Aksi unjuk rasa ribuan massa buruh di Belawan tidak hanya melumpuhkan KIM dan Pelabuhan Internasional Belawan yang merupakan pintu gerbangn
perekonomian di Sumatera Utara. Namun massa yang menutup akses Jalan Tol Belmera di Belawan juga berlangsung rusuh, setidaknya dua unit mobil Toyota Avanza bernopol BK 1318 KD dan BK 1111 B ditumpangi sejumlah tahanan Kejari Belawan dirusak massa.
Berdasarkan pengamatan Sumut Pos, aksi pengerusakan itu terjadi ketika kedua mobil avanza warna hitam satu diantaranya membawa tahanan Kejaksaan Negeri (Kejari) Belawan, berupaya melintasi kerumunan massa buruh yang melakukan penutupan ruas Jalan KL Yos Sudarso Persimpangan Kampung Salam Km 22,5 Belawan.
Massa yang emosi merusak kedua mobil tersebut, karena pengemudinya tidak mengindahkan perintah pengunjuk rasa untuk berbalik arah dan tidak melintasi kawasan jalan dimaksud yang merupakan akses jalan satu-satunya menuju ke arah Medan. “Hancurkan, jangan paksa kami (buruh) untuk berbuat anarkis,” teriak pengunjuk rasa kepada pengemudi mobil.
Dalam hitungan menit kedua mobil bernasib apes itupun mengalami kerusakan pecah pada bagian kaca belakang, samping kiri dan kanan. Bahkan salah satu pengemudi mobil yang membawa tahanan sempat ketakutan begitu melihat buruh spontan berbuat anarkis. Aparat keamanan baik dari Polres Pelabuhan Belawan maupun personel Brimob
langsung bertindak cepat, agar kedua mobil tersebut tidak sampai menjadi bulan-bulanan massa.
Sedangkan, untuk mengantisipasi masuknya massa buruh ke dalam pelabuhan, seluruh akses jalan menuju pintu masuk Pelabuhan Belawan dan BICT ditutup menggunakan kontainer. Dampak dari penutupan itu mengakibatkan para pekerja pelabuhan yang mengenderai roda empat maupun roda dua tidak dapat melintas masuk.
Di Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU) 14.204.1120 massa buruh juga melumpuhkan pendistribusian BBM. Massa tampak berkumpul menduduki SPBU yang berada persis di jalan menuju masuk Tol Belmera Kampung Salam Belawan.
Tidak hanya itu, ratusan calon penumpang KM.Kelud yang dijadwalkan berangkat pukul 13.00 Wib, tertunda selama dua jam lebih. Hal ini disebabkan sebagian penumpang yang akan berangkat dengan tujuan Tanjungbalai Karimun, Batam dan Tanjungpriok terlambat datang karena terpaksa harus berjalan kaki sejauh satu kilometer menuju Terminal Keberangkatan Domestik Pelabuhan Belawan.
“Mau bagaimana lagi, angkutan menuju masuk ke terminal Pelabuhan Belawan tak ada karena jalan diblokir semua. Terpaksalah jalan kaki,” keluh Raimon seorang penumpang KM Kelud.
Humas PT Pelabuhan I Cabang Belawan, Rica Agnes Girsang ketika dihubungi terkait lumpuhnya aktivitas di pelabuhan akibat dari demo buruh mengaku belum dapat merincikan berada kerugian diderita pihaknya.”Aktivitas di Pelabuhan Belawan memang terganggu, tapi kita belum dapat pastikan berapa nilai kerugiannya,” aku Rica.
Tidak hanya PT.Pelabuhan I Cabang Belawan saja yang mengalami kerugian, akibat dari aksi demo buruh. Tapi perusahaan pengguna jasa juga mengalami kerugian diperkirakan mencapai Rp1 miliar lebih, akibat dari tidak berlangsungnya aktivitas bongkar muat barang.
“Sebagian kapal sampai saat ini belum bisa sandar di dermaga, karena karena tak ada dermaga kosong. Ini tentunya akan menambah biaya operasional karena terpaksa harus mengantre di Perairan Lampu Satu Belawan,” ungkap Dedi Ainal, Staf Operasional PT.Dutario Putra Samudera (DPS).
Di Kawasan Industri Medan (KIM) hampir seluruh pabrik tidak berproduksi karena takut menjadi sasaran sweeping massa buruh. Bahkan para pendemo terlihat lebih awal atau sekira pukul 05.30 WIB, telah melakukan sweeping terhadap pabrik-pabrik untuk mengajak para pekerjannya berunjuk rasa.
