JAKARTA- Wakil Presiden (Wapres) Boediono mengaku mendapat laporan penyelewengan dana Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM). Dia meminta bupati/walikota menindak tegas aparatnya yang menilep uang PNPM.
Boediono menjelaskan, sebenarnya nilai uang yang diselewengkan jumlahnya tidak seberapa dibanding dana PNPM secara keseluruhan. Hanya saja, lanjutnya, jika tidak segera ditindak maka bisa menjadi gejala penyelewengan yang membesar dan sulit ditangani.
“Jangan nila setitik rusak susu sebelanga. Saya meminta bupati/walikota memberikan perhatian khusus, tindak tegas jika ada penyelewengan,” ujar Boediono saat membuka Rakornas Sosialisasi PNPM di sebuah hotel di Jakarta, Rabu (27/4). Hanya saja, dia tidak menyebutkan daerah mana yang terjadi penyelewengan.
Secara umum, Boediono menilai, program PNPM, baik PNPM Perkotaan maupun Perdesaan, tergolong berhasil. Dia berharap, program ini tetap diteruskan oleh siapa pun yang memegang kendali pemerintahan pasca 2014.
Malah kalau bisa, lanjutnya, dana ditingkatkan lagi seperti misalnya untuk plafon Simpan Pinjam Perempuan (SPP).
Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (PMD) Ayip Muflih menjelaskan, dalam tiga tahun berakhir ini, dana PNPM yang digulirkan ke masing-masing kecamatan nilainya dalam kisaran Rp1 miliar hingga Rp3 miliar per tahun. 2011 ini ada 5020 kecamatan yang mendapat kucuran dana PNPM, dengan total Rp10 triliun. Dijelaskan Ayip, berdasarkan hasil kajian tim independen, program ini bisa melaju cepat jika semua kecamatan mendapat Rp3 miliar per tahun.
Dalam rakornas tersebut, Plt Gubernur Sumut Gatot Pudjo Nugroho bersama Kepala Badan Pemberdayaan dan Pemerintahan Desa Sumut Rusli Abdullah juga melaporkan realisasi dana PNPM 3 tahun belakangan.(sam)
