NIAS BARAT, SUMUTPOS.CO – Sejumlah orang mengaku anggota Persatuan Perawat Nasional Indonesia (PPNI) melakukan aksi saat pelaksanaan musyawarah daerah (Musda) II PPNI Nias Barat di Hall Tokosa, Sabtu (7/10/2023). Mereka menolak Musda tersebut karena dinilai tidak sesuai dengan AD/ART PPNI.
Tak hanya melakukan orasi, beberapa dari mereka berusaha merusak spanduk yang ada di lokasi Musda. Ketua DPW PPNI Provinsi Sumatera Utara (Sumut), Mahsur Al Hazkiyani mengaku kecewa dan menyesalkan keributan yang terjadi. Menurutnya, mereka akan menindaklanjuti kejadian tersebut ke Bidang Hukum PPNI Sumut untuk dapat ditelaah dan dikaji, baik dari indikasi kesengajaan meninggalkan kegiatan, perusakan hingga intimidasi para peserta, dan akan melaporkan kepada aparat penegak hukum.
“Musda ini sudah diagendakan jauh-jauh hari dan proses serta mekanisme untuk pembentukan karateker DPD PPNI sudah sesuai mekanisme. Tidak mungkin kami hadir dan melanggar regulasi kalau tidak sesuai mekanisme, apalagi bila disebut tidak sesuai ADRT,” kata Mahsur.
“Peristiwa yang terjadi, akan kita bahas di bidang hukum dan kode etik kita. Kita kaji kerugian yang diakibatkan oknum-oknum tersebut, akan kita hitung kerugian secara materil maupun inmaterial dan akan kita laporkan ke penegak hukum,” imbuhnya.
Ia juga mengaku mendapat banyak laporan bahwasannya para peserta tidak berani datang karena mendapat intimidasi dan ancaman dari beberapa oknum pemerintahan. “Kita sudah mengantongi sejumlah bukti baik rekaman maupun informasi adapun tekanan ataupun teror yakni dari mutasi hingga pencopotan jabatan. Karena ini negara hukum, maka kita akan kaji dan telaah agar diteruskan ke penegak hukum,” tegasnya.
Dia juga menegaskan, organisasi ini murni organisasi profesi perawat yang biaya operasionalnya murni dari iuran anggota bukan ada iuran hibah dari pemerintah. “Artinya kami sangat menyesalkan info yang beredar, adanya intervensi dari pemerintah daerah. Harusnya, pemerintah daerah mendukung kegiatan-kegiatan ini seperti di kabupaten lain di seluruh Indonesia. Karena wadah ini pemersatu perawat, pengembang ilmu keperawatan begitu juga membantu pemerintah untuk melaksanakan program-program kesehatan di masyarakat,” tandasnya.
Sementara, seorang tenaga keperawatan Darniati Mendrofa mengaku kecewa dengan pelaksanaan Musda yang dianggapnya dilaksanakan dengan sangat suka-suka tanpa adanya pemberitahuan kepada mereka. “Saya merasa keberatan tidak dilibatkan selaku panitia yang dipilih oleh teman-teman. Kenapa saya tidak tahu DPK-nya siapa? Sayapun sebagai panitia tidak tahu bekerja, karena saya tidak tahu personel-personel saya,” katanya.
Sejak dipilih ketua pada Juli lalu, lanjut Darniati, memang tidak ada gerakan karena dia hanya menunggu. “Tiba-tiba ada rapat pleno pada 30 September lalu melalui zoom, sudah ada nama-nama DPK itu. Saya tidak tahu siapa yang pilih. Langsung terbit SK. Itulah keberatan saya,” ujarnya.
Menanggapi pernyataan Darniati, Mahsur mengatakan, seluruh informasi selalu diteruskan dan semua pengurus telah digabungkan di grup Whatsapp sebagai wadah informasi. “Kalau dia bilang tidak tahu, itu nggak mungkin. Mereka juga sudah membuat grup Whatsapp, jadi segala informasi diberitahu di situ,” jelasnya.
Mahsur juga mengungkapkan, seluruh pengurus DPD dan DPK periode sebelumnya diundang, dan pada saat itu yang hadir hanya satu orang pengurus DPD. Kemudian yang berhadir dari DPK itu, ditanyakan SK pengurusannya. “Mereka tidak tahu ada pengurus DPK dan tidak mengetahui adanya SK pengurusan DPK, sehingga dari ketua wakil ketua bidang organisasi kaderisasi DPW berkonsultasi ke DPP bagaimana arahan selanjutnya. Kemudian kita tindak lanjuti dengan pembentukan karateker, kita tetapkan Wakil Ketua Bidang Organisasi Aswin sebagai PLT Ketua, kemudian Ermelinda Hia sebagai Sekretaris,” bebernya.
Salah satu pengawai tenaga keperawatan
NKB Mendrofa yang terlihat ikut menyampaikan orasinya, kepada wartawan menjelaskan, yang mereka lakukan adalah aksi damai walaupun tidak ada pimpinan aksinya.
“Bukan demo, tapi aksi damai. Pimpinan aksi tidak ada. Pemilihan Pengurus DPD PPNI Musda Sendiri sudah berjalan dan alhasil pihak DPW bisa memfasilitasi hal itu,” jelasnya.
Menurut NKB Mendrofa, aksi damai yang mereka lakukan spontanitas. “Izin aksi spontanitas. Perasaan sebagai bagian dari organisasi. Kami perawat yang prihatin dan memang kami hadir di situ karrna kami bagian dari perawat,” terangnya.
Kapolres Nias, AKBP Luthfi menerangkan bahwa aksi itu belum dia ketahui. “Belum saya ketahui aksi itu, untuk izin silahkan konfirmasi ke intelkam,” jawab Kapolres saat dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. (mag-9)
