SUMUTPOS.CO – Masa kampanye Pemilu 2024 dimulai besok, Selasa (28/11). Seluruh peserta Pemilu, baik partai politik (Parpol) maupun pasangan calon presiden (Capres) dan calon wakil presiden (Cawapres) diimbau menjaga suasana kondusif dan menghindari isu SARA dan informasi bohong alias hoax.
KOORDINATOR Divisi Parmas KPU Sumut, Sitori Mendrofa mengimbau masing-masing peserta Pemilu 2024 untuk mengikuti aturan yang tertuang dalam Peraturan KPU (PKPU) Nomor 15 tahun 2013, dan PKPU Nomor 20 tahun 2023 tentang kampanye. “Terkait dengan persiapan kampanye, beranjak pada peraturan yang berlaku. Ada beberapa juknis terkait kampanye ini,” kata Sitori Mendrofa kepada wartawan, kemarin.
Menurut Sitori, setiap peserta Pemilu 2024 bisa melakukan kampanye di zona-zona yang telah ditentukan. Baik itu pertemuan terbatas, pertemuan tertutup, dan pertemuan tatap muka. “Berbeda dengan Pemilu 2019, sekarang bisa berkampanye di gedung pendidikan, tapi tidak membawa atribut dan harus mendapatkan izin dari pengelola gedung pendidikan tersebut,” jelasnya.
Selain itu, Sitori juga menjelaskan, untuk alat peraga kampanye (APK) ada zona tertentu yang sudah ditetapkan melalu surat keputusan (SK) KPU Pusat, KPU Sumut, dan KPU kabupaten/kota. Termasuk, zona posko pemenangan yang sudah didaftarkan ke KPU.
Sitori juga mengungkapkan, seluruh peserta Pemilu 2024 sudah melaporkan rekening dana kampanye ke KPU Sumut. Ini bertujuan untuk mengetahui dana kampanye yang terkumpul dan dana kampanye dikeluarkan selama kampanye berlangsung. “Semua ini by sistem. Baik rekening dana kampanye, dana kampanye diperoleh, dan dana kampanye dikeluarkan sudah disampaikan mereka,” jelasnya.
Sitori juga mengharapkan, selama berlangsung masa kampanye, senua pihak dapat menjaga kondusifitas dan ketentraman sehingga terwujudnya Pemilu yang damai, jujur, adil dan berjalan dengan baik. Tanpa unsur SARA, ujaran kebencian, atau menyebarkan berita tidak benar alias hoax. “Untuk pasangan Capres dan Cawapres, Caleg dan Calon DPD dan tim pemenangan serta masyarakat, diharapkan sama-sama menjaga ketertiban, tidak merusak APK, dan tidak melakukan tindakan kekerasan, memberitakan hoax. Mari kita hilangkan isu SARA,” tandasnya.
Sementara, Ketua KPU Sumut Agus Arifin mengaku, pihaknya sudah menerima berkas susunan pengurus Tim Kampanye Daerah (TKD) masing-masing pasangan Capres dan Cawapres. Terbaru, TKD pasangan Capres-Cawapres Nomor Urut 2 Prabowo Subianto-Gibran Rakabuming Raka mendaftar ke KPU Sabtu (25/11).
Agus mengatakan, saat pendaftaran itu, TKD Prabowo-Gibran sudah menyerahkan berkas-berkas susunan TKD hingga akun media sosial sebagai sarana kampanye dalam bentuk hard copy kepada KPU Sumut, Sabtu (25/11). “Iya benar, mereka sudah menyerahkan dalam bentuk dokumen saja.Tapi, pendaftaran tetap dilakukan melalui Sikadeka,” kata Agus.
Ketua TKD Prabowo-Gibran Ade Jona Prasetyo mengaku optimistis, pasangan yang mereka usung bisa meraih 60 persen suara di Sumut. “Insya Allah, kita bisa meraih target suara 60 persen lebih dengan dukungan semua partai pengusung yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju,” kata Ade usai mendaftar di KPU Sumut.
Pihaknya menegaskan, sejauh ini TKD Sumut siap melakukan kampanye secara sehat dan meraih target KIM untuk menjadi pemenang di Sumut dalam Pilpres 2024. Pasangan Prabowo-Gibran ini, lanjutnya, diusung Koalisi Indonesia Maju yang terdiri dari Partai Gerindra, Partai Golkar, PAN, Partai Demokrat, PSI, PBB, Partai Garuda, Partai Gelora dan Partai Prima. “Ini juga bentuk partisipasi TKD Sumut yang memberi dukungan kepada KPU Sumut untuk menjalankan kampanye secara damai dan sehat,” tuturnya.
Ade juga menyebut, dengan sebutan Gemoy yang berarti menggemaskan untuk Prabowo Subianto merupakan julukan sayang dari para pendukungnya dalam Pemilu 2024. “Seperti bahasa anak sekarang, Pak Prabowo disebut Ketua Gemoy. Makanya kita yakin kekuatan gemoy bisa menggoyangkan Sumut,” ungkapnya.
