JAKARTA – Ancaman kelangkaan bahan bakar minyak (BBM) sudah di depan mata. Tingginya konsumsi membuat kuota BBM terancam habis pada Oktober atau November nanti. Sebagai antisipasi, pemerintah pun siap menggelontorkan dana triliunan rupiah untuk menambah kuota BBM.
Kepala Badan Kebijakan Fiskal (BKF) Kementerian Keuangan Bambang Brodjonegoro mengatakan, pihaknya sudah menerima usulan dari Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) untuk menambah kuota BBM bersubsidi sebanyak 4 juta kiloliter (kl). “Kita tambah subsidinya Rp12 triliun,” ujarnya saat ditemui di Gedung DPR kemarin (6/9).
Menurut Bambang, tambahan subsidi sebesar Rp12 triliun tersebut dihitung berdasar beban fiskal yang harus ditanggung negara untuk tambahan setiap 1 juta kl sebesar Rp3 triliun, dengan mempertimbangkan asumsi harga minyak Indonesia (Indonesia Crude Price/ICP) dan nilai tukar rupiah. “Dananya sudah ada, jadi tidak memperlebar defisit 2,3 persen (dalam APBN-P 2012),” katanya.
Sebagai gambaran, tahun ini kuota BBM bersubsidi ditetapkan sebesar 40,4 juta kl. Namun, hingga akhir Agustus lalu konsumsinya sudah menembus 29,32 juta kl. Dengan tren konsumsi yang terus merangkak naik, diperkirakan konsumsi hingga akhir tahun bakal menembus 44 juta kl, sehingga butuh tambahan 4 juta kl.
Dari sisi alokasi anggaran, tahun ini pemerintah sudah mengalokasikan subsidi BBM sebesar Rp91,89 triliun. Dari jumlah tersebut, Premium menyedot subsidi terbesar dengan Rp51,69 triliun, lalu Solar Rp32,31 triliun. Sisanya digunakan untuk subsidi Minyak Tanah, bahan bakar nabati (BBN), dan elpiji. Dengan tambahan Rp12 triliun yang akan digelontorkan pemerintah, maka total subsidi BBM tahun ini bakal menembus Rp103,89 triliun.
Tahun depan, dalam Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2013, pemerintah mengalokasikan dana subsidi BBM sebesar Rp146,46 triliun, dengan asumsi konsumsi BBM bersubsidi naik menjadi 46,0 juta kl dan tidak ada rencana kenaikan harga.
Menteri Keuangan Agus Martowardojo menambahkan, untuk tahun ini, konsumsi BBM memang melonjak tinggi akibat pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor. Karena itu, tahun depan, pemerintah akan fokus pada upaya penghematan, baik melalui pembatasan konsumsi untuk kendaraan dinas maupun program konversi angkutan umum dari BBM ke bahan bakar gas (BBG). “Kalau tidak, subsidi BBM akan terus naik dan mengurangi kemampuan APBN untuk membiayai proyek-proyek infrastruktur yang juga sangat penting,” ucapnya.
Ditemui di tempat berbeda, Menteri ESDM Jero Wacik mengatakan, usulan tambahan kuota memang sudah dibahas antar Kementerian ESDM dan Kementerian Keuangan. Namun demikian, usulan tersebut harus mendapat persetujuan dari DPR untuk dilaksanakan. Bagaimana kalau tidak disetujui DPR? “Motor kan pakai bensin, apa mau pakai Pertamax? jadi kalau untuk rakyat ya mestinya semua sepakat,” ujarnya usai bertemu Menko Perekonomian Hatta Rajasa kemarin.
Lalu, apakah semua daerah akan mendapat tambahan kuota BBM bersubsidi? Dirjen Migas Kementerian ESDM Evita H Legowo mengatakan, pemerintah akan menyeleksi daerah mana saja yang memang konsumsi BBM nya sangat tinggi sehingga kuota untuk daerah tersebut akan segera habis.
“Misalnya Jakarta, kalau tidak segera ditambah, jatahnya akan habis kira-kira pada pertengahan September ini. Tapi kalau ada daerah yang kuotanya masih cukup maka tidak akan ditambah,” ujarnya.
Tidak Ada Kekosongan BBM
Sementara itu, saat ini, kuota BBM Subsidi untuk Sumatera Utara terus menipis. Apalagi, dalam realisasi setiap bulannya, PT Pertamina Region I Sumbangut selalu over kuota, baik untuk jenis premium maupun solar.
Meski begitu, menurut Penasihat Himpunan Wiraswasta Nasional Minyak dan Gas Bumi (Hiswana Migas) Datmen Ginting, tidak akan terjadi kekosongan BBM di Indonesia apalagi Sumut. Mengingat, pemerintah yang tidak tegas dalam kebijakannya. “Kalau mau buat kebijakan itu, dipikir masak-masak, dan harus tegas. Tidak mungkin ada kekosongan BBM. Naikkan harga saja tidak berani, apalagi mau kosong,” ujarnya.
Dijelaskannya, untuk saat ini masyarakat tidak perlu panik dengan keadaan ini. Karena ada atau tidak adanya BBM subsidi, yang rugi adalah pemerintah. “Pemasukan dari BBM sangat besar. Kalau tidak jual BBM dari mana mereka bisa dapat uang masuk?” ungkapnya.
“Jadi, tenang saja masyarakat. Pemerintah tidak akan berani biarkan BBM kosong,” lanjutnya.
Terlepas dari itu, PT Elnusa Petrofin Medan selaku perusahaan transportasi pendistribusi BBM bersubsidi ke sejumlah SPBU (Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum) di Sumatera Utara, mencatat terjadinya kenaikan kuota penyaluran sekitar 40 persen, sepanjang bulan Agustus 2012 lalu. Terjadinya lonjakan BBM subsidi menjelang dan pasca lebaran itu guna mengantisipasi terjadinya kelangkaan solar dan premium di SPBU.
“Kenaikan pasokan premium dan bio solar ada sekitar 40 persen atau sekitar 6000 kl lebih pada bulan Agustus lalu, sedangkan untuk Juli jumlah BBM yang kita distribusikan ke 231 SPBU sekitar 4500 kl dengan rincian premium 2900 kl dan bio solar 1600 kl,” ujar Hendrik Staf Monitoring PT Elnusa Petrofin Medan.
Hendrik memperkirakan pasokan BBM subsidi secara bertahap akan mengalami penurunan di bulan September.”Saya belum bisa menjelaskan karena penyaluran untuk bulan ini belum selesai. Tapi diperkirakan akan terjadi penurunan pada bulan ini,” ucapnya. (owi/jpnn/ram/mag-17)
