Pemerintah saat ini tengah mempertimbangkan opsi terkait pengelolaan Bahan Bakar Minyak (BBM) bersubsidi guna menekan jebolnya APBN. Dalam rapat koordinasi membahas BBM di Jakarta, Jumat 12 April lalu, Menteri Keuangan, Agus Martowardojo, mengatakan kebijakan yang akan diambil pemerintah soal BBM bersubsidi, merupakan opsi untuk menghemat belanja subsidi energi dan menjaga kondisi fiskal tetap sehat.
“Ini arahnya penghematan dan pengendalian dalam satu paket, jangan sampai fiskal kita tidak sehat,” kata Agus.
Namun hingga kini belum ada opsi yang diputuskan dalam rapat koordinasi, karena hasilnya masih akan dilaporkan kepada presiden. “Belum ada yang final, ini masih pendalaman. Yang bisa memutuskan adalah yang mempunyai kewenangan,” kata Agus.
PT Pertamina sebagai mengaku sudah mempersiapkan berbagai kemungkinan opsi kebijakan yang akan dipilih pemerintah dalam mengendalikan BBM bersubsidi.
Vice President Corporate Communication PT Pertamina Ali Mundakir mengaku pihaknya sudah mempersiapkan diri dengan memetakan SPBU di Indonesia, jika pemerintah jadi mengambil opsi harga BBM ganda.
Dalam hal ini, kata dia, diprioritaskan untuk pemetaan SPBU dengan harga Rp4500 di jalan-jalan yang banyak dilewati kendaraan bermotor dan kendaraan plat kuning.
“Dari awal kita tegaskan tidak ada satu SPBU yang jual barang yang sama dengan harga berbeda. Kalau kayak gitu akan sangat rumit. Nanti SPBU yang ada akan kita bagi. Untuk yang banyak dilewati kendaraan umum dan juga sepeda motor maka itu yang diprioritaskan untuk jual Rp4.500,” ujar Ali dalam diskusi Polemik Sindo “BBM Harga Ganda” di Jakarta Pusat, Sabtu, (27/4).
Ali kembali menegaskan bahwa dalam satu SPBU tidak akan menjual dua BBM dengan harga yang berbeda. Akan dibagi SPBU khusus untuk BBM harga Rp4.500 dan SPBU dengan harga Rp6.500 atau Rp7.000.
“Sudah kita persiapkan diri dengan memetakan SPBU-nya,” sambungnya.
Saat ini, tutur Ali, pihaknya tinggal menunggu keputusan resmi pemerintah terkait kebijakan harga BBM itu. Termasuk menunggu aturan-aturan teknis yang dikeluarkan agar tidak terjadi kekacauan di lapangan.
Pendapat berbeda justru dilontarkan oleh Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi. Tulus menilai pe nerapan sistem IT justru akan merugikan negara.
“Anggaran yang digunakan untuk IT sekitar Rp800 miliar, dengan potensi kebocoran subsidi tinggi,” kata Tulus.
Meski terjadi perbedaan pendapat ini, semua pihak tetap menunggu keputusan resmi pemerintah.
Terkait kekhawatiran opsi pemerintah untuk menerapkan harga ganda akan menimbulkan masalah dalam implementasinya, Ali Mundakir menerangkan pihaknya akan mengerahkan sistem monitoring dengan bantuan IT. Ia berharap sistem ini akan memperkecil masalah di lapangan, karena sudah diawasi. Kebijakan pengawasan dengan sistem IT ini akan berlaku mulai Juli 2013.
“IT bisa memonitor semua tangki di 5.000 SPBU. Ini mulai kita terapkan bulan Juli di Jakarta,” ujar Ali. Namun, di sisi lain, Ali tidak dapat menjamin kebocoran BBM tidak akan terjadi dengan diterapkannya sistem IT ini. Sebab, penyelewengan banyak terjadi saat konsumen membeli BBM langsung di SPBU.
“Penyelewenangan terjadi beli di SPBU dengan mengisi dengan derigen kemudian ditimbun,” lanjutnya.
Sedangkan Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI) menilai rencana pemerintah mengeluarkan kebijakan harga ganda justru akan mempersulit konsumen. Dalam hal ini pengguna kendaraan. YLKI lebih setuju jika diberlakukan satu harga BBM.
“Dual price akan sangat menyulitkan konsumen. Bagaimana mengarahkan konsumen untuk membeli BBM sesuai dengan ketentuan,” kata Pengurus Harian YLKI, Tulus Abadi.
Tulus meragukan janji Pertamina yang mengatakan akan memprioritaskan pemetaan SPBU dengan BBM harga Rp4.500, di jalur-jalur yang banyak dilewati oleh kendaraan umum dan kendaraan bermotor. Dibanding dengan SPBU dengan harga Rp6.500. Menurutnya, tidak mudah menerapkan pemetaan itu.
“Mana ada sekarang jalan yang tidak dilalui sepeda motor. Di setiap jalanan hampir didominasi oleh kendaraan bermotor dan angkutan umum. Itu sudah tidak mungkin. Mau dipetakan bagaimana,” ujarnya.
YLKI, kata dia, khawatir, jika rencana penerapan harga ganda ini diterapkan pada Mei mendatang, maka tidak akan berjalan efektif.
“Nanti akan menyebabkan konflik sosial. Akan menimbulkan SPBU-SPBU liar dimana-mana,” tandas Tulus. (jpnn)
