SUMUTPOS.CO – Komisi III DPRD Kota Medan menekankan pentingnya pengawasan ketat dalam pelaksanaan Pasar Murah yang digelar Pemerintah Kota Medan di 151 kelurahan. Tujuannya, agar program ini tepat sasaran dan efektif menekan inflasi akibat kenaikan harga pangan.
Anggota Komisi III DPRD Medan, Hj Sri Rezeki AMd, mengatakan Pasar Murah yang bersumber dari APBD dengan nilai lebih dari Rp4 miliar harus dirasakan langsung manfaatnya oleh masyarakat.
“Pasar murah ini untuk masyarakat karena sumber anggarannya dari APBD. Karena itu, kita harapkan kegiatan ini tepat sasaran,” ujar Sri Rezeki.
Ia menegaskan, Pemko Medan harus memastikan tidak terjadi aksi borong atau penimbunan oleh oknum tertentu. Jadwal distribusi juga perlu dipaparkan secara transparan agar masyarakat tidak kecewa karena kehabisan barang yang sebenarnya masih tersedia.
“Misalnya satu Kartu Keluarga hanya satu orang yang bisa membeli, agar warga bisa merata. Jangan sampai ada aksi borong,” tegasnya.
Politisi dari Partai Keadilan Sejahtera ini menekankan pentingnya pengawasan oleh Dinas Koperasi UKM Perindustrian dan Perdagangan (Diskop UKM Perindag) Kota Medan. Menurutnya, kegiatan Pasar Murah tidak boleh sekadar seremonial, tetapi benar-benar membantu masyarakat.
“Kita tidak ingin kejadian seperti tahun lalu, ada ‘permainan’ di Pasar Murah yang berujung diperiksanya beberapa lurah oleh Inspektorat. Pengawasan tahun ini harus ditingkatkan agar distribusi tepat sasaran,” tambahnya.
Sri Rezeki juga meminta Wali Kota Medan Rico Tri Putra Bayu Waas, memberi peringatan tegas kepada petugas lapangan. DPRD akan terus mengawasi pelaksanaan Pasar Murah, dan masyarakat diimbau ikut berpartisipasi dalam pengawasan.
Program Pasar Murah Pemko Medan digelar sejak 12 Februari hingga 12 Maret 2026. Subsidi senilai lebih dari Rp4 miliar disiapkan untuk menurunkan harga kebutuhan pokok, termasuk 430 ton beras, agar lebih murah dibanding harga pasar.
Dengan pengawasan yang ketat dan distribusi yang transparan, Pasar Murah diharapkan bisa menjadi solusi nyata meringankan beban masyarakat sekaligus menekan inflasi di Kota Medan. (map/ila)