“Di KIM I dan II ada sekitar 300 lebih industri dan hampir 100 persen industri tak beroperasi, karena pengusaha terpaksa meliburkan pekerjannya,” jelas Pangkal Simanjuntak Humas PT KIM (Persero).
Meski demikian, beberapa pabrik juga ada tetap beroperasi ini dikarenakan pihak pengusaha tidak mau menanggung kerugian lebih besar akibat dari rusaknya barang hasil produksi.”Ada juga beberapa yang beroperasi malam hari, tapi waktu kerjanya dari malam dan hanya sampai jam 5 atau jam 6 subuh ,” sebut dia.
Sementar itu, kemarin, selain terkonsentrasi di tiga titik (Tanjungmorawa, Belawan dan Jalan Binjai), buruh juga menggelar aksi di depan Kantor Gubsu, Jalan Diponegoro, Medan. Lebih kurang sekitar dua setengah jam menggelar aksi, tepatnya sekira pukul 17.47 WIB, akhirnya ribuan buruh membubarkan diri dengan pengawalan ketat aparat kepolisian.
“Masih ada puluhan ribu buruh yang masih tetap berorasi dan memblokir jalan di Belawan dan di Tanjung Morawa,” ujar tim pelobi Pekerja Buruh Melawan (PBM), Minggu Saragih.
Dia menjelaskan, pada aksi kali ini, massa terfokus di seputaran Medan Belawan mencapai 50 ribu buruh. “35 ribu buruh berkumpul di Tol Tanjungmorawa. Kita perlu berterima kasih dengan Kapolresta Medan. Yang perlu kita hindari benturan dengan kepolisian. Kita tidak satu sen pun, upah naik kalau benturan terjadi. Kita dari tim lobi sudah berkoordinasi dengan Kapolres Deliserdang atas penangkapan 16 orang kawan-kawan kita saat aksi di depan Kedaung Group,” cetusnya.
Sementara itu, Pelaksana Tugas (Plt) Gubernur Sumatera Utara (Gubsu) Gatot Pujo Nugroho meminta agar unjukrasa para buruh bisa segera berhenti. Pasalnya, UMP 2013 yang ditetapkannya merupakan upaya maksimal yang sudah dilakukannya. Bahkan untuk kedua kalinya, sambung Gatot, upah yang ditetapkannya lebih tinggi dari usulan Dewan Pengupahan Daerah (Depeda).
“Saya apresiasi aksi buruh ini, tapi kami atas nama pemerintah dan masyarakat meminta, meminta dan sekali lagi meminta kepada teman-teman buruh bahwa kami sudah sangat maksimal melakukan upaya dalam hal penetapan UMP,” kata Gatot, kemarin.
Diketahui, pada 2011 lalu Gatot menolak usulan kenaikan UMP 2012 usulan Depeda sebesar Rp1.107.500. Kemudian, Gatot merevisinya dan menetapkan UMP 2012 sebesar Rp1.200.000. Atau lebih tinggi sebesar Rp92.500. Begitupun manakala Depeda mengusulkan UMP 2013 sebesar nilai usulan sebesar Rp1.294.500, yang kemudian dinaikkan menjadi Rp1.305.000. Lalu atas tuntutan buruh dan melihat kondisi UMP di provinsi lain, upah kembali dinaikkan menjadi Rp1.375.000.
Pemprovs) terus melakukan upaya peningkatan kesejahteraan buruh. Namun harus disadari juga, UMP juga harus melihat kondisi Kabupaten/kota. Jika UMP ditetapkan terlalu tinggi justru banyak kabupaten/kota yang menjadi korban. “Yang jadi refrensi upah itu bukan UMP. Tapi UMK dan Upah Minimum Sektoral,” terang Gatot.
Untuk itu, Gatot mengaku, dirinya telah berinisiatif pada Kamis (13/12) ini, akan mengundang Pemkab/Pemko se-Sumut untuk membahas persoalan upah di kabupaten/kota. Sebab hingga saat ini, usulan UMK belum ada di tangannya.
“Kamis ini kami kami rapat dengan bupati dan wali kota. Ini (upah) akan menjadi fokus kami. Sampai sekarang belum ada usulan UMK di meja saya,” ungkap Gatot. (mag-17/ari)
