MEDAN- Ketua Umum PSMS Medan Dzulmi Eldin memberi respon terhadap kesepakatan bersama antara Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri), yang menyetop APBD ke klub sepak bola melalui pemerintah daerah kabupaten/kota.
Respon yang ditunjukkannya adalah di Tahun 2012 mendatang, PSMS tidak lagi akan menerima alokasi dana dari APBD Medan. Hanya saja, ketetapan itu masih akan menunggu sampai surat peraturan itu sampai ke pihak pengurus PSMS.
“Kita lihat nanti. Setelah surat keputusan dan peraturan dari Mendagri itu turun sampai ke kita.
Kita akan sesuaikan dengan keputusan atau arahan dari Mendagri itu, sesuai keputusan bersama yang disampaikan dengan KPK,” kata Eldin yang juga Wakil Wali Kota Medan itu Rabu (6/4), di Balai Kota.
Namun, apabila dalam surat keputusan KPK dan Mendagri itu benar tertera klub yang di bawah naungan Pemda tidak boleh lagi mendapat kucuran dana dari APBD, maka aturan itu akan diberlakukan. Dan Eldin sendiri, siap untuk melaksanakan aturan itu.
“Kita memang dapat memahami bersama manajemen klub sepak bola di Indonesia atau di daerah itu seperti apa. Tapi daripada menjadi temuan, lebih baik kita stop.
Kita siap menyetop bantuan APBD Pemko Medan yang setiap tahunnya diberikan ke PSMS melalui KONI mulai 2012 nanti,” ujarnya.
Lantas bagaimana nasib PSMS tanpa APBD? Eldin menjawab pihaknya akan mengupayakan untuk mencari founding atau donator swasta lain.
“Kita juga akan upayakan mencari founding baru swasta yang mau mendanai PSMS. Jika tidak, ya tidak ada masalah PSMS bermain di liga amatiran. Yang penting olahraga. Sepak bola di Medan tetap hidup.
Kita siap, jika itu sudah menjadi keputusan dan aturan untuk menyetop APBD ke klub seperti PSMS,” tegasnya lagi.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Medan Ikrimah Hamidy menilai dengan adanya penegasan dari KPK bersama Mendagri tersebut, dimintakan pada PSSI dan KONI untuk dapat membuat grand design pengelolaan dan pembinaan PSMS, jika memang berkenan membangkitkan kembali klub sepakbola andalan Kota Medan. (ari)
