Catatan Refleksi Akhir Tahun 2012 DPD PDIP Sumut
MEDAN- DPD Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) Sumut menilai pemerintah provinsi Sumatera Utara (Sumut) belum memiliki komitmen dalam menyelesaikan konflik tanah dan kesejahteraan buruh. Bahkan, politik anggaran yang diparktikkan pemerintah saat ini dinilai telah menimbulkan keresahan di kalangan masyarakat.
Hal ini diungkapkan Wakil Ketua DPD PDIP Sumut Bidang Informasi dan Komunikasi Eddi Rangkuti di dampingi Wakil Ketua DPD PDIP Sumut lainnya di antaranya Analisman Zalukhu, Ir Taufan Agung Ginting, Brilian Moktar, Sarma Hutajulu, Ruben Tarigan, Soetarto, Effendi Panjaitan dan lainnya dalam temu pers refleksi akhir tahun di sekretratiat DPD PDIP Sumut, Jalan Hayam Wuruk Medan, Rabu (26/12).
Menurut Eddi, pelepasan HGU PTPN 2 serta berbagai persoalan kasus tanah yang terjadi sepanjang 2012, membuktikan kalau Pemprovsu tidak memiliki upaya konkret dalam menyelesaikan kasus tanah, sehingga rakyat harus tergusur, diintimidasi dan ditangkap karena mempertahan hak-hak atas tanahnya.
Sementara mengenai kesejahteraan buruh, kata Eddi, sampai saat ini Pemprovsu juga tidak dapat merespon tuntutan buruh terkait UMP Rp2,2 juta, sehingga tidak ada penyelesaian.
“Seharusnya, dengan tidak dikabulkannya tuntutan UMP Rp2,2 juta, Pemprovsu wajib memperhatikan kesejahteraan buruh melalui pembebasan biaya pendidikan,kesehatan dan subsidi kepada keluarga buruh di Sumut,” kata Eddi.
Sedangkan di sektor infrastruktur, juga terjadi masalaha serius. Pasalnya, masih banyak ruas jalan yang mengalami kerusakan sehingga menimbulkan tingginya biaya transportasi untuk mengangkut hasil-hasil produksi pertanian seperti kelapa sawit, sementara harga sawit menurun tajam.
Di sektor kesehatan, lanjut Eddi, hingga saat ini masih banyak masyarakat yang mengeluhkan sulitnya mendapatkan berobat gratis dalam bentuk Jamkesda. Padahal, seperti diamanatkan dalam Undang-undang Kesehatan, 10 persen dari APBD adalah untuk melayani masyarakat berobat gratis.
Demikian halnya di sektor pendidikan. Masih banyak terjadi pungutan-pungutan liar yang terjadi sehingga memberatkan masyarakat.
“Jadi ada yang aneh. Katanya biaya sekolah gratis, tapi masih terjadi kutipan-kutipan kepada orangtua siswa yang dilakukan pihak sekolah. Ini jelas memberatkan orang tua siswa,” ungkapnya.
“Kenyataan ini menggambarkan kalau kinerja Pemprovsu masih jauh dari harapan. Karenanya, DPD PDIP Sumut meminta kepada Pemprovsu agar membuat kebijakan-kebijakan yang menyentuh kepada kepentingan rakyat kecil seperti sektor pertanian, buruh, ekonomi kecil dan menengah tanpa melihat kepentingan-kepentingan kelompok,” lanjutnya lagi.(ade)
