Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan bagi PNS, Aparat Kesbangpol, Tokoh Agama, dan Masyarakat
Wakil Menteri Agama Prof H Nasaruddin Umar MA mengatakan pemerintah bersama pihak terkait perlu dibuat peraturan siapa yang berhak mendefisinikan agama, menegaskan suatu aliran termasuk agama atau bukan agama. Sebab yang berhak menentukan agama atau tidak bukan pada negara atau pemerintah namun majelis agama bersangkutan.
UNGKAPAN Prof H Nasaruddin Umar MA disampaikan saat menjadi keynote speaker Forum Pemantapan Wawasan Kebangsaan Bagi PNS, Aparat Kesbangpol, Tokoh Agama dan Masyarakat di Hotel Emerald Jalan Puteri Hijau Medan, Selasa (16/10). Forum pemantapan kebangsaan yang dibuka Plt Gubsu H Gatot Pujo Nugroho ST mengangkat tema Mengenal Aliran-aliran Keagamaan dan Potensinya dalam Mempersatukan Paham Kebangsaan.
Pembicara lain dalam acara ini yakni Dosen Unimed Dr Phill Ichwan Azhari, Ketua MUI Sumut Prof H Ramli Abdul Wahid, Ketua PGI Sumut Dr J Sirait. Hadir dalam acara ini Forum Komunikasi Pimpinan Daerah, Kepala Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Sumut, tokoh masyarakat, tokoh agama dan undangan lain yang saling memberikan pencerahan dalam mewujudkan kerukunan hidup di Sumut.
Lebih lanjut Wakil Menteri Agama menyebut masalah penistaan atau penodaan suatu agama dan peran yang bisa dilakukan negara terhadap suatu agama sebagai suatu permasalahan penting. Diakuinya, semua agama berpotensi memiliki kelompok-kelompok radikal. Kedepan, ia berharap semua pihak berperan menjadi wadah pemersatu bangsa dan negara.
Nasaruddin juga menyoroti ketegangan antar mashab yang terjadi Indonesia yang menyebabkan konflik sosial dan hingga saling bunuh. ”Jangan sampai konflik keluarga dipakaikan ‘jaket’ agama. Jangan sampai konflik warga pendatang dengan putera daerah memakai ‘baju’ agama. Jangan sampai persoalan mikrolet memperebutkan penumpang berkelahi karena perbedaan agama. Yang berpotensi dasyat terjadi benturan adalah masalah keagamaan,” katanya.
Sedangkan Gatot menyambut positif forum pemantapan kebangsaan yang mendorong Sumut sebagai provinsi yang maju dan mandiri dalam bingkai keberagaman. Ia berharap kehadiran Wakil Menteri Agama dapat memberi pencerahan dalam membina keberagaman dan persatuan bangsa di Sumut. ”Momentum ini semakin penting dalam membina kebhinekaan kita dalam menghadapi gangguan, hambatan dan rintangan yang akan dihadapi. Marilah kita secara bersama melakukan koreksi diri,” ajaknya.
Plt Gubsu memastikan keberhasilan dalam mengkoreksi diri sendiri akan membawa keberhasilan berbangsa dan bernegara. ‘Jangan lupakan leluhur yang telah mengorbankan jiwa dan raga untuk mendirikan bangsa tanpa pamrih,” katanya.
Kepala Kesbangpol Sumut Drs H Eddy Syofian MAP selaku panitia pelaksana dalam kesempatan ini melaporkan pentingnya forum pemantapan wawasan kebangsaan yang diikuti para PNS, aparat Kesbangpol, tokoh agama dan masyarakat se-Sumut. ”Terima kasih kepada Wakil Menteri Agama yang berkenan hadir dalam acara ini,” katanya.
Eddy menyebutkan banyak kasus aliran-aliran keagamaan yang menimbulkan konflik di masyarakat sehingga berpotensi mengurangi sendi-sendi kerukunan kebangsaan. Semakin banyak aliran semacam ini, lanjut dia, seakan sulit dihindarkan sehingga perlu adanya suatu forum yang mengkaji permasalahan tersebut. ”Semangat Sumpah pemuda 28 Oktober harus kita bangkitkan kembali. Forum ini untuk meningkatkan komitmen memperkokoh persatuan dan kesatuan. Damainya dunia karena damainya agama,” katanya. (*)
