MEDAN- Sejak cuti bersama Tahun Baru 2013 lalu, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Medan nyaris tanpa aktivitas. Bahkan pada Januari lalu, anggota dewan nyaris tanpa kegiatan.
Sejumlah agenda yang telah dijadwalkan oleh Badan Musyawarah (Banmus), banyak yang dibatalkan. Misalnya, rapat paripurna penandatanganan nota kesepakatan Wali Kota Medan dengan DPRD tentang Program Legislatif Daerah (Prolegda) 2013 dan pengambilan keputusan tentang Prolegda 2013 yang dijadwalkan pada 29 Januari lalu dibatalkan.
Demikian juga dengan rapat paripurna penyampaikan laporan Pansus, pendapat fraksi-fraksi DPRD Medan dan pengambilan keputusan sekaligus persetujuan bersama DPRD dengan Wali Kota medan tentang retribusi pelayanan pengabuan mayat yang dijadawalkan pada 30 Januari, ditunda karena belum adanya sinkronisasi antara Pansus dengan Dinas Pertamanan terkait materi besaran tarif retribusi.
Memasuki Bulan Februari, suasana di gedung dewan yang terletak di Jalan Gunung Krakatau ini masih terlihat sepi. Di pekan pertama ini, anggota dewan -termasuk Ketua DPRD Medan Amiruddin- beramai-ramai pergi ke luar kota dengan agenda kunjungan kerja. Adapun daerah yang mereka tuju yakni Batam, Jakarta dan daerah lainnya. Akibatnya, tak satu pun anggota DPRD Medan yang terlihat di gedung dewan. Dan ini berimbas pada tidak terserapnya aspirasi warga, yang ingin disampaikan pada wakilnya.
Menyikapi kondisi ini, pengamat sosial dan politik dari USU Wara Sinuhaji menilai, ke-50 anggota DPRD Medan kembali mempertontonkan kinerja buruknya kepada warga kota ini. Dan ini tentu ada kaitannya dengan ketidakmampuan ketua DPRD dalam memimpin anggotanya. “Seharusnya Amiruddin sebagai Ketua DPRD Medan harus bisa mengatur jadwal kunjungan kerja anggotanya, sehingga anggota dewan tidak berbondong-bondong pergi ke luar kota yang mengakibatkan gedung dewan ini sepi melompong,” kata Wara Sinuhaji kepada wartawan, Kamis (7/2).
Menurut Wara, seharusnya ada anggota dewan yang tinggal untuk menerima aspirasi masyarakat. Apalagi, sambung Wara, tidak satupun hasil kegiatan DPRD Medan, baik itu kunjungan kerja maupun studi banding yang dilakukan wakil rakyat bisa memberikan dampak secara langsung pada warga.
“Jadi lebih tepat dikatakan, kalau kegiatan ini hanya jalan-jalan,” ujarnya sembari mengingatkan warga kota ini untuk lebih hati-hati menetapkan pilihannya pada pesta demokrasi pemilihan anggota legislatif dimasa mendatang.
Sementara itu, Wakil Ketua DPRD Kota Medan Ikrimah Hamidy yang dihunjuk sebagai pelaksana harian (PH) Ketua DPRD Kota Medan menjelaskan, kalau dirinya sudah beberapa kali mengingatkan pada ketua DPRD Medan, agar jangan sampai terjadi benturan pada kegiatan anggota DPRD Medan itu sendiri. Namun, nyatanya hal itu tidak bisa direalisasikan.
“Benar, umumnya anggota DPRD Medan melakukan kunjungan keluar daerah dengan berbagai jenis kegiatan, di antaranya Pansus maupun studi banding. Tapi kita tidak mengetahui, mengapa jadwalnya bisa bersamaan seperti ini,” terang Ikrimah.(adz)
