28 C
Medan
Sunday, November 24, 2024
spot_img

Ribuan Buruh Turun ke Jalan, Polisi Siapkan 3.200 Personel

Hindari Jalan Protokol

MEDAN-Hari ini, Rabu (3/10), ribuan buruh di Medan dan sekitar turun ke jalan. Beberapa ruas jalan protokol di Medan pun diprediksi akan macet. Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menyikapinya dengan menurunkan 3.200 plus 250 personel TNI yang disiagakan. Selain itu, warga pun dimintai menghindari jalan protokol yang dilalui pendemo.

DEMO: Aksi buruh  Tangerang belum lama ini. Hari ini jutaan buruh akan turun  jalan  20 provinsi  Indonesia, termasuk Sumut.//Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn
DEMO: Aksi buruh di Tangerang belum lama ini. Hari ini jutaan buruh akan turun ke jalan di 20 provinsi di Indonesia, termasuk Sumut.//Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn

Aksi ini merupakan gerakan serentak di 20 provinsi. Mereka melakukan aksi dengan tuntutan menghapuskan pekerja alih daya (outsourcing), menolak upah murah, dan menjalankan jaminan kesehatan pada 2014. Berdasarkan situs Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi itu akan dilakukan dalam bentuk mogok kerja atau menghentikan produksi di lokasi perusahaan baik yang terletak di kawasan industri atau daerah padat industri di luar kawasan. Secara keseluruhan diperkirakan 2 juta buruh akan turut dalam aksi yang menuntut tiga agenda besar tersebut.

FSPMI menyatakan sedikitnya 20 provinsi itu adalah Jakarta; Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Cimahi, Bandung); Banten (Tangerang, Cilegon, Serang); Jawa Tengah (Semarang); Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik); Kepulauan Riau (Batam, Karimun); Sumatera Utara (Medan, Deli); Sulawesi Selatan (Makassar); dan Sulawesi Utara (Bitung). Provinsi lainnya adalah Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Untuk Sumatera Utara, tepatnya Medan, menurut Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Poldasu, Kombes Iwan Hary Sugiarto mengatakan laporan yang masuk ke pihaknya hingga kini, diperkirakan massa aksi berjumlah 1.060 orang dari dua elemen buruh. Masing-masing 620 massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Forum Serikat Buruh Kikers 440 massa. “Dari informasi yang kami kumpulkan, perkirakan massa akan berkumpul pada pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka Medan. Massa bergerak dari Deliserdang, Sergai, dan Belawan. Kemudian melanjutkan aksi ke objek-objek sasaran aksi. Diperkirakan aksi selesai pukul 13.00 WIB, sebagian titik bubarnya dipusatkan di Makam Pahlawan,” bebernya, kemarin.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3.200 personel ditambah dari satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 250 pasukan. Namun, untuk TNI sifatnya On Call. “Sewaktu-waktu jika dibutuhkan, TNI akan diturunkan,” ujarnya.

Iwan mengatakan personel yang disiapkan akan difokuskan di objek-objek sasaran aksi, seperti Kantor DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Disnakertrans Sumut, Kantor Walikota Medan, dan Pengadilan Negeri Medan. “Jumlah yang berjaga disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan di masing-masing objek sasaran tersebut,” sebutnya.

Iwan menyebut, massa dari FSPMI titik kumpul awalnya di Lapangan Tanjungmorawa, kemudian menuju Lapangan Merdeka. Sedangkan massa Forum Serikat Buruh Kikers awal titik kumpul di Kantor Jalan Yosudarso, kemudian menuju Lapangan Merdeka. “Forum Serikat Buruh Kikers merupakan gabungan beberapa elemen buruh, termasuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,” terang Iwan.

Dalam hal ini, Iwan mengingatkan pengguna jalan di Medan, agar menghindari beberapa ruas jalan yang mungkin akan ramai dilalui pengunjuk rasa seperti Jalan Sisimangaraja, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Balai Kota (Lapangan Merdeka). Sedangkan bila massa bergerak menuju Kantor DPRD Sumut yang perlu dihindari adalah Jalan Masjid, Jalan Hindu, Jalan Kejaksaan, dan Jalan Imam Bonjol.

Sementara itu, Usaha Tarigan, Koordinator aksi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mengatakan pihaknya akan menurunkan 5000 massa dari 11 DPC yang ada di Medan, Deliserdang dan Serdang Bedagai. “Estimasi massa kami rencanakan 5000 orang,” kata Tarigan.

Dikatakan Tarigan, tuntutan dalam aski itu adalah meminta hapuskan outsorcing, meminta upah layak serta meminta jaminan kesehatan buruh. “Isu yang paling kuat kami bawa dalam aksi ini, yakni terkait ketidakberesan Peradilan Hubungan Industrial (PHI), yang berada di PN Medan. Kepaniteraan PHI kebanyakan aneh-aneh. Banyak kasus-kasus buruh yang tidak jelas ketika dimasukkan perkaranya ke sana,” bebernya.

Dikatakannya, setelah berkumpul di daerah masing-masing mulai pagi, massa akan bergerak menuju Lapangan Merdeka, Medan. Diperkirakannya, sekitar pukul 10.00 WIB massa sudah berkumpul di Lapangan Merdeka. “Kalau di Medan, titik kumpul awal di Kantor Jalan Yos Sudarso. Sedangkan yang di Deliserdang dan Sergai awal kumpul di Lapangan Garuda (Tanjungmorawa),” sebutnya.

Usai berkumpul, lanjut Tarigan, massa akan diarahkan ke PN Medan, kemudian Kantor Gubernur Sumut dan Makam Pahlawan sebagai titik bubar massa. “Itu yang kami rencanakan, tapi seketika bisa berubah tergantung situasi dilapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APSI) Sumut, Parlindungan Purba menilai jika aksi tersebut merupakan hak para buruh. Dirinya meminta pemerintah harus tegas dengan apa yang diinginkan oleh buruh.

“Kita diskusikan lah sama-sama antara pengusaha dan buruh, apa itu outsourching. Karena outsourching ini kan diizinkan oleh pemerintah. Apalagi outsourching ini juga tidak ada di dalam undang-undang, setidaknya dengan adanya ketegasan dari pemerintah, akan aturan jelas tentang outsourching ini,” ujarnya.

Sementara  Wakil Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Johan Brien mengatakan perusahaan mendukung mogok kerja tersebut selama dilakukan dengan legal. Dalam artian tidak melakukan pemaksaan terhadap pekerja pada perusahaan lain yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Apalagi sampai memaksa ke perusahaan yang sudah mengirimkan pekerjanya sebagai utusan.

“Demonya legal karena ada melapor ke perusahaan jadi jangan sampai jadi ilegal dengan melakukan pemaksaan kepada pekerja lainnya. Sebab tidak semua elemen ikut demo, ada juga yang tidak jadi hendaknya saling menghargai,” ucapnya. (mag-12/uma)

Hindari Jalan Protokol

MEDAN-Hari ini, Rabu (3/10), ribuan buruh di Medan dan sekitar turun ke jalan. Beberapa ruas jalan protokol di Medan pun diprediksi akan macet. Pihak Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Poldasu) menyikapinya dengan menurunkan 3.200 plus 250 personel TNI yang disiagakan. Selain itu, warga pun dimintai menghindari jalan protokol yang dilalui pendemo.

DEMO: Aksi buruh  Tangerang belum lama ini. Hari ini jutaan buruh akan turun  jalan  20 provinsi  Indonesia, termasuk Sumut.//Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn
DEMO: Aksi buruh di Tangerang belum lama ini. Hari ini jutaan buruh akan turun ke jalan di 20 provinsi di Indonesia, termasuk Sumut.//Fery Pradolo/INDOPOS/jpnn

Aksi ini merupakan gerakan serentak di 20 provinsi. Mereka melakukan aksi dengan tuntutan menghapuskan pekerja alih daya (outsourcing), menolak upah murah, dan menjalankan jaminan kesehatan pada 2014. Berdasarkan situs Forum Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI), aksi itu akan dilakukan dalam bentuk mogok kerja atau menghentikan produksi di lokasi perusahaan baik yang terletak di kawasan industri atau daerah padat industri di luar kawasan. Secara keseluruhan diperkirakan 2 juta buruh akan turut dalam aksi yang menuntut tiga agenda besar tersebut.

FSPMI menyatakan sedikitnya 20 provinsi itu adalah Jakarta; Jawa Barat (Bekasi, Bogor, Depok, Karawang, Purwakarta, Sukabumi, Cimahi, Bandung); Banten (Tangerang, Cilegon, Serang); Jawa Tengah (Semarang); Jawa Timur (Surabaya, Sidoarjo, Mojokerto, Pasuruan, Gresik); Kepulauan Riau (Batam, Karimun); Sumatera Utara (Medan, Deli); Sulawesi Selatan (Makassar); dan Sulawesi Utara (Bitung). Provinsi lainnya adalah Aceh, Riau, Bengkulu, Jambi, Lampung, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, dan Papua.

Untuk Sumatera Utara, tepatnya Medan, menurut Kepala Biro Operasional (Karo Ops) Poldasu, Kombes Iwan Hary Sugiarto mengatakan laporan yang masuk ke pihaknya hingga kini, diperkirakan massa aksi berjumlah 1.060 orang dari dua elemen buruh. Masing-masing 620 massa dari Federasi Serikat Pekerja Metal Indonesia (FSPMI) dan Forum Serikat Buruh Kikers 440 massa. “Dari informasi yang kami kumpulkan, perkirakan massa akan berkumpul pada pukul 10.00 WIB di Lapangan Merdeka Medan. Massa bergerak dari Deliserdang, Sergai, dan Belawan. Kemudian melanjutkan aksi ke objek-objek sasaran aksi. Diperkirakan aksi selesai pukul 13.00 WIB, sebagian titik bubarnya dipusatkan di Makam Pahlawan,” bebernya, kemarin.

Untuk itu, dia mengatakan pihaknya telah menyiapkan 3.200 personel ditambah dari satuan Tentara Nasional Indonesia (TNI) sebanyak 250 pasukan. Namun, untuk TNI sifatnya On Call. “Sewaktu-waktu jika dibutuhkan, TNI akan diturunkan,” ujarnya.

Iwan mengatakan personel yang disiapkan akan difokuskan di objek-objek sasaran aksi, seperti Kantor DPRD Sumut, Kantor Gubernur Sumut, Disnakertrans Sumut, Kantor Walikota Medan, dan Pengadilan Negeri Medan. “Jumlah yang berjaga disesuaikan dengan kebutuhan pengamanan di masing-masing objek sasaran tersebut,” sebutnya.

Iwan menyebut, massa dari FSPMI titik kumpul awalnya di Lapangan Tanjungmorawa, kemudian menuju Lapangan Merdeka. Sedangkan massa Forum Serikat Buruh Kikers awal titik kumpul di Kantor Jalan Yosudarso, kemudian menuju Lapangan Merdeka. “Forum Serikat Buruh Kikers merupakan gabungan beberapa elemen buruh, termasuk Serikat Buruh Sejahtera Indonesia,” terang Iwan.

Dalam hal ini, Iwan mengingatkan pengguna jalan di Medan, agar menghindari beberapa ruas jalan yang mungkin akan ramai dilalui pengunjuk rasa seperti Jalan Sisimangaraja, Jalan Ahmad Yani, dan Jalan Balai Kota (Lapangan Merdeka). Sedangkan bila massa bergerak menuju Kantor DPRD Sumut yang perlu dihindari adalah Jalan Masjid, Jalan Hindu, Jalan Kejaksaan, dan Jalan Imam Bonjol.

Sementara itu, Usaha Tarigan, Koordinator aksi dari Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) mengatakan pihaknya akan menurunkan 5000 massa dari 11 DPC yang ada di Medan, Deliserdang dan Serdang Bedagai. “Estimasi massa kami rencanakan 5000 orang,” kata Tarigan.

Dikatakan Tarigan, tuntutan dalam aski itu adalah meminta hapuskan outsorcing, meminta upah layak serta meminta jaminan kesehatan buruh. “Isu yang paling kuat kami bawa dalam aksi ini, yakni terkait ketidakberesan Peradilan Hubungan Industrial (PHI), yang berada di PN Medan. Kepaniteraan PHI kebanyakan aneh-aneh. Banyak kasus-kasus buruh yang tidak jelas ketika dimasukkan perkaranya ke sana,” bebernya.

Dikatakannya, setelah berkumpul di daerah masing-masing mulai pagi, massa akan bergerak menuju Lapangan Merdeka, Medan. Diperkirakannya, sekitar pukul 10.00 WIB massa sudah berkumpul di Lapangan Merdeka. “Kalau di Medan, titik kumpul awal di Kantor Jalan Yos Sudarso. Sedangkan yang di Deliserdang dan Sergai awal kumpul di Lapangan Garuda (Tanjungmorawa),” sebutnya.

Usai berkumpul, lanjut Tarigan, massa akan diarahkan ke PN Medan, kemudian Kantor Gubernur Sumut dan Makam Pahlawan sebagai titik bubar massa. “Itu yang kami rencanakan, tapi seketika bisa berubah tergantung situasi dilapangan,” tegasnya.

Sementara itu, Ketua Asosiasi Pengusaha Indonesia (APSI) Sumut, Parlindungan Purba menilai jika aksi tersebut merupakan hak para buruh. Dirinya meminta pemerintah harus tegas dengan apa yang diinginkan oleh buruh.

“Kita diskusikan lah sama-sama antara pengusaha dan buruh, apa itu outsourching. Karena outsourching ini kan diizinkan oleh pemerintah. Apalagi outsourching ini juga tidak ada di dalam undang-undang, setidaknya dengan adanya ketegasan dari pemerintah, akan aturan jelas tentang outsourching ini,” ujarnya.

Sementara  Wakil Ketua Bidang Organisasi Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Sumut, Johan Brien mengatakan perusahaan mendukung mogok kerja tersebut selama dilakukan dengan legal. Dalam artian tidak melakukan pemaksaan terhadap pekerja pada perusahaan lain yang tidak ikut dalam kegiatan tersebut. Apalagi sampai memaksa ke perusahaan yang sudah mengirimkan pekerjanya sebagai utusan.

“Demonya legal karena ada melapor ke perusahaan jadi jangan sampai jadi ilegal dengan melakukan pemaksaan kepada pekerja lainnya. Sebab tidak semua elemen ikut demo, ada juga yang tidak jadi hendaknya saling menghargai,” ucapnya. (mag-12/uma)

Artikel Terkait

spot_imgspot_imgspot_img

Terpopuler

Artikel Terbaru

/