MEDAN- Sinyalemen munculnya keretakan di tubuh Dewan Pimpinan Daerah (DPD) I Partai Demokrat Sumut menyusul tarik-menarik menjelang Pilgubsu 2013 mulai terlihat transparan. Puncaknya jabatan Ketua Fraksi Demokrat DPRD Sumut yang tadinya dijabat Sekretaris DPD I Partai Demokrat Sumut Tahan Manahan Panggabean berpindah kepada anggota lain, Sopar Siburian.
Selain dipaksakan, pertukaran kursi itu juga terkesan tiba-tiba. Isu dualisme kepemimpinan di tubuh pengurus juga mengemuka. Ada kelompok yang condong kepada Ketua HT Milwan, sedangkan kelompok yang berseberangan merupakan loyalis Tahan Manahan Panggabean.
Saat dikonfirmasi Sumut Pos, Sopar Siburian sempat mempertanyakan sumber informasi tersebut. “Info dari siapa? Dapat info dari mana?” tanyanya berulangkali. Informasi yang dihimpun Sumut Pos, para pengurus dan anggota Fraksi Partai Demokrat DPRD Sumut mengadakan rapat di Ruang Kasuari Garuda Plaza Hotel (GPH), Jalan SM Raja, Medan, Sabtu (4/11) malam.
Topiknya adalah membahas kekisruhan penyusunan alat kelengkapan. Dalam rapat itu dibahas soal pelanggaran terhadap Anggaran Dasar (AD)/Anggaran Rumah Tangga (ART) Demokrat Pasal 62, yang diduga dilakukan Tahan Manahan Panggabean selaku Ketua Fraksi yang bertugas menyusun komposisi kelengkapan fraksi. Sebelum susunan itu diajukan ke pimpinan dewan, Tahan dikabarkan terlebih dulu berkoordinasi dengan Koorwil Partai Demokrat Sumatera, Jhony Allen Marbun.
Saat dimintai tanggapan atas penunjukan dirinya sebagai pimpinan fraksi, Sopar mengaku belum bisa memberikan jawaban. “Besok pagi, saya kabari ya. Saya konsultasi dulu sama Ketua DPD (Milwan, Red) soal info tadi. Mohon maaf saya belum bisa berkomentar,” jawab Sopar.
Direktur Eksekutif DPD I Demokrat Sumut, Borkat Hasibuan yang sempat mengelak akhirnya membenarkan soal indikasi pelanggaran AD/ART yang dilakukan Tahan.
Dikatakan, dalam Pasal 62 jelas dituliskan bahwa fraksi Demokrat adalah perpanjangan tangan DPD sehingga penentuan dan penyusunan alat kelengkapan dewan Fraksi Demokrat DPRD Sumut diserahkan kepada Ketua DPD I Demokrat Sumut. ‘’Hal itu juga ditekankan dalam rapat di GPH, Jalan SM Raja, Medan, Sabtu (4/11) malam lalu,’’ tukas Borkat.
Terpisah, Tahan yang dikonfirmasi Sumut Pos terkait pencopotan jabatannya dari pimpinan fraksi, meminta masalah itu tak perlu dibesar-besarkan.
“Sudahlah jangan dibesar-besarkan itu. Saya tak ingin mengomentari masalah itu. Sudah ya,” jawabnya langsung menutup telepon selulernya.
Indikasi perpecahan kedua pucuk pimpinan Partai Demokrat Sumut itu bermula dari ketidaksatuan visi dalam menyikapi kader Demokrat Sumut yang juga anggota Tim 9 Penjaringan Cagubsu Demokrat Sumut, Hasbullah Hadi maju sebagai cagubsu dari jalur independen.
Tahan sempat meminta Ketua DPD I Sumut HT Milwan untuk memberi sanksi atau teguran kepada Hasbullah Hadi. Sayangnya, permintaan Tahan ini tak direspons Milwan.
“Saya hanya berpikir, sebagai kader (Hasbullah, Red) seyogianya meminta izin atau sowan kepada partai. Persoalan jadi maju atau tidak itu kan soal lain. Lagipula itu kan hak setiap warga negara,” kata Tahan. (ari)
