Tiga musim terakhir PSMS terus menghadapi permasalahan yang sama. Menyoal finansial yang berujung pada tertunggaknya gaji pemain. Korbannya tentu para pemain yang harus menanggung keresahan karena ketika musim berakhir mereka tak mendapat hak secara utuh.
Sedikit mundur ke belakang, di akhir musim Divisi Utama 2009/2010 para pemain mengadu ke KONI Medan karena gaji belum lunas hingga akhir musim. Semusim berikutnya, permasalahannya tak jauh berbeda. Pemain kembali mengadu ke KONI Medan.
Manajemen menuntaskan gaji namun tak utuh disertai pemotongan satu bulan untuk masing-masing pemain dengan alasan kompetisi berakhir sebelum kontrak berakhir. Striker asal Argentina, Gaston Castano termasuk yang bersikeras tak menerima pemotongan itu dan kabarnya haknya masih tergantung. Idris SE (ketika itu manajer-red) beralasan Gaston banyak berhutang pada manajemen.
Tapi bisa dibilang musim ini yang terparah. PSMS yang ikut terseret arus dualisme dengan berkompetisi di ISL maupun IPL mengalami permasalahan yang mirip. Di ISL, tunggakan gaji mencapai lima bulan. Belum lagi sisa kontrak sesuai kesepakatan hingga Agustus. Artinya total manajemen harus membayar tujuh bulan sesuai kontrak. Manajemen hanya bisa mencicil lewat empat kali pinjaman dengan range 5-10 juta. PSMS IPL tak kalah pahit yang kini menunggak gaji pemain empat bulan.
Menurut Dewan Penasehat PSMS Fans Club (PFC), Rahmad Nur Lubis kesalahan terbesar manajemen musim ini adalah tidak adanya planning yang cukup baik dalam mempersiapkan tim.
“Tentu saja soal pendanaan tim. Musim ini PSMS bergantung pada pendanaan tunggal dari Bakrie Sumatera Plantation (BSP) atau pun bantuan dari Badan Liga Indonesia. Namun manajemen sepertinya tidak punya persiapan seperti apa yang harus dilakukan jika nantinya dana tidak turun,” katanya saat dihubungi kemarin.
Dari sini Rahmad melihat tidak adanya transparansi dari manajemen soal seperti apa kesepakatan yang dibangun. “Sebenarnya kita tidak tahu seperti apa jelas MoU yang dibangun manajemen dengan pihak pemberi dana. Berapa dana lagi sisanya yang belum turun tidak pernah dirincikan secara jelas oleh manajemen. Artinya tidak ada transparansi di sini,” tambahnya.
Lantas apa yang harusnya dilakukan pemain? Selama ini pemain terkesan pasrah. Padahal menurut Rahmad pemain harus segera bertindak daripada hanya sekedar menunggu ketidakjelasan. Upaya ke jalur hukum menjadi satu-satunya opsi saat ini.
“Satu-satunya cara saat ini pemain harus berani menggugat ke pengadilan. Karena itukan hak mereka yang tertuang jelas dalam kontrak. Mau kemana lagi mereka mengadu? Ke FIFA, PSSI, KPSI atau yang lainnya sudah tidak ada kejelasan. Mereka bisa somasi satu atau dua kali jika tidak ditanggapi langsung melayangkan gugatan ke pengadilan. Sembari itu mereka menunggu jaminan pelunasan gaji,” lanjut Rahmad.
Untuk menempuh jalur hukum kabarnya beberapa pemain sudah mulai berkonsultasi dengan pengacara. Termasuk beberapa pemain yang dicoret di awal putaran per tama semisal Eko Prasetyo dan Ari Priyatna yang kabarnya sudah menyiapkan pengacara. Selain itu upaya lewat jembatan Asosiasi Pesepakbola Profesional Indonesia (APPI) juga menjadi solusi pemain seperti In Kyun Oh. (mag-18)
