JAKARTA- Pemerintah bersama DPR telah mengalokasikan dana Rp2 triliun di APBN-P 2012 untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Indonesia Asahan Alumuniam (Inalum) yang selama ini dikuasai konsorsium 12 investor Jepang. Namun, dana itu masih jauh dari yang dibutuhkan, yakni total sebesar Rp7 triliun. Dengan kata lain, masih harus disiapkan lagi Rp5 triliun.
Kebutuhan total Rp7 trilun itu diungkapkan Dirjen Kekayaan Negara Kemenkeu, Hadiyanto saat menggelar rapat dengar pendapat dengan Komisi XI DPR di Senayan, Senin (2/7). Selama ini, pemegang saham Inalum terdiri dari pemerintah RI 41,12 persen dan konsorsium 12 investor Jepang 58,88 persen.
Hadiyanto di depan para anggota DPR memastikan, pemerintah akan menguasai 100 persen saham Inalum pasca 2013. Proses akuisisi saham perusahaan pengolahan aluminium yang beroperasi sejak 1982 itu paling lambat harus sudah dilakukan 31 Oktober 2013, saat perjanjian kerjasama (Master Agreement) dengan konsorsium NAA berakhir.”Dalam rangka pengambilalihan itu diperlukan penganggaran mencapai Rp 7 triliun,” ujar Hadiyanto.
Sementara, yang sudah dialokasikan di APBNP 2012 baru Rp2 triliun. Tapi, katanya, dana yang dimasukkan dalam pos anggaran Pusat Investasi Pemerintah (PIP) itu baru tahap pertama. Kekurangannya diharapkan dianggarkan di APBN tahun berikutnya.
Hadiyanto menjelaskan, dengan pengambilalihan 100 persen saham oleh pemerintah, ke depan Inalum bakal memberikan nilai tambah bagi Indonesia. Jadi, lanjutnya, masa habisnya kontrak 2013 harus dijadikan momen bagi pemerintah untuk bisa masuk ke industri pengolahan alumunium itu.
Anggota Komisi VI DPR Nasril Bahar kepada koran ini pernah mengatakan, kekurangannya dana untuk Inalum akan dianggarkan lagi di APBN berikutnya.Besaran dana kebutuhan Rp7 triliun, tampaknya sesuai dengan estimasi Jenderal TNI (Purn) Luhut Panjaitan. Karenanya, lewat perusahaannya, PT Toba Sejahtera, Luhut telah menyiapkan US$ 700 juta untuk mengakuisisi 58,88 persen saham PT Inalum.
Dalam beberapa kali kesempatan, Luhut menjelaskan, dana sebesar itu akan dikucurkan oleh dua bank, yakni Deutsche Bank dan BNP Paribas. Hanya saja, belum ada keputusan dari pemerintah pusat mengenai keinginan Luhut untuk mengambil alih 58,88 persen saham PT Inalum itu. Belum ada penjelasan, apakah setelah diambil alih pemerintah, saham mayoritas itu akan diserahkan sepenuhnya ke perusahaan milik ‘orang dekat’ Aburizal Bakrie itu. (sam)
