54.442 Hektare Sawah Gagal Panen Selama 2023 Akibat Banjir, Pemerintah Lanjutkan Bantuan Rp8 Juta per Hektare

SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal melanjutkan kebijakan pemberian bantuan bagi petani yang mengalami puso akibat bencana alam banjir. Petani akan menerima Rp8 juta per hektare untuk kerugian yang dialaminya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan ini sudah berjalan di 2023. Namun, karena masih belum selesai diberikan maka pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan kembali dana bantuan stimulan ini ke Kementerian Keuangan di tahun 2024.

“Mengingat masa berlaku Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir telah berakhir pada 31 Desember 2023, sehingga bantuan stimulan yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke Kas Negara maka RTM hari ini menyepakati agar BNPB mengusulkan kembali dana bantuan stimulan tersebut,” tuturnya usai rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, kemarin (19/2). Hadir pada rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, dan BPKP.

Rencananya, anggaran yang akan diusulkan kembali sebesar Rp233.822.793,- disertai dengan perpanjangan kebijakan penanganan bencana dalam keadaan tertentu oleh BNPB. Dengan pengajuan ini, kata dia, maka bantuan dapat kembali disalurkan kepada para petani terdampak sebelum Desember 2024. Dengan begitu mereka dapat kembali memproduksi pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.” Untuk anggaran penanganan gagal panen akibat bencana alam banjir (puso) tahun 2024 (penyalurannya, red) ditangani oleh PT. Jasindo dan Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Berdasarkan data BNPB, terjadi 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir ini telah mengakibatkan gagal panen (puso) di 136 Kabupaten/Kota di 20 provinsi dengan luas total 54.442 hektare.

Atas kondisi tersebut, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu telah memberi arahan  langsung untuk memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen ini.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada RTM pada Mei 2023, disepakati bahwa pemerintah akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir melalui Dana Siap Pakai senilai Rp 8 juta/hektar kepada setiap petani. Namun, bagi petani yang telah mempunyai asuransi maka akan dibayarkan oleh PT. Jasindo dan kekurangannya akan diberikan oleh BNPB.

Hingga saat ini, bantuan baru disalurkan sebanyak 2 kali. Yakni, pada 13 Desember 2023 untuk lahan seluas 493,383 hektar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 8 kabupaten/kota itu meliputi Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal. Kemudian, penyaluran kedua pada 23 Januari 2024, untuk lahan seluas 2.038,86 hektar yang berada di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yakni, Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. (mia/jpg/ila)

SUMUTPOS.CO – Pemerintah bakal melanjutkan kebijakan pemberian bantuan bagi petani yang mengalami puso akibat bencana alam banjir. Petani akan menerima Rp8 juta per hektare untuk kerugian yang dialaminya.

Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan (Menko PMK) Muhadjir Effendy mengungkapkan, kebijakan ini sudah berjalan di 2023. Namun, karena masih belum selesai diberikan maka pemerintah melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) mengusulkan kembali dana bantuan stimulan ini ke Kementerian Keuangan di tahun 2024.

“Mengingat masa berlaku Keputusan Kepala BNPB Nomor 51 Tahun 2023 tentang Penetapan Status Keadaan Tertentu Gagal Panen (Puso) Akibat Banjir telah berakhir pada 31 Desember 2023, sehingga bantuan stimulan yang belum tersalurkan telah dikembalikan ke Kas Negara maka RTM hari ini menyepakati agar BNPB mengusulkan kembali dana bantuan stimulan tersebut,” tuturnya usai rapat tingkat menteri (RTM) di Kantor Kemenko PMK, kemarin (19/2). Hadir pada rapat tersebut Menteri Pertanian Amran Sulaiman, Kepala BNPB Suharyanto, perwakilan Kemendagri, Kemenkeu, dan BPKP.

Rencananya, anggaran yang akan diusulkan kembali sebesar Rp233.822.793,- disertai dengan perpanjangan kebijakan penanganan bencana dalam keadaan tertentu oleh BNPB. Dengan pengajuan ini, kata dia, maka bantuan dapat kembali disalurkan kepada para petani terdampak sebelum Desember 2024. Dengan begitu mereka dapat kembali memproduksi pangan yang menjadi kebutuhan masyarakat.” Untuk anggaran penanganan gagal panen akibat bencana alam banjir (puso) tahun 2024 (penyalurannya, red) ditangani oleh PT. Jasindo dan Kementerian Pertanian,” jelasnya.

Berdasarkan data BNPB, terjadi 331 bencana banjir atau sekitar 44 persen dari total kejadian bencana yang terjadi pada periode Januari hingga Maret 2023. Bencana banjir ini telah mengakibatkan gagal panen (puso) di 136 Kabupaten/Kota di 20 provinsi dengan luas total 54.442 hektare.

Atas kondisi tersebut, menurut dia, Presiden Joko Widodo (Jokowi) saat itu telah memberi arahan  langsung untuk memberikan bantuan kepada para petani yang mengalami gagal panen ini.

Menindaklanjuti arahan tersebut, pada RTM pada Mei 2023, disepakati bahwa pemerintah akan memberikan penggantian biaya produksi gagal panen akibat banjir melalui Dana Siap Pakai senilai Rp 8 juta/hektar kepada setiap petani. Namun, bagi petani yang telah mempunyai asuransi maka akan dibayarkan oleh PT. Jasindo dan kekurangannya akan diberikan oleh BNPB.

Hingga saat ini, bantuan baru disalurkan sebanyak 2 kali. Yakni, pada 13 Desember 2023 untuk lahan seluas 493,383 hektar di 8 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah. Adapun 8 kabupaten/kota itu meliputi Grobogan, Jepara, Demak, Pati, Kudus, Kota Pekalongan, Brebes dan Kendal. Kemudian, penyaluran kedua pada 23 Januari 2024, untuk lahan seluas 2.038,86 hektar yang berada di 5 kabupaten/kota di Provinsi Jawa Tengah yakni, Grobogan, Jepara, Demak, Pati, dan Kudus. (mia/jpg/ila)