itu akan menjadi domain bersama ya, tidak hanya bagi PPP,” ucap anggota DPR RI itu.
Terkait peluang Ketua Umum Partai Demokrat Agus Harimurti Yudhoyono (AHY) menjadi cawapres Ganjar, Arwani mengatakan bahwa pihaknya tidak mau berandai-andai.
Memang, kata dia, AHY masuk dalam daftar lima nama bakal cawapres Ganjar. Namun, penentuan nama cawapres akan dibahas bersama para ketua umum partai pendukung Ganjar.
Arwani belum bisa memastikan, kapan nama bakal cawapres diputuskan dan diumumkan. “Nanti ada pembahasan bersama. Tentu, kami menghormati dan mengikuti tahapan yang ada,” tandasnya. (far/elo/lum/jpg)
