MEDAN-Para anggota yang tergabung dalam Koperasi Pengangkutan Umum Medan (KPUM) menilai sikap pengurus tidak pernah transparan tidak bisa dibiarkan. Karena itu, anggota KPUM sekarang sedang berharap agar digelar Rapat Anggota Luar Biasa (RALB) untuk memilih Ketua Umum dan pengurus baru.
“Sikap pengurus sekarang ini tidak pernah transparan. Mereka selalu membodoh-bodohi anggota yang tidak mengerti apa-apa. Karena itu, kami ingin agar digelar RALB,” ujar anggota KPUM H Panjaitan didamping anggota lainnya, T Sagala, P Marpaung dan lainnya kepada Sumut Pos, Minggu (5/5).
Dijelaskan, pengurus KPUM sekarang tidak pernah transparan kepada anggota. Buktinya, soal kutipan sebesar Rp2.000 per hari untuk pembangunan kantor baru. Namun, hingga sekarang kantor tersebut tidak terealisasi. “Kemana uang yang kami setor Rp2.000 per hari tersebut? Kalau dihitung dari tahun 2007 lalu, jumlahnya pasti sudah banyak. Tapi, asal kami minta, mereka bilang sabar dulu,” katanya.
Ditambahkan, anggota sebenarnya sudah pernah melaporkan kasus ini ke polisi pada 10 Juli 2012 lalu. Namun, mereka para anggota tidak tahu akhir dari kasus tersebut. “Kami menduga adanya permainan di dalam KPUM. Salah satunya, diangkatnya Rayana Boru Simanjuntak menjadi Ketua II KPUM. Padahal, sebelumnya Rayana merupakan orang yang sangat ngotot menuntut agar uang kutipan Rp 2.000 itu dikembalikan. Tapi, sekarang kok Rayana pula yang diangkat menjadi Ketua II,” paparnya.
Ditambahkan, kepengurusan sekarang tidak pernah memperdulikan anggota KPUM lagi. Mereka melakukan hal sesuka hati. Salah satunya, pengangkatan Rayana Boru Simanjuntak menjadi Ketua II. “Pengangkatan Rayana itu tidak pernah meminta pendapat dari anggota, tapi diangkat secara pribadi. Ini sudah melanggar AD/RT KPUM,” tegasnya.
M Ambarita, anggota KPUM lainnya menambahkan, sikap pengurus yang tetap mempertahankan unit usaha yang rugi yakni Taksi Matra dan Bengkel Fajar Raya, merupakan tindakan untuk bisa melangsungkan korupsi. Pada Rapat Anggota Tahunan (RAT) 2012 lalu, unit Taksi Matra dikatakan rugi Rp 226.896.658 dan Bengkel Fajar Raya Rp195.337.011, tapi usaha itu tetap dijalankan. “Kami juga heran mengapa Taksi Matra dan Bengkel Fajar Raya tetap dipertahankan, padahal rugi setiap tahun. Saya menduga, kedua usaha ini tetap dipertahankan karena merupakan cara pengurus untuk mempermainkan uang koperasi,” paparnya.
Ambarita juga memprotes pengamanan yang berlebihan pada RAT kemarin. Dia menduga, pengamanan ketat menunjukkan ketakutan pengurus KPUM, bila kebobrokan mereka terbongkar. “Itu hanya sekelas RAT koperasi, jadi tidak perlu diamankan seketat itu. Saya menduga, memang pengurus KPUM takut kedok mereka terbongkar, sehingga dibuat pengamanan ketat. Apalagi Ketua II Organda Sumut diusir, itu sudah sikap luar biasa. Benar-benar menunjukkan adanya permainan di KPUM ini,” ujarnya.
Sementara itu, menurut informasi yang diperoleh Sumut Pos, sebelum RAT KPUM 2012 di Pardede Hall kemarin, salah seorang anggota KPUM sempat diintograsi oleh Kasat Intel Polresta Medan Kompol Faisal Napitupulu. Pemeriksaan tersebut dilakukan karena pengurus KPUM melaporkan ke Faisal Napitupulu kalau anggota tersebut ingin menggalang anggota guna buat keributan. “Pengurus KPUM melaporkan ke Kasat Intel Polresta Medan kalau anggota tersebut ingin menggalang anggota pada RAT itu. Anggota tersebut langsung diperiksa Kasat Intel Polresta Medan Kompol Faisal Napitupulu, meski dia hanya mendengar kabar burung,” ujar sumber.
Menanggapi hal tersebut, pemerhati KPUM Boasa Simanjuntak menilai, tindakan Kasat Intel Polresta Medan sangat keterlaluan. Sebab, polisi tidak berhak mencampuri rumah tangga KPUM. “Apa hak Kasat Lantas Polresta Medan mengintrogasi?Polisi tidak berhak melarang anggota koperasi menyuarakan aspirasