MEDAN, SUMUTPOS.CO – Pemerintah akan membagikan 680 ribu rice cooker gratis kepada masyarakat pada tahun ini. Untuk melaksanakan program tersebut, Kementerian Keuangan sudah menggelontorkan anggaran Rp347,5 miliar.
Anggota Komisi XI DPR RI Hidayatullah menilai, program pemerintah tersebut tidak ada dampak signifikannya kepada masyarajat, justru akan menambah beban ekonomi masyarakat. “Secara ekonomi, tidak ada dampak signifikannya. Justru rumah tangga dengan daya listrik 450 VA kian terbebani. Beban bayar listrik rakyat akan lebih mahal, efek besaran watt penanak nasi sekitar 200-300 watt,” kata Hidayatullah kepada Sumut Pos, Jumat (13/10).
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ini memandang, kebijakan anggaran seharusnya diprioritaskan sesuai arah dari APBN, misalnya untuk memperbaiki Indeks Pembangunan Manusia (IPM) Indonesia yang masih tertinggal dari negara asia tenggara lain seperti Singapura, Thailand, atau Malaysia. “Bandingkan anggaran rice cooker sebesar Rp347 miliar, lebih tinggi dibanding anggaran untuk gizi balita, makanan tambahan ibu hamil, dan pelatihan nakes yang hanya Rp205 miliar di Kemenkes dan BKKBN cuma senilai Rp54 miliar. Inikan memprihatinkan,” ujar tokoh ekonomi syariah Sumatera Utara ini.
Anggota DPR RI dari daerah pemilihan Kota Medan, Kabupaten Deliserdang, Serdangbedagai, dan Kota Tebingtinggi ini, mempertanyakan esensi program tersebut bagi perekonomian nasional. Program ini nyadinilai lebih condong memberi keuntungan bagi segelintir produsen penanak nasi. “Situasi ini sepertinya akan kembali mengulang kegagalan rencana kompor induksi listrik, dimana menyelesaikan masalah oversupply kelebihan listrik dengan cara yang kurang pas. Proyek ini untuk menguntungkan siapa?” tegasnya.
Kader senior PKS ini juga menambahkan, daripada bagi bagi rice cooker yang sifatnya pasif lebih baik pemerintah memperbanyak membuka lapangan kerja, kita semua tahu banyak orang yang akhirnya bertindak kriminal Karena terdesak tuntutan ekonomi.
Hidayatullah mengingatkan, pemerintah agar setiap kebijakan hendaknya dikaji dengan matang dan mendorong bagi kesejahteraan rakyat. ”Sementara wacana bagi-bagi 680 ribu rice cooker gratis seperti mendorong rakyat menjadi boros, tidak hemat. Apalagi di sisi lain pemerintah malah mengimbau masyarakat agar mengurangi konsumsi beras, karena harga beras yang kian meroket dan stok yang terbatas,” pungkasnya. (adz)
