26 C
Medan
Saturday, November 23, 2024
spot_img

Dana Rp1,4 Triliun Disiapkan SPP PTN tidak Naik

JAKARTA – Kekhawatiran masyarakat menjelang penetapan Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), berusaha diredam pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan jika RUU PT tersebut nantinya akan menjadi landasan intervensi pemerintah dalam mengelola PT.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan UU PT. “Pemerintah tetap menjalankan intervensi, baik itu kepada PTN maupun PTS,” katanya.

Menteri asal Surabaya itu mengakui jika pengesahan RUU PT ini terus dibarengi dengan kabar otonomi atau privatisasi PTN, di mana ujung-ujungnya, biaya kuliah di kampus negeri semakin mahal. Persis ketika dulu Kemendikbud (dulu Kemendiknas), menetapkan tujuh kampus negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Nuh menyebutkan, pemerintah tetap memperhatikan urusan biaya kuliah di kampus negeri. Termasuk ketika RUU PT nanti sudah digedok. Di antara bentuk perhatian pemerintah adalah, menganggarkan bantuan operasional PTN (BO PTN).

Dengan adanya BO PTN ini, diharapkan kampus tidak ugal-ugalan menarik biaya pendidikan kepada mahasiswa.
Anggaran BO PTN itu sampai sekarang belum dikucurkan ke PTN. Nuh mengatakan jika anggaran BO PTN yang awalnya sudah siap untuk dikucurkan harus dimasukkan lagi ke DPR untuk dibahas lagi dalam draf APBN-P 2012. “Dalam postur APBN-P 2012, anggaran untuk BO PTN adalah Rp 1,4 triliun,” ucap dia.

Apakah dana tadi cukup ? Nuh menjelaskan, pengucuran BO PTN tahun ini merupakan program baru. Sehingga perlu ada penjajakan dulu. Anggaran BO PTN diperkirakan bisa terus naik pada tahun berikutnya, jika dalam proses pengucuran dan penggunaannya tidak mengalami masalah.

Nuh menuturkan jika penetapan besaran anggaran BO PTN ini merujuk pada besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari PTN. Tahun ini Nuh memperkirakan besaran PNBP mencapai Rp 11 triliun. Jika tahun depan PNBP naik, anggaran untuk BO PTN bisa ikut naik.
Kemendikbud sendiri sudah menyiapkan daftar alokasi BO PTN tersebut. Nuh mengingatkan jika nominal BO PTN di setiap kampus tidak sama setiap tahunnya. “Bisa kemudian turun, bisa kemudian naik,” ucap dia.

BO PTN di sebuah kampus akan dinaikkan jika kampus yang bersangkutan cerdas menggali uang atau PNBP bukan dari mahasiswa. Tetapi dengan menjalin kerjasaman dengan pihak ketiga seperti pemda atau perusahaan-perusahaan dalam bentuk penelitian atau sejenisnya.

Sebaliknya jika masih ada kampus yang gemar mengumpulkan uang dari mahasiswa melalu SPP atau sejenisnya, maka BO PTN kampus itu akan dipotong pada tahun berikutnya. “Meningkatkan keuangan kampus dari mahasiswa itu memang gampang. Tapi tidak kami harapkan dan rawan didemo mahasiswanya sendiri,” kata dia.

Dengan adanya BO PTN, Nuh berharap biaya kuliah bisa turun. “Minimal tarif SPP tidak dinaikkan,” katanya. Dia menyambut baik upaya beberapa PTN yang sudah mengambil kebijakan menurunkan biaya pendidikan, walaupun BO PTN belum dikucurkan. (wan/nw/jpnn)

JAKARTA – Kekhawatiran masyarakat menjelang penetapan Rancangan Undang-undang Pendidikan Tinggi (RUU PT), berusaha diredam pemerintah. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) menegaskan jika RUU PT tersebut nantinya akan menjadi landasan intervensi pemerintah dalam mengelola PT.

Mendikbud Mohammad Nuh mengatakan, masyarakat tidak perlu khawatir dengan pemberlakuan UU PT. “Pemerintah tetap menjalankan intervensi, baik itu kepada PTN maupun PTS,” katanya.

Menteri asal Surabaya itu mengakui jika pengesahan RUU PT ini terus dibarengi dengan kabar otonomi atau privatisasi PTN, di mana ujung-ujungnya, biaya kuliah di kampus negeri semakin mahal. Persis ketika dulu Kemendikbud (dulu Kemendiknas), menetapkan tujuh kampus negeri menjadi Badan Hukum Milik Negara (BHMN).

Nuh menyebutkan, pemerintah tetap memperhatikan urusan biaya kuliah di kampus negeri. Termasuk ketika RUU PT nanti sudah digedok. Di antara bentuk perhatian pemerintah adalah, menganggarkan bantuan operasional PTN (BO PTN).

Dengan adanya BO PTN ini, diharapkan kampus tidak ugal-ugalan menarik biaya pendidikan kepada mahasiswa.
Anggaran BO PTN itu sampai sekarang belum dikucurkan ke PTN. Nuh mengatakan jika anggaran BO PTN yang awalnya sudah siap untuk dikucurkan harus dimasukkan lagi ke DPR untuk dibahas lagi dalam draf APBN-P 2012. “Dalam postur APBN-P 2012, anggaran untuk BO PTN adalah Rp 1,4 triliun,” ucap dia.

Apakah dana tadi cukup ? Nuh menjelaskan, pengucuran BO PTN tahun ini merupakan program baru. Sehingga perlu ada penjajakan dulu. Anggaran BO PTN diperkirakan bisa terus naik pada tahun berikutnya, jika dalam proses pengucuran dan penggunaannya tidak mengalami masalah.

Nuh menuturkan jika penetapan besaran anggaran BO PTN ini merujuk pada besaran Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) yang didapat dari PTN. Tahun ini Nuh memperkirakan besaran PNBP mencapai Rp 11 triliun. Jika tahun depan PNBP naik, anggaran untuk BO PTN bisa ikut naik.
Kemendikbud sendiri sudah menyiapkan daftar alokasi BO PTN tersebut. Nuh mengingatkan jika nominal BO PTN di setiap kampus tidak sama setiap tahunnya. “Bisa kemudian turun, bisa kemudian naik,” ucap dia.

BO PTN di sebuah kampus akan dinaikkan jika kampus yang bersangkutan cerdas menggali uang atau PNBP bukan dari mahasiswa. Tetapi dengan menjalin kerjasaman dengan pihak ketiga seperti pemda atau perusahaan-perusahaan dalam bentuk penelitian atau sejenisnya.

Sebaliknya jika masih ada kampus yang gemar mengumpulkan uang dari mahasiswa melalu SPP atau sejenisnya, maka BO PTN kampus itu akan dipotong pada tahun berikutnya. “Meningkatkan keuangan kampus dari mahasiswa itu memang gampang. Tapi tidak kami harapkan dan rawan didemo mahasiswanya sendiri,” kata dia.

Dengan adanya BO PTN, Nuh berharap biaya kuliah bisa turun. “Minimal tarif SPP tidak dinaikkan,” katanya. Dia menyambut baik upaya beberapa PTN yang sudah mengambil kebijakan menurunkan biaya pendidikan, walaupun BO PTN belum dikucurkan. (wan/nw/jpnn)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/