JAKARTA – Direktur Pusat Ekonomi Rakyat (Pusera) Dr RE Nainggolan mengatakan untuk memajukan Provinsi Sumatera Utara (Sumut) paradigma pembangunan harus dirubah. Orientasi pembangunan yang saat ini menitikberatkan pada perkotaan harus dirubah menjadi pedesaan.
Mantan bupati Tapanuli Utara yang kini calon kuat gubernur dari PDIP ini mengingatkan bahwa Indeks Pembangunan Regional Sumut jauh tertinggal dengan Provinsi Bali, Sulawesi Utara, Riau, dan Bangka Belitung. Data terakhir menyebutkan Sumut berada di peringkat 19 dari 33 provinsi yang ada di Indonesia. “Inilah saatnya pembangunan harus dimulai dari desa,” katanya.
Menurut mantan Sekretaris Daerah Sumut ini, ada banyak alasan mengapa pembangunan Sumut harus dimulai dari desa. Pertama, 60 persen penduduk Sumut tinggal di pedesaan dan hidup dari kegiatan ekonomi di desa. Yang kedua adalah sebagian besar kekayaan dan sumber ekonomi Sumut yang merupakan bahan baku industri ada di desa, misalnya hasil perkebunan, pertanian, dan kelautan.
Ketiga, fluktuasi harga-harga kebutuhan pokok yang dihadapi masyarakat perkotaan di Sumut sangat dipengaruhi kondisi produksi dan infrastruktur di desa. “Keempat, pembangunan desa akan membuka pusat-pusat kegiatan ekonomi dan lapangan kerja. Hal ini akan mengurangi urbanisasi dan pada akhirnya mengurangi pemerintah kota dalam menyediakan fasilitas-fasilitas publik,” ucapnya. Dia menjelaskan, pembangun Sumut yang dimulai dari desa dapat dilakukan melalui banyak hal. Misalnya, dengan membangun dan memperbaiki infrastruktur pedesaan, memfasilitasi penggunaan bibit unggul bagi petani seperti bibit padi Mari Sejahterahkan Petani (MSP), serta membangun Kawasan Agropolitan di wilayah Dataran Tinggi dan Kawasan Agromarinepolitan di Pantai Timur, Pantai Barat, dan Pulau Nias, Sumut.
“Jika pembangunan dimulai dari desa, termasuk oleh provinsi lainnya di Indonesia, saya yakin pemerataan pendapatan dan kesejahteraan antara penduduk kota dan desa bisa terjadi, sehingga pembangunan yang berkeadilan itu akan terwujud,” katanya. Paradigma pembangunan Sumut yang harus dimulai dari desa itu sebetulnya sudah ia sampaikan sejak lama ketiak menjabat sebagai Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Sumut pada tahun 2005-2008. Namun, konsep tersebut hingga kini belum berjalan.
Sementara itu, Ekonom Senior Pande Raja Silalahi mengatakan paradigma pembangunan dari desa merupakan bukti keberpihakan kepada masyarakat miskin. Selama ini kawasan pedesaan dikenal sebagai kantong-kantong kemiskinan di Indonesia sehingga perlu ada keberpihakan pembangunan yang fokus kepada desa. (awa/jpnn)
