MEDAN-Massa Dewan Buruh Sumatera Utara (DBSU) mengancam akan menurunkan ribuan Buruh, Rabu (21/12) mendatang untuk melumpuhkan Kota Medan dengan tuntutan menolak ketetapan Upah Minimum Provinsi (UMP) senilai Rp1,3 juta yang sudah ditandatangani Plt Gubsu Gatot Pujo Nugroho.
Ketua Presidium DBSU, Pahala Napitupulu mengatakan, sesuai data perkembangan inflasi di Sumut telah terjadi penurunan angka rata-rata pendapatan perkapita buruh sejak tahun 2003 hingga 2012 senilai delapan persen tiap tahunnya.
“Kalau tahun 2003 saya contohkan angka pendapatan buruh senilai Rp1 juta per kapita dikalikan dengan harga barang pada saat itu. Jika dikalkulasikan masih tergolong pas-pasan, bandingkan dengan sekarang pas-pasan saja sudah syukur,” ujar Pahala, Senin (19/11).
Menurut dia, penurunan angka pendapatan buruh sejak tahun 2003 hingga sekarang menjadi sebuah contoh kalau Plt Gubsu yakni Gatot Pujo Nugroho sama sekali tidak memahami perhitungan secara ekonomi untuk kesejahteraan Rakyatnya.
“Memang perhitungan angka kenaikan upah buruh itu ada, tetapi daya beli upah dengan harga kebutuhan pokok saat ini tidak seimbang,” ungkapnya.
Masih, kata Pahala, contohnya harga beras dipasaran per karungnya (saat ini) sekitar Rp250 ribu per 30 kilo gram merek Rose.
“Coba kalikan kalau gaji buruh sekitar Rp1,3 juta, berapa karung beraslah daya belinya? Lalu, untuk kebutuhan lainnya seperti lauk pauk, bayar listrik dan air serta kontrakan rumah diambil darimana? Merampok?” sebutnya.
Pahala menuturkan, dengan perhitungan kenaikan upah buruh yang hanya Rp105.000 dibagi 30 hari kerja, berarti kenaikan pendapatan buruh per harinya sekitar Rp3.400, apa layak? Dan jika ditotal upah buruh saat ini sekitar Rp1,3 juta dibagi 30 hari berarti buruh tersebut hanya bergaji Rp35.000 per harinya.
Untuk itu, lanjut Pahala, mereka akan melakukan pemogokan massal dan turun ke Jalan secara besar-besaran bahkan melumpuhkan jalur lintas Kota Medan sebagai bentuk protes atas kebijakan yang dinilainya tidak manusiawi.
“Mengapa di Jakarta UMPnya bisa Rp2,2 juta? Di Medan hanya Rp1,3 juta? Ini sudah tidak manusiawi dan kami mohon maaf kepada masyarakat Kota Medan dan Sumut atas ketidaknyamanannya. Namun, kami melakukan ini hanya demi sejengkal perut bukan untuk kekayaan seperti para pejabat itu,” tegasnya.
Anggiat Pasaribu, yang menjadi Pimpinan Aksi DBSU tersebut mengatakan, pihaknya akan maksimalkan massa dari semua daerah. “Kami sudah lelah dan capek selalu diperbudak. Inilah momennya kami unjuk gigi, bila perlu kantor Gubsu itu akan kami kepung dan kuasai,” sebutnya.
Anggit menilai, kebijakan Plt Gubsu yang menandatangani kenaikan UMP tersebut tidak berdasarkan hasil survei di lapangan dan tidak melibatkan buruh dalam menentukan UMP tersebut.
“Itu semua kebijakan Gatot saja, mereka membuat dan mereka pula menetapkan. Namun buruh tidak dilibatkan dalam hal ini, makanya kami kecewa,” bebernya.
Sementara itu, ketua Gabungan Serikat Buruh Independen (GSBI) Sumut, Che Eben mengatakan, selain menuntut kelayakan upah mereka juga meminta Pemerintah menghapuskan sistem kerja kontrak dan outsourching bagi semua sektor.
“Itu harus dihapuskan bukan direvisi. Karena hasil revisinya outsourching itu diperbolehkan khusus untuk Satpam dan Cleaning Service, apa mereka tak butuh kesejahteraan juga?” ungkapnya.
Menurut Eben, selain massa Buruh sejumlah elemen Mahasiswa juga bakal bergabung dengan buruh. Ya, para mahasiswa itu juga kan banyak anak buruh, dan nanti setelah tamat kuliah mereka bakal jadi buruh juga kan? Makanya mereka menyokong kami dari belakang. Inilah momen kami untuk memperjuangkan nasib perut yang sejengkal ini,” pungkasnya.
Ratusan massa dari Forum Lintas Buruh (FLB) Nasional kembali melakukan unjuk rasa di depan Kantor Wali Kota Medan menolak dan meminta Wali Kota Medan untuk meninjau ulang pengajuan UMK Medan 2013 sebesar Rp1.460.00 juta menjadi Rp2,8 juta. Massa yang terdiri dari beberapa asosiasi buruh di Sumatera Utara (Sumut) ini juga meminta mencopot Kepala Dewan Pengupahan Disnaker Kota Medan, Robert Tambunan, dari berbagai rangkap jabatangan penting kaena diduga cenderung kurang mengawasi penyelesaian pengaduan buruh sehingga bertenyangan dengan pasal 10 UU No 2 tahun 2000, tentang penyelesaian perselisihan hubungan industrial dan juga tidak dapat mempertanggungjawabkan alasan penghapusan upah sekrtoral pada beberapa bidang usaha sektoral.
