JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Kemarin (12/2) Presiden Joko Widodo memanggil menteri dan kepala badan terkait naiknya harga beras di pasaran. Kepala Badan Pangan Nasional (Bapanas) Arief Prasetyo Adi merupakan salah satu yang dipanggil Presiden Jokowi di Istana Merdeka kemarin.
Usai rapat, Arief membeberkan jika dia dan Bulog diminta hari itu juga mendistribusikan stok beras milik Bulog ke pasar. Yang dilakukan adalah datang ke Pasar Induk Beras Cipinang. “Untuk memastikan bongkar beras dari port (pelabuhan) langsung ke Cipinang dan langsung didistribusikan,” katanya.
Dia menyebut, di pasar induk itu punya stok beras yang banyak. Yakni 34 ribu ton. Stok inilah yang dipastikan harus sampai pasar tradisional dan modern. “Sekali lagi perintahnya adalaj banjiri pasar,” ungkap Arief.
Dia mengelak jika bantuan sosial pangan yang membuat beras kurang di pasaran. Arief menyebut bansos dan kelangkaan beras tak ada hubungannya. “Bantuan pangan beras pemerintah ditiadakan selama 8 sampai 14 Februrari untuk menghotmati pemilu,” bebernya.
Terpisah, Direktur Statistika Harga Badan Pusat Statistik (BPS) Windhiarso Putranto menjelaskan, pada Januari 2024, komoditas beras masih mengalami inflasi mtm, yaitu sebesar 0,64 persen dengan andil sebesar 0,03 persen.
Komoditas beras memiliki andil yang besar dalam penghitungan inflasi. ’’Jika dilihat trennya, memang harga beras masih relatif lebih tinggi jika dibandingkan dengan (harga) tahun 2023,’’ ujarnya pada rakor pengendalian inflasi daerah yang digelar Kemendagri di Jakarta, kemarin (12/2).
Windhiarso melanjutkan, secara yoy, meskipun mengalami penurunan, komoditas beras masih mengalami inflasi yang relatif tinggi. Yaitu sebesar 15,65 persen dan andil sebesar 0,56 persen. ’’Andil inflasi yoy yang disumbangkan oleh beras merupakan andil terbesar jika dibandingkan dengan komoditas lainnya,’’ tambahnya.
Dari wilayahnya, tingkat inflasi beras tertinggi ada di Provinsi Jambi yakni 2,97 persen mtm. Sementara terendah ada di Provinsi Papua Pegunungan yang mencatat deflasi 8,46 persen mtm. ’’Secara nasional, harga beras sampai dengan minggu kedua Februari naik dibanding rata-rata harga di Januari 2024. Meskipun demikian, jumlah kab/kota yang mengalami kenaikan harga beras terpantau turun,’’ jelas Windhiarso.
Dia memerinci, pada minggu pertama Februari, ada 179 kab/kota yang mencatat inflasi beras, dengan rata-rata harga beras Rp 14.107 per kg. Sementara pada pekan kedua turun menjadi 161 kab/kota dengan rata-rata harga Rp 14.166 per kg.
Selain beras, BPS juga menyebut sejumlah komoditas pangan diproyeksi akan menyumbang inflasi Februari. Di antaranya yakni cabai merah, gula pasir, telur ayam, hingga minyak goreng.
Pada kesempatan yang sama, Deputi III Bidang Penganekaragaman Konsumsi Dan Keamanan Pangan Badan Pangan Nasional (Bapanas) Andriko Noto Susanto menambahkan, hingga kemarin (12/2), komoditas jagung dan beras masih mengalami kenaikan harga secara nasional. ’’Masih jagung dan beras yang mengalami kenaikan lebih dari 10 persen dari harga acuan pemerintah (HAP) maupun harga eceran tertinggi (HET),’’ jelasnya.
Di tingkat peternak, harga jagung naik 11,46 persen dari HAP. Sementara untuk beras mengalami kenaikan di seluruh zona. Andriko mencontohkan, harga beras medium di zona 1 (Jawa, Lampung, Sumsel, Bali, NTB, dan Sulawesi) naik 23,39 persen lebih tinggi dari HET. Sementara untuk beras premium di zona 3 (Maluku dan Papua) naik 42,57 persen dari HET.
Wakil Presiden Ma’ruf Amin ikut merespon soal kelangkaan beras di sejumlah toko ritel. Serta kenaikan harga beras yang cukup signifikan, di sejumlah toko beras. Ma’ruf menceritakan saat ini Bulog memiliki stok beras mencapai 800 ribu ton. “Kemudian sedang dalam perjalanan (beras) impor 400 ribu ton,” katanya di Istana Wakil Presiden kemarin (12/2).
Jika beras impor itu sudah tiba, berarti stok beras nasional mencapai 1,2 juta ton. Ma’ruf mengatakan dia meminta supaya Bulog segera menggelontorkan stok berasnya ke masyarakat. Sehingga bisa segera mengatasi kelangkaan beras yang sudah terjadi beberapa hari belakangan. ”Karena barangnya (beras) ada,” tegas Ma’ruf. Menurut dia dengan segera digelontorkan, maka pasokan beras kembali tertangani. Selain itu juga bisa menurunkan harga beras di tingkat pengecer.
Terkait kelangkaan beras, Satgas Pangan Polri berupaya melakukan monitoring terhadap ketersediaan dan distribusi beras. Kasatgaa Pangan Polri Brigjen Whisnu Hermawan menerangkan, monitoring dilakukan ditingkat hulu hingga hilir dari beras. Untuk di hulu dipastikan petani tidak ada kendala dalam memproduksi beras. “Lalu, dihilir dipastikan distribusi tidak terhambat sampai ke konsumen,” paparnya.
Pengecekan rutin juga dilakukan Satgas Pangan bersama stakeholder ke gudang atau tempat penyimpanan beras. Dengan tujuan memastikan tidak ada penimbunan yang dilakukan. “Saat terjadi kenaikan harga beras ini bisa terjadi karena beberapa hal,” ujarnya.
Misalnya, gangguan cuaca, kenaikan biaya produksi, dan keterbatasan air serta lahan. Semua penyebab kenaikan harga itu diantisipasi kementerian terkait. “Satgas Pangan memastikan bahwa untuk stok atau ketersediaan beras masih mencukupi untuk masyarakat,” paparnya. (lyn/dee/wan/idr)
