MEDAN, SUMUTPOS.CO – Sejumlah warga Daerah Pemilihan (Dapil) V (Medan Johor, Polonia, Maimun, Tuntungan, Sunggal, Selayang) menyampaikan berbagai keluhan saat pelaksanaan Reses V Masa Sidang II Tahun 2025–2026 yang digelar Anggota DPRD Kota Medan, Syaiful Ramadh, pada Sabtu–Minggu (21-22/2/2026).
Kegiatan reses dilaksanakan di beberapa titik, yakni di Jalan Starban Gang Bilal, Kelurahan Polonia, Medan Polonia; Jalan B. Katamso Gang P. Burung 2, Kelurahan Aur, Medan Maimun; Jalan Flamboyan Raya Gang Harahap Komplek Nina Flamboyan House Lingkungan 3, Kelurahan Tanjung Selamat, Medan Tuntungan; Jalan B. Zein Hamid/Jalan Sari No 57 D, Kelurahan Kedai Durian, Medan Johor; Jalan B. Katamso Gang Rakyat, Kelurahan Sei Mati, Medan Maimun; serta Jalan AH. Nasution Gang Permai 2 Lingkungan 3, Kelurahan Kwala Bekala, Medan Johor.
Dalam dialog yang berlangsung interaktif, warga menyoroti persoalan kesejahteraan bilal jenazah, pemberdayaan UMKM, Program Keluarga Harapan (PKH), hingga fasilitas penerangan jalan.
Muhammad Yunus, bilal jenazah yang terdaftar di Pemko Medan, mengeluhkan pencairan santunan yang dinilai tidak tepat waktu. Ia menyebut, honor yang seharusnya dibayarkan rutin justru kerap terlambat.
“Pernah bulan April cairnya hanya satu bulan dan tidak dirapel. Kami berharap pembayaran bisa tepat waktu karena ini menyangkut kebutuhan keluarga,” ujarnya.
Selain itu, persoalan pemberdayaan UMKM turut menjadi perhatian. Rosa Batubara meminta adanya peningkatan bantuan modal usaha bagi pelaku UMKM agar dapat mengembangkan usaha kecil yang mereka jalankan.
Seorang warga Lingkungan 11 bernama Ana juga menyampaikan bahwa dirinya pernah berjualan di Ramadan Fair dan telah mendaftar kembali untuk kegiatan serupa. Ia berharap pemerintah memberi ruang lebih luas bagi pelaku UMKM lokal untuk ikut serta dalam event-event promosi agar dapat meningkatkan pendapatan.
Tak hanya itu, warga Lingkungan 8 juga mengeluhkan banyaknya lampu penerangan jalan umum (LPJU) yang padam, sehingga mengganggu aktivitas dan menimbulkan kekhawatiran soal keamanan lingkungan.
Menanggapi berbagai aspirasi tersebut, Syaiful Ramadhan menegaskan seluruh masukan akan menjadi catatan penting untuk dibahas bersama Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait di lingkungan Pemko Medan. “Ini menjadi catatan bagi kami untuk ditindaklanjuti. Baik soal honor bilal, bantuan UMKM, PKH, maupun penerangan jalan, semuanya akan kami koordinasikan agar ada solusi yang konkret,” tegasnya.
Terkait persoalan terlambatnya pembayaran honor bilal jenazah, pihaknya akan mengecek ke keuangan Pemko Medan.
Sementara terkait UMKM dan LPJU, pihaknya siap menindaklanjuti agar persoalan UMKM menjadi prioritas untuk dituntaskan. “Soal UMKM mudah-mudahan bisa saya bantu, begitu juga LPJU silahkan dilengkapi data-datanya agar bisa segera ditindak lanjuti dinas terkait,” pungkasnya. (map/ila)
