LANGKAT- Banyaknya sumur minyak bor ilegal yang dikelola warga di Langkat seharusnya menjadi tanggung jawab Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Langkat maupun Polres Langkat. Mengingat, tanah dan air atau apapun terkandung di dalamnya sesuai UUD 45 di kuasai negara sepantasnyalah diamankan.
“Pengelolaan migas atau tambang itukan bahagian dari zona terlarang. Apalagi kalau pengelolaannya di luar standar maka secara nyata itu menjadi ilegal, nah Pemkab maupun Polres Langkat mau tunggu apa lagi memberantasnya sebelum kondisinya lebih parah dari sekarang ini,” kata Ketua Lembaga Konsumen Indonesia Langkat, Ernis SA, Senin (4/1). (mag-4)
Ernis didampingi Cipto W selaku Sekretaris LKI Langkat kepada wartawan di Stabat, Senin (4/1). (mag-4)
