BANDUNG-Mantan pecatur yang kini menjadi anggota DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa dunia olahraga harus didorong menjadi industri untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah.
“Ini memang berat karena hanya ada beberapa cabang olahraga yang laku dijual, tapi tidak ada jalan lain untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah,” kata anggota Komisi X itu saat menghadiri Rapat Anggota KONI 2013, di Bandung, Rabu.
Untuk mencapai tujuan agar olahraga bisa menjadi industri, kata Utut, pemerintah idealnya bisa memberikan dukungan berupa regulasi, yaitu memanfaatkan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau “Corporate Social Responsibility” (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta.
“Namun, masalah utama CSR di BUMN adalah belum sicantumkannya nomenklatur (penamaan-red) olahraga karena umumnya CSR adalah untuk bidang pendidikan. Para direktur utama perusahaan BUMN sering ketakutan karena dana CSR itulah yang sering jadi sasaran utama pemeriksaan keuangan,” katanya.
Menanggapi usulan peserta rapat agar pemerintah memberlakukan sistem prosentase dana APBN untuk membantu pembinaan olahraga di Tanah Air agar cabang yang tidak populer pun mendapat bantuan yang memadai, Utut menegaskan jalan ke arah tersebut memerlukan perjuangan panjang, namun bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.
“Kalau satu persen saja APBN untuk olahraga, jumlahnya bisa mencapai Rp16 triliun. Tapi sekarang ini baru ada dua sistem prosentase, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan dana alokasi umum sebesar 26 persen,” kata Utut yang juga Ketua Anggaran di Komisi X DPR RI tersebut. (bbs/jpnn)
BANDUNG-Mantan pecatur yang kini menjadi anggota DPR RI Utut Adianto mengatakan bahwa dunia olahraga harus didorong menjadi industri untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah.
“Ini memang berat karena hanya ada beberapa cabang olahraga yang laku dijual, tapi tidak ada jalan lain untuk menghindari ketergantungan kepada pemerintah,” kata anggota Komisi X itu saat menghadiri Rapat Anggota KONI 2013, di Bandung, Rabu.
Untuk mencapai tujuan agar olahraga bisa menjadi industri, kata Utut, pemerintah idealnya bisa memberikan dukungan berupa regulasi, yaitu memanfaatkan dana dari program tanggung jawab sosial perusahaan atau “Corporate Social Responsibility” (CSR) dari perusahaan BUMN dan swasta.
“Namun, masalah utama CSR di BUMN adalah belum sicantumkannya nomenklatur (penamaan-red) olahraga karena umumnya CSR adalah untuk bidang pendidikan. Para direktur utama perusahaan BUMN sering ketakutan karena dana CSR itulah yang sering jadi sasaran utama pemeriksaan keuangan,” katanya.
Menanggapi usulan peserta rapat agar pemerintah memberlakukan sistem prosentase dana APBN untuk membantu pembinaan olahraga di Tanah Air agar cabang yang tidak populer pun mendapat bantuan yang memadai, Utut menegaskan jalan ke arah tersebut memerlukan perjuangan panjang, namun bukan hal yang tidak mungkin dilakukan.
“Kalau satu persen saja APBN untuk olahraga, jumlahnya bisa mencapai Rp16 triliun. Tapi sekarang ini baru ada dua sistem prosentase, yaitu anggaran pendidikan sebesar 20 persen dan dana alokasi umum sebesar 26 persen,” kata Utut yang juga Ketua Anggaran di Komisi X DPR RI tersebut. (bbs/jpnn)
