BATUBARA, SUMUTPOS.CO – Massa yang mengatasnamakan Aliansi Mahasiswa dan Pemuda (Ampera) berunjuk rasa menyoroti dugaan penyimpangan Bantuan Keuangan Khusus (BKK) pengadaan 141 Pojok Baca Digital di depan Kantor Bupati Batubara, Jalinsum Km 119 Limapuluh, Selasa (3/2). Dalam aksi itu, massa menyampaikan tujuh tuntutan yang dibacakan koordinator aksi, Ahmad Fatih Sultan.
Adapun ketujuh tuntutan tersebut, di antaranya mendesak Kejaksaan Negeri (Kejari) Batubara untuk segera melakukan penyelidikan dan penyidikan secara menyeluruh terhadap Peraturan Bupati terkait Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Pojok Baca Digital Desa Tahun Anggaran 2025. Termasuk menelusuri seluruh aliran anggaran, pihak pelaksana, dan pihak yang diduga diuntungkan.
Kedua, meminta dipanggil dan diperiksa seluruh pihak yang terlibat, mulai dari penyusun kebijakan, organisasi perangkat daerah (OPD) teknis, hingga pihak rekanan/penyedia yang melaksanakan kegiatan Pojok Baca Digital Desa di seluruh desa se-Kabupaten Batubara.
Selanjutnya, Ampera mendesak Bupati Batubara Baharuddin Siagian untuk bertanggung jawab secara administratif dan politik atas lahirnya kebijakan yang diduga mengarah pada praktik pengkondisian proyek melalui skema BKK.
Ampera juga mendesak Pemerintah Kabupaten Batubara membuka secara transparan dasar kajian penetapan kegiatan Pojok Baca Digital Desa, mekanisme penunjukan pelaksana kegiatan, rincian anggaran per desa dan output dan manfaat nyata bagi masyarakat desa.
Pada tuntutan kelima, Ampera mendesak DPRD Kabupaten Batubara untuk menjalankan fungsi pengawasan secara serius, tidak pasif, serta segera membentuk tim khusus atau Panitia Khusus (Pansus) untuk mengusut kebijakan BKK Pojok Baca Digital Desa.
Keenam, Ampera mendesak penghentian sementara pelaksanaan kegiatan serupa apabila ditemukan indikasi penyimpangan, sampai ada hasil audit investigatif dari lembaga berwenang.
Terakhir, Ampera mendesak Inspektorat Daerah dan Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI untuk melakukan audit menyeluruh terhadap penggunaan anggaran BKK terkait kegiatan Pojok Baca Digital Desa Tahun Anggaran 2025.
Sultan menyampaikan dugaan penyimpangan BKK ditengarai dengan dugaan merambahnya perilaku buruk Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) tersebut melalui Peraturan Bupati Tentang Bantuan Keuangan Khusus (BKK) Kegiatan Pojok Baca Digital Desa Tahun Anggaran 2025.
Menanggapi tuntutan massa, Staf Ahli Pemkab Batubara Attaruddin mencoba menyampaikan pendapat namun ditolak oleh massa. Usai menyampaikan tuntutan, massa aksi yang mendapat pengamanan dari Polres Batubara dan Satuan Polisi Pamong Praja (Satpol PP) Kabupaten Batubara meninggalkan lokasi. (lib/azw).