Edy Ketua TKD Paling Familiar
Sementara, pengamat politik Sumatera Utara, Agus Suriyadi menilai, dari tiga sosok Ketua TKD masing-masing pasangan Capres-Cawapres 2024, nama Edy Rahmayadi yang menjadi Ketua TKD pasangan Anies Baswedan-Muhaimin Iskandar paling familiar di kalangan masyarakat. “Kalau di lihat dari para tokoh atau sosok tim pemenangan Capres-Cawapres, yang paling menonjol itu TKD-nya nomor urut 1 (Anies – Muhaimin), Edy Rahmayadi yang merupakan mantan Gubernur Sumatera Utara,” ujar Agus kepada Sumut Pos, kemarin.
Agus menilai, sosok Edy Rahmayadi jauh lebih familiar dan dikenal masyarakat Sumut dibandingkan dua ketua TKD lainnya, yakni Ade Zona (Ketua TKD Prabowo – Gibran) dan Paul Baja Siahaan (Ketua TKD Ganjar – Mahfud). “Apalagi Edy Rahmayadi merupakan mantan Gubsu, namanya masih sangat melekat di ingatan masyarakat Sumatera Utara,” katanya.
Selain mantan Gubsu, Edy juga dikenal sebagai mantan Panglima Kodam I Bukit Barisan. Bahkan secara nasional, nama Edy Rahmayadi dikenal sebagai mantan Pangkostrad dan mantan Ketua Umum PSSI. “Dengan begitu, kepopuleran Edy Rahmayadi tentunya membuat dirinya akan lebih dikenal masyarakat dibanding dua nama Ketua TKD lainnya,” bebernya.
Sementara untuk Ketua TKD nomor urut 2 (Prabowo – Gibran) tingkat Sumut, Ade Jona Prasetyo, Agus menilainya sebagai sosok yang belum teruji dari sisi ketokohan. Meskipun diketahui, Ade Jona Prasetyo merupakan ketua Himpunan Pengusaha Muda Indonesia (HIPMI) Sumut.
Agus menilai, sebagai Ketua HIPMI Sumut, nama Ade Jona tentunya sangat populer di kalangan pengusaha. Akan tetapi di kalangan masyarakat umum, ketokohannya masih belum dapat diperhitungkan. “Dari sisi tokoh, beliau kan belum teruji, walaupun dari kalangan pengusaha,” sebutnya.
Dijelaskan Agus, meskipun keberadaan Ade Jona sebagai representasi keberpihakan para pengusaha sukses kepada pasangan Prabowo-Gibran di Sumut, namun hal itu tidak serta-merta membuat TKD Prabowo-Gibran di Sumut sebagai TKD yang paling kuat secara finansial. “Kalau di bilang TKD nomor urut 2 di Sumut sebagai TKD yang paling kuat secara finansial, saya pikir belum tentu juga. Itu karena masing-masing TKD sudah memperhitungkan cost yang dibutuhkan, dan tentu dukungan dana masing-masing TKD di belakang itu pasti juga sudah ada. Masing-masing TKD punya power kok di daerah masing-masing,” jelasnya.
Sementara TKD nomor urut 3 (Ganjar – Mahfud), sosok Ketua TKD Paul Baja Siahaan juga dinilai tidak familiar di kalangan masyarakat Sumut. Tak hanya itu, masuknya nama Yamitema Laoly yang merupakan putra Menkumham Yasonna Laoly sebagai Bendahara TKD Ganjar – Mahfud di Sumut juga dinilai tidak begitu berpengaruh. “Sosok ketua TKD Ganjar – Mahfud (Paul Baja Siahaan) memang tidak familiar. Sementara untuk Yamitema, anak Yasonna kan beda dengan Yasonna bapaknya,” sebutnya.
Diakui Agus, nama-nama atau sosok yang muncul dalam komposisi TKD bisa berpengaruh terhadap pemenangan calon di daerahnya masing-masing. Namun bila TKD bisa membangun sinergitas sebagai sebuah tim yang kokoh dan solid, maka ketokohan yang dimaksud bisa tidak begitu berdampak.
Pasalnya, Agus menilai bahwa strategi dan soliditas yang mampu dibangun TKD menjadi salah satu kunci kemenangan yang harus dimiliki oleh setiap paslon. “Yang tentu berpengaruh sebenarnya bagaimana tim pemenangan atau tim kampanye tersebut bisa mengatur strategi pemenangan yang efisien dan efektif, tidak melulu soal ketokohan. Tentunya semua tidak terlepas dari membangun komunikasi dan jejaring di akar rumput dan memperkuat basis dukungan di arus bawah. Terkhusus juga bisa menjual ketiga pasangan capres – cawapres di kalangan pemilih pemula dan milinial. Dengan begitu, saya pikir nama-nama yang punya ketokohan bisa sedikit dikecualikan,” pungkasnya. (gus/dwi/map)
