BELAWAN- Pelabuhan Perikanan Samudera Belawan (PPSB) yang kondisinya banyak dikeluhkan pengusaha akibat fasilitas insfrastruktur yang dinilai kurang memuaskan rencananya September mendatang akan dibenahi. Pengembangan pembangunan pelabuhan perikanan Gabion ini nantinya akan menghabiskan anggaran Rp180 miliar yang dikucurkan dari APBN Tahun 2012.
“Pengembangan sarana dan prasarana dermaga pelabuhan perikanan ini sudah diprogramkan pusat dengan luas 25 hektar, pembenahan yang bakal dilakukan diantaranya, jalan, arus sungai, instansi penyaluran air limbah (IPAL) serta peningkatan fisik dermaga,” kata Kepala PPSB Julius Silaen, Senin (28/5) kemarin.
Menurutnya dengan dilakukannya pengembangan pelabuhan perikanan ini diharapkan dapat memberikan pelayanan memuaskan bagi pengguna jasa dan akan membuka lapangan kerja bagi masyarakat. Di samping akan menarik minat investor yang nantinya akan menambah pendapatan pemerintah.
“Tahap renovasi pengembangan menggunakan anggaran dari pemerintah pusat, saat ini sedang dilakukan tender di Jakarta. Dan diharapkan dengan adanya program pengembangan dermaga perikanan ini akan membuka peluang perluasan sandar kapal – kapal ikan para pengusaha, sehingga lebih memudahkan dalam proses pendistribusian komoditas hasil laut tersebut,” ungkap Silaen.
Kendati rencana pengembangan pelabuhan perikanan dimaksud mendapat dukungan dari para pengguna jasa, namun pengusaha juga masih mengeluhkan dengan kebijakan-kebijakan diantaranya soal pendistribusian es batangan dan rekomendasi pendistribusian BBM ke kapal dikeluarkan Kepala PPSB, Julius Silaen yang dinilai mereka sepihak dan sarat terjadinya monopoli.
Ketua AP2GB (Asosiasi Pengusaha Perikanan Gabion Belawan), RB Sihombing mengaku aneh dengan kebijakan yang dikeluarkan PPSB. Dimana pasokan es batangan pabrik dari luar kawasan pelabuhan dipungut biaya sebesar Rp1000 per batangnya, dengan rincian Rp500 untuk Perum PPSCB dan Rp500 untuk UKU-KKNB.
“Akibatnya monopoli ini sebahagian pengusaha justru akan mengehentikan operasional kapalnya, karena kebutuhan pabrik yang berada di PPSB dan tak lain dikelola oleh mereka hanya mampu memproduksi 9000 batang per hari, sedangkan kebutuhan yang diperlukan pengusaha per harinya 11.000 batang. Dan apakah pungutan Rp1000 per batang bagi setiap pasokan es dari pabrik di luar pelabuhan itu bukan merupakan pungli,” ungkap Sihombing.
Dia menambahkan, sejak akhir 2011 hingga Mei 2012, Kepala PPSB dan Kepala Perum PPSCB, Sangapan Siagian dinilai telah memprakarsai, memotivasi dan mendorong agar penyaluran es batangan ke kawasan pelabuhan perikanan ini mesti ditangani koperasi.(mag-17)
