PEKANBARU- Pasca penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON), kalangan DPRD Riau mengingatkan pemerintah agar serius mengelola aset yang ada sehingga bisa bermanfaat untuk pembinaan olahraga daerah dan juga mampu mandiri tanpa tarus menyusu kepada pemerintah.
Sekretaris Komisi C DPRD Riau H Abu Bakar Siddik SSi dan Sekretaris Komisi A DPRD Riau kepada wartawan di gedung DPRD Riau, Jumat (21/9), meminta Pemrov Riau fokus untuk memelihara aset yang ada dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional.
“Aset olahraga berupa venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, harus dikelola secara profesional. Jika tidak, venue-venue mewah itu akan menjadi ‘MTQ Jilid II’ yang hancur begitu saja,” ujar Abu Bakar Siddik.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Riau H Syafruddin Saan. Menurutnya, venue PON di Riau yang jumlahnya puluhan, harus dikelola secara serius oleh Pemerintah Provinsi Riau pasca perhelatan akbar tersebut. Pengelolaannya harus profesional, tidak dibawah dinas atau badan yang ada karena hanya akan menghabiskan anggaran dan setiap tahun akan mengajukan anggaran perawatan ke APBD.
Jika venue-venue tersebut berada dibawah badan atau dinas yang langsung di bawah pemerintah, tambahnya, maka venue-venue tersebut akan menjadi beban pemerintah karena harus ada alokasi dana untuk pemeliharaan setiap tahunnya.
“Sebaiknya dibentuk badan khusus yang bisa mengelola dan mampu menggunakan venue untuk kegiatan yang positif, menghasilkan serta mampu mengoperasional dan memanfaatkan. Dan badan khusus ini juga harus bisa mengadakan turnamen antar negara, regional bahkan internasional secara rutin per tiga atau enam bulan,” tegas anggota Fraksi PKS DPRD Riau ini.(ans/jpnn)
PEKANBARU- Pasca penutupan Pekan Olahraga Nasional (PON), kalangan DPRD Riau mengingatkan pemerintah agar serius mengelola aset yang ada sehingga bisa bermanfaat untuk pembinaan olahraga daerah dan juga mampu mandiri tanpa tarus menyusu kepada pemerintah.
Sekretaris Komisi C DPRD Riau H Abu Bakar Siddik SSi dan Sekretaris Komisi A DPRD Riau kepada wartawan di gedung DPRD Riau, Jumat (21/9), meminta Pemrov Riau fokus untuk memelihara aset yang ada dengan melibatkan pihak ketiga yang profesional.
“Aset olahraga berupa venue pasca pelaksanaan Pekan Olahraga Nasional (PON) XVIII, harus dikelola secara profesional. Jika tidak, venue-venue mewah itu akan menjadi ‘MTQ Jilid II’ yang hancur begitu saja,” ujar Abu Bakar Siddik.
Hal senada juga diungkapkan Sekretaris Komisi A DPRD Riau H Syafruddin Saan. Menurutnya, venue PON di Riau yang jumlahnya puluhan, harus dikelola secara serius oleh Pemerintah Provinsi Riau pasca perhelatan akbar tersebut. Pengelolaannya harus profesional, tidak dibawah dinas atau badan yang ada karena hanya akan menghabiskan anggaran dan setiap tahun akan mengajukan anggaran perawatan ke APBD.
Jika venue-venue tersebut berada dibawah badan atau dinas yang langsung di bawah pemerintah, tambahnya, maka venue-venue tersebut akan menjadi beban pemerintah karena harus ada alokasi dana untuk pemeliharaan setiap tahunnya.
“Sebaiknya dibentuk badan khusus yang bisa mengelola dan mampu menggunakan venue untuk kegiatan yang positif, menghasilkan serta mampu mengoperasional dan memanfaatkan. Dan badan khusus ini juga harus bisa mengadakan turnamen antar negara, regional bahkan internasional secara rutin per tiga atau enam bulan,” tegas anggota Fraksi PKS DPRD Riau ini.(ans/jpnn)
