STABAT, SUMUTPOS.CO – Pemerintah Kabupaten Langkat menegaskan efisiensi anggaran dan disiplin aparatur sipil negara. Itu disampaikan Sekda Langkat, Amril saat bertindak sebagai pembina upacara dalam peringatan hari kesadaran nasional (HKN), Senin (17/3/2025).
Ia menyebut, disiplin dan tanggung jawab ASN di jajaran Pemkab Langkat itu penting dalam melaksanakan tugas, terutama di tengah bulan suci Ramadan. Ia pun mengingatkan para kepala perangkat daerah agar terus membina bawahannya sesuai dengan peraturan yang berlaku.
Sekda juga menyoroti agenda kerja yang harus segera diselesaikan, terutama terkait Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang efisiensi belanja dalam APBN dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tentang penyesuaian pendapatan dan efisiensi belanja daerah dalam APBD Tahun Anggaran 2025.
Dalam pelaksanaan anggaran tahun 2025, Sekda menyampaikan arahan bagi seluruh perangkat daerah untuk membatasi belanja kegiatan seremonial, kajian, studi banding, percetakan, publikasi, serta seminar/FGD, mengurangi perjalanan dinas hingga 50 persen, membatasi belanja honorarium dengan mengacu pada Peraturan Presiden mengenai Standar Harga Satuan Regional, mengurangi belanja yang tidak memiliki output terukur dan memprioritaskan anggaran pada kinerja pelayanan publik, bukan sekadar pemerataan antar perangkat daerah.
Lebih lanjut, arahan lain yakni lebih selektif dalam memberikan hibah langsung, baik dalam bentuk uang, barang, maupun jasa kepada kementerian/lembaga hingga melakukan penyesuaian belanja APBD 2025 yang bersumber dari transfer daerah sebesar Rp54,94 miliar, sesuai dengan Keputusan Menteri Keuangan RI Nomor 29 Tahun 2025.
Hasil efisiensi ini akan difokuskan untuk pendidikan, kesehatan, infrastruktur, sanitasi, pengendalian inflasi, stabilitas harga pangan, penyediaan cadangan pangan, serta penciptaan lapangan kerja dan pertumbuhan ekonomi.
Sekda juga mengingatkan seluruh perangkat daerah untuk segera menyampaikan laporan pengelolaan barang milik daerah sesuai Permendagri Nomor 19 Tahun 2016.
Hingga saat ini, belum semua perangkat daerah menyerahkan laporan tersebut. Sekda menegaskan agar laporan segera diselesaikan guna memastikan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Tahun 2024 dapat disampaikan tepat waktu kepada Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK RI) dalam upaya meraih Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).
“Dengan kedisiplinan dan pengelolaan anggaran yang baik, kita dapat mewujudkan tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, serta berorientasi pada kesejahteraan masyarakat,” tutupnya. (ted/han)
