MEDAN, SUMUTPOS.CO- Pemerintah Provinsi (Pemprov) Sumatera Utara (Sumut) dianggap tidak mempunyai kepedulian terhadap seni dan budaya. Penilaian ini muncul karena para seniman dan budayawan yang ada di Sumut tidak pernah dilibatkan dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) Pemajuan Kebudayaan Di Sumut yang akan disahkan menjadi Peraturan Daerah (Perda).
Pernyataan ini dilontarkan seniman sekaligus budayawan senior asal Sumut, Idris Pasaribu dalam acara Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan Tahun 2024, Rabu (11/9/2024) sore.
Idris yang didapuk sebagai narasumber dalam kegiatan yang digelar di Rumah Dinas Ketua DPRD Sumut, Komplek Setia Budi Indah, Medan, mengaku kecewa terhadap ketidakpedulian Pemprov Sumut itu.
“Ketika terjadi pelarangan kepada para seniman dan budayawan untuk menggunakan Taman Budaya Medan sebagai tempat latihan dan pementasan seni budaya oleh Pemerintah Kota Medan, tak satu pihakpun yang membela kami. DPRD Sumut juga diam,” ungkap Idris.
Idris Pasaribu yang juga menjabat sebagai Kepala Badan Kebudayaan Nasional (BKN) DPD PDI Perjuangan Sumut itu juga membeberkan Tapian Daya Medan (PRSU) yang semula diperuntukkan bagi para seniman dan budayawan Sumut beraktifitas, telah dialihfungsikan oleh Dinas Koperasi Dan UMKM Pemprov Sumut menjadi arena pameran. Sementara, anggaran yang dialokasikan untuk pelestarian seni budaya yang ada di Sumut juga tidak jelas jumlahnya.
“Ini harus jadi perhatian DPRD Sumut sebagai lembaga perwakilan rakyat,” tegasnya di hadapan puluhan seniman budayawan Sumut yang menghadiri sosialisasi itu.
Idris juga mengungkapkan, dari 33 kabupaten/kota yang ada di Sumut, hanya Kabupaten Samosir yang masih punya kepedulian terhadap seni dan budaya. Di Kabupaten Samosir, masih banyak ditemukan sanggar seni dan budaya Batak. Pementasan seni dan budaya, masih sering dilakukan di kabupaten Samosir.
Pemprov Riau, imbuhnya, masih lebih menghargai para seniman dan budayawannya. Penghargaan itu dapat terlihat ketika para seniman dan budayawan Riau diundang Kementerian Pendidikan Kebudayaan dan Pariwisata di Jakarta.
“Saat itu seluruh budayawan yang mendapat penghargaan atas karya tulis dan budayanya selama 50 tahun lebih tanpa henti, diundang oleh kementerian. Perwakilan Pemprov Riau di Jakarta, langsung menjemput para seniman dan budayawannya dari Bandara Soekarno Hatta. Demikian juga seniman dan budayawan provinsi lainnya. Kami yang dari Sumut, naik angkutan umum,” bebernya.
Idris berharap, kedepannya Pemprov Sumut dapat serius memperhatikan para seniman dan budayawan bagi tumbuh kembang dan kemajuan seni budaya yang ada di Sumut. Selain itu, alokasi anggaran dari APBD juga perlu menjadi perhatian Pemprov dan DPRD Sumut.
Idris berpesan juga agar dalam pendalaman pembahasan Ranperda Pemajuan Kebudayaan di Sumut, harus melibatkan dunia pendidikan. Hal itu perlu, agar kelak untuk lahir para generasi muda bangsa yang dapat melestarikan nilai-nilai serta keterampilan dalam memajukan seni budaya yang ada di Sumut.
Sementara itu, Ketua DPRD Sumut, Dr. Sutarto MSi, menyampaikan ucapan terimakasihnya kepada para seniman dan budayawan yang telah memberikan sumbang pemikiran dan saran bagi kemajuan budaya di Sumut. Sebagai wakil rakyat, dia berjanji akan mengusulkan masukan dan saran yang telah disampaikan para seniman budayawan yang hadir.
“Nantinya, saran dan masukan yang telah disampaikan dapat diakomodir dalam pendalaman pembahasan Ranperda ini,” ucap Sutarto.
Dikatakannya, Ranperda Pemajuan Kebudayaan ini adalah inisiatif dari DPRD Sumut. Sosialisasi yang dilakukan bertujuan untuk menerima masukan dari berbagai kalangan, terutama dari para seniman dan budayawan yang ada di Sumut. (map/han)
