Kota Medan Macet Akibat Volume Kendaraan Kian Bertambah
MEDAN-Jumlah kendaraan di Kota Medan semakin meningkat. Tercatat, ada 2,5 juta kendaraan berseliweran di Kota Medan. Sedangkan lebar ruas jalan tidak seimbang dengan pertumbuhan kendaraan. Akibatnya, Kota Medan menjadi macet dan lalulintas sembraut.
“Jumlah kendaraan di Sumatera Utara selama tahun 2012 yang kami catat ada sekitar 5 juta kendaraan. Dari jumlah itu, 50 persen atau kira-kira 2,5 juta berada di Kota Medan sehingga bikinmacet,” ujar Direktur Lalulintas (Dirlantas) Poldasu Kombes Pol Drs M Arkan Hamzah, Rabu (16/1) kemarin saat ditemui usai rapat dengar pendapat dengan Komisi C DPRD Sumut.
Dipaparkan Arkan, jumlah kendaraan jenis sepeda motor sepanjang 2012 di Sumut ada 4.292. 933 unit. Untuk mobil penumpang di tahun 2012 tercatat 386.301 unit di Sumut, jumlah bus 71.590 unit. Pertumbuhan kendaraan tersebut pada 2012 mencapai 26,47 persen atau bertambah 1.043.122 unit di Sumut.
“Ini harus diantisipasi Pemerintah Kota Medan untuk pembatasan volume kendaraan dan melakukan rekayasa lalu lintas. Jika tidak ditangani serius, macet di Kota Medan akan seperti Jakarta,” tegasnya.
Menurutnya, pemecahan persoalan kemacetan lalulintas di Kota Medan sangat pelik. Rekayasa lalulintas harus dilakukan. Ada sembilan lokasi penanganan rekayasa lalulintas dalam Kota Medan yang akan dilakukan secara keseluruhan, di antaranya sudah berjalan.
Yakni, di simpang Jalan DR Mansyur-Simpang Jalan Pembangunan, depan Mapoldasu; simpang Jalan Jawa-Jalan Kapten Muslim; simpang Jalan Mangkubumi-Jalan Palang Merah; simpang Jalan Mongonsidi-Jalan Masdulhak; simpang Jalan Ahmad Dahlan-Jalan Imam Bonjol; simpang Jalan Mayang-Jalan Sekip; ruas Jalan Sisingamangaraja Permata Bunda; ruas Jalan Abdul Haris Nasution-Jalan Luku serta akan diterapkan di kawasan bundaran Bandara Polonia.
Sementara, Bakti Alamsyah, Pengamat Tata Ruang Kota Medan menilai, sudah saatnya Kota Medan belajar dari kota-kota besar lainnya seperti Singapura. Di Singapura, pembatasan volume kendaraan ditempuh dengan cara satu rumah satu kendaraan. “Jika melihat dari banyaknya jumlah ruas jalan di Medan masih siap menampung kendaraan, hanya saja menumpuk pada beberapa ruas jalan tertentu,” ungkap Bakti yang merupakan salah satu staf pengajar di Unversitas Sumatera utara.
Bakti menambahkan, selain dengan membatasi kendaraan, pemerintah Kota Medan juga harus mulai membenahi jalan-jalan alternantif di Kota Medan agar para pengguna kendaraan mau beralih dari jalan utama ke jalan alternatif tanpa kehilangan waktu berlebih karena kondisi jalan yang rusak.
Selain itu pemerintah Kota medan harus mulai memberlakukan pembatasan kendaraan berplat daerah lain masuk terlalu sering ke Kota Medan tanpa membayar pajak ke Kota Medan atau Sumut.
“Jangan nantinya mobil pelat Jakarta, kerjanya di Medan. Bayar pajaknya ke Jakarta. Jalan di Medan yang rusak, daerah lain yang menikmati pajaknya,” ujarnya.
Pintu Tol Mabar Selalu Macet
Sementara itu, kemacetan juga kerap terjadi di depan pintu tol Mabar. Kepala Bagian (Kabag) Sumber Daya Manusia (SDM) dan Umum PT Jasa Marga Cabang Belmera Sueb, penyebab terjadi macet di pintu gerbang di dekat Kawasan Industri Mabar I dan II karena sempitnya akses jalan dan jembatan di sekitar daerah tersebut. Sehingga, kendaraan yang memiliki kapasitas tinggi kesulitan untuk mengakses jalan tersebut.
Selain itu, tak ada traffic light-nya sehingga arus lalulintas di daerah tersebut sulit untuk dikontrol. “Kalau sudah jam pulang kerja, terjadi kepadatan di pintu gerbang KIM I dan KIM II yang akan langsung berpengaruh ke pintu Tol Mabar,” kata Sueb yang juga hadir dalam pertemuan dengan Komisi D DPRD.
Ia mengaku tidak bisa menyelesaikan sendiri kemacetan itu karena keterbatasan pihak jasa Marga.Ia meminta kepada pihak DPRD SU agar dapat memberikan solusi dan masukan kepada pihak penyelenggara jalan tol.
M Nasir dari fraksi PKS menyampaikan, seharusnya pihak Pemko Medan dalam hal ini harus diajak terlibat. Sebab, jalan kota yang ada di daerah tersebut harus diperluas agar bisa memudahkan kendaraan keluar masuk tol. “Harus ada juga solusi lain selain pelebaran jalan kota maupun kabupaten, bisa juga dengan pembukaan gerbang tol lain di kilometer 13 tol dekat pabrik Coca Cola sehingga arus kendaraan tidak terkonsentrasi di pintu tol Mabar,” ujar Nasir.
Ketua Komisi D DPRD Sumut mengatakan, ia meminta semua pihak harus duduk bersama di dalam menyelesai permasalahan ini dengan mengundang semua pihak berwenang yang hadir dalam rapat, di antaranya Dinas Perhubungan Kota Medan, Deliserdang dan Sumut, pihak KIM, Dirlantas dan lainnya. “Sehingga permasalahan ini bisa selesai,” harap H Yan Sharin. (mag-5)
