MEDAN, SUMUTPOS.CO – Program imunisasi di Kota Medan tengah menghadapi tantangan serius. Data terbaru dari aplikasi Sehat Indonesiaku (ASIK) menunjukkan capaian imunisasi dasar lengkap (IDL) dan imunisasi baduta lengkap (IBL) mengalami penurunan signifikan sepanjang tahun 2025.
Dari data yang dihimpun, cakupan imunisasi dasar lengkap bagi bayi usia 11 hingga 29 hari pada tahun 2023 hanya mencapai 60,09 persen. Angka itu sempat naik menjadi 73,65 persen pada tahun 2024, namun anjlok drastis di tahun 2025 periode Januari hingga September yang hanya mencapai 35,84 persen.
Kondisi serupa juga terjadi pada imunisasi untuk anak usia 12–24 bulan atau Imunisasi Baduta Lengkap (IBL). Pada 2023, capaian imunisasi hanya 16,23 persen, sempat meningkat ke 55,08 persen di 2024, lalu kembali menurun menjadi 30,5 persen pada tahun ini.
Situasi tak kalah memprihatinkan terlihat pada Bulan Imunisasi Anak Sekolah (BIAS) yang menyasar siswa SD kelas 1 hingga 6. Pada 2023, cakupan imunisasi hanya 1,48 persen, naik sedikit menjadi 5,8 persen di 2024, namun kembali turun menjadi 2,52 persen hingga September 2025.
Menanggapi hal ini, Anggota DPRD Medan Fraksi NasDem, dr Faisal Arbie M.Biomed, menegaskan bahwa pihaknya tidak bisa menyalahkan pemerintah atas rendahnya capaian imunisasi tersebut. Sebab, rendahnya tingkat imunisasi kebanyakan karena penolakan dari pihak orangtua anak itu sendiri.
“Begitu ada surat edaran dari sekolah-sekolah untuk memberikan imunisasi atau vaksin kepada siswa usia sekolah TK dan SD, masih banyak kita dapati orangtua yang menolak anaknya divaksin. Bahkan ada juga orangtua yang menuding bahwa vaksin yang akan diberikan kepada anaknya adalah vaksin yang sudah kedaluarsa. Kekhawatiran seperti itulah yang menyebabkan cakupan vaksin di Kota Medan masih sangat rendah,” ucap dr Faisal Arbie, Senin (3/11/2025).
Faisal Arbie berharap, ke depan pemerintah bisa lebih menyosialisasikan pentingnya imunisasi melalui Dinas Kominfo. “Perlu ditegaskan bahwa gerakan imunisasi ini dilaksanakan secara masif dan dipastikan bahwa vaksin yang tersedia itu obat yang masih bagus dan terbaik,” ujarnya.
Sebagai Anggota DPRD Medan, dr Faisal Arbie mengaku belum berani menyosialisasikan terkait imunisasi tersebut saat dia melaksanakan Sosialisasi Perda maupun Reses.
“Saya ingin memastikan dulu ke Dinas Kesehatan Kota Medan apakah program itu bisa dilaksanakan atau tidak, karena letika kami sebagai anggota dewan menyosialisasikan imunisasi ternyata program di pemerintah belum dicanangkan atau pun belum dipersiapkan, itu seperti boomerang nanti kepada kami,” katanya.
Untuk itu, lanjut Faisal Arbie, pihaknya akan berkoordinasi terlebih dahulu dengan pemerintah untuk mensinergikan program imunisasi dengan program pemerintah. “Jika Pemko Medan siap kita juga siap menyosialisasikan ke seluruh dapil kita saat Reses maupun Sosper,” pungkasnya.
Terpisah, Kepala Bidang Pencegahan dan Pengendalian Penyakit (P2P) Dinas Kesehatan Kota Medan dr Pocut Fatimah Fitri tidak memungkiri bahwa banyak orangtua dari anak yang seharusnya mendapat imunisasi menolak anaknya diimunisasi atau divaksin. Terutama, di daerah pinggiran seperti Medan Denai, Medan Amplas dan beberapa kecamatan lainnya.
“Alasannya, diduga terpengaruh hoaks atau ada kampanye negatif di tengah masyarakat, saya pun tidak tahu,” ujar Pocut, Senin (3/11/2025).
Sesuai arahan Wali Kota Medan Rico Waas, ke depan Dinkes Medan akan melibatkan ulama untuk sosialisasi Imunisasi. “Saat ini sedang dikonsep surat edarannya agar bisa segera terealisasi,” kata Pocut. (map/ila)
