JAKARTA, SUMUTPOS.CO – Polemik seputar rencana rasionalisasi PNS melalui pemutusan hubungan kerja (PHK) masih berlanjut. Sikap Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Menpan-RB) Yuddy Chrisnandi yang tetap ngotot PHK satu juta PNS sebagai keharusan, tampaknya membuat gerah pengurus Korps Pegawai Republik Indonesia (Korpri).
Korpri, yang sejak awal merasa tidak diajak bicara Yuddy terkait kebijakan rasionalisasi, ingin mendengar penjelasan langsung dari Presiden Joko Widodo, yang Selasa (7/6) lalu sudah menyatakan tidak akan ada PHK PNS. Pengurus Pusat Korpri menghadap Presiden Jokowi di Istana Merdeka, Jakarta, kemarin (9/6) siang.
Ketua Umum Korpri Zudan Arif Fakhrullah mengatakan, dalam pertemuan tersebut, Presiden Jokowi kembali menegaskan sikapnya bahwa rasionalisasi PNS dilakukan secara alamiah. Yakni melalui mekanisme negative growth, dimana jumlah PNS baru yang direkrut lebih sdikit dibanding yang pensiun.
“Bapak Presiden tadi mencontohkan, misalnya yang pensiun 100.000 PNS, maka pengangkatan baru cukup 40.000 atau tidak lebih dari 50 persennya. Jadi, ini yang disebut dengan negative growth, pertumbuhannya negatif. Sehingga secara alamiah PNS kita akan berkurang,” kata Zudan saat memberikan keterangan pers usai bertemu Presiden Jokowi.
Dijelaskan Zudan, kalau setiap tahun jumlah PNS berkurang karena pensiun alamiah itu 300.000, tapi CPNS yang direkrut hanya 60.000 atau 100.000 orang, maka dalam waktu 4-5 tahun ke depan jumlah anggaran negara akan berkurang cukup besar. “Sehingga efisiensi bisa dilakukan secara alamiah,” ujar birokrat bergelar profesor itu.
Karena itu, Zudan yang juga Dirjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kemendagri itu mengimbau para PNS agar tidak galau, tetap tenang, dan bekerja seperti biasanya.
“Ini yang ditekankan oleh Bapak Presiden, sehingga semua PNS di seluruh Indonesia agar tetap tenang dan bekerja dengan baik karena yang dilakukan adalah negative growth,” ujar Zudan.
Dia menyebut, berdasar data dari Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN), lima tahun ke depan jumlah PNS yang akan pensiun mencapai 700.000 orang. Sementara jumlah PNS saat ini mencapai sekitar 4,4 juta orang.
Mengenai jumlah ideal PNS yang dibutuhkan, Zudan menyebutkan, saat ini sedang dilakukan dilakukan pemetaan secara mendalam.
Namun Zudan mengingatkan, bahwa di dalam pelayanan publik bukan manusia saja yang harus dilayani oleh PNS. Dia menyebut luas wilayah, tingkat kesulitan geografis misalnya hutan yang harus dijaga atau sungai yang harus dijaga dan laut yang harus dijaga, yang kesemuanya itu memerlukan PNS.“Nah saat ini pemerintah sedang melakukan penataan secara sangat serius barapa jumlah yang dibutuhkan itu,” terang Zudan.
Pria asal Sleman Jogjakarta itu juga menyampaikan bahwa Presiden Jokowi berharap 4,4 juta PNS dan seluruh Aparatur Sipil Negara (ASN) itu mengubah pola pikir, dari pola pikir lama menuju pola pikir yang baru.
“Persaingan antar ASN sendiri maupun persaingan ASN dengan dunia luar, seperti Masyarakat Ekonomi ASEAN. Sehingga di dalam semua pergerakan PNS itu harus ada unsur efisien, harus ada unsur kompetisi yang terus-menerus sehingga kualitasnya harus ditingkatkan secara terus-menerus,” kata Zudan.