UMK Medan Batal Direvisi
Rapat Dewan Pengupahan Kota Medan bersama perwakilan Serikat Buruh dan Asosiasi Perusahaan Indonesia (Apindo), untuk memutusan pengusulan baru terhadap Upah Minum Kota (UMK) Medan yang dijadwal Senin (19/11) batal. Penyebabnya, buruh melakukan aksi demo ke Balaikota Medan.
“Karena kesibukan kita menerima audiensi dari serikat buruh, kemudian karena ada demo buruh lagi, jadwal pemutusan baru UMK Medan dibatal, sampai waktu belum ditentukan,” ucap Robert Tampubolon, Ketua Dewan Pengupah Kota Medan, Senin (19/11) siang.
Dirinya meminta kepada buruh untuk sabar sebentar dengan tidak melakukan aksi demo, biarkan dewan pengupahan Kota Medan menjalankan tugasnya.
“Saya tidak bisa bekerja dengan desakan seperti ini, karena saya harus melakukan pendekatan dari perwakilan serikat buruh dan perusahan untuk menentukan usulan baru UMK Medan,” ucapnya.
Seharusnya, dijadwalkan dalam rapat kemarin semua teknis akan dibahas dan diputuskan untuk peninjauan ulang terhadap UMK Medan sebesar Rp1.460.000 ini.
“Secara teknis akan dibahas di dalamnya untuk peninjuan ulangan apakah sudah layak untuk ditinjau, kemudian diputuskan,” katanya.
Robert juga mengungkapkan untuk pembahasan lanjutan peninjauan ulang UMK kota akan dijadwalkan dalam pekan ini.
Pantauan Sumut di Kantor Dinsosnaker Kota Medan di Jalan Wahid Hasyim, puluhan polisi berjaga-jaga lengkap dengan satu unit water canon yang terparkir dibagian samping Kantor Dinsosnaker Kota Medan.
Wali Kota Medan, Drs H Rahudman Harahap MM berharap bulan ini (November, Red) ketentuan UMK Medan tahun 2013 sudah tuntas. Meski saat ini pembahasan revisi kenaikan UMK yang semulanya ditetapkan Rp1.460.000 sedang dibahas oleh dewan pengupahan, pengusaha dan pihak terkait lainnya.
“Kita harap dapat segera tuntas dan apa yang diinginkan buruh dapat teralisasi, karena ada beberapa struktur di dewan pengupahan yang tidak bisa diterima buruh dan minta diganti,” ujarnya.
Demo Kantor Konjen Malaysia
Sementara belasan mahasiswa melakukan unjuk rasa di depan Konsulat Jenderal Malaysia, Jalan Pangeran Diponegoro Medan, Senin (19/11) pagi. Mereka memprotes sejumlah kasus yang terjadi di negeri jiran itu, termasuk pemerkosaan terhadap TKW Indonesia.
Massa yang tergabung dalam Jaringan Lingkar Mahasiswa Sumatera Utara (Jalimasu) ini meminta kasus pemerkosaan TKW Indonesia di Kantor Polisi Bukit Mertajam, Penang, Malaysia, agar segera dituntaskan. Para mahasiswa juga membawa selebaran dan poster yang bertuliskan pesan dan isi mengutuk keras Negara Malaysia. Tak hanya itu, para mahasiswa juga meminta agar Republik Indonesia segera memutuskan hubungan dengan Negara Malaysia.
Para mahasiswa juga bergantian melakukan orasi didepan Kantor Konjen Malaysia.
“Pelakunya harus digantung karena perbuatannya melebihi binatang,” teriak Hendy Pratama, Pimpinan Aksi, di depan Kantor Konjen Malaysia, Senin (19/11) siang.
Dalam aksinya, para pengunjuk rasa juga membawa ban bekas, namun tidak jadi dibakar. Dalam orasinya, mahasiswa juga meminta semua kasus diselesaikan dan dituntaskan dengan jalur hukum. Selain penuntasan sejumlah kasus, para pengunjuk rasa juga menuntut agar Presiden SBY mencopot Menteri Luar Negeri RI, Marty Natalegawa karena dinilai tidak becus mengurus hubungan luar negeri Indonesia. Mereka juga menginginkan pencopotan Dubes RI untuk Malaysia Herman Prayitno.
“Tinjau ulang kembali hubungan diplomatis antara Pemerintah Indonesia dengan Malaysia. Stop arogansi dan keketasan terhadap TKW Indonesia,” teriak para pengunjuk rasa di depan Kantor Konjen Malaysia.
Perwakilan Konjen Malaysia sempat menemui pengunjuk rasa. Namun, para mahasiswa ini menolak perwakilan yang dikirim.
“Kami tidak mau kalau hanya ditemui perwakilan. Harus Konjennya yang hadir di tempat ini,” teriak Hendy.
Setelah melalui negosiasi dengan petugas kepolisian, tiga perwakilan pengunjuk rasa akhirnya diterima masuk kedalam Kantor Konjen Malaysia. Terlihat petugas kepolisian juga melakukan pengawalan ketat aksi demo tersebut dari Sat Samapta dan Sat Sabhara Polresta Medan.
Kapolsekta Medan Baru, Kompol Jean Calvijn Simanjuntak SIK mengaku, pihaknya menurunkan personel untuk mengantisipasi hal-hal yang tak diinginkan.
“Pengamanan ini kita berkoordinasi dengan Polresta Medan dalam hal pengamanan,” ucapnya.((mag-12/jon/gus)
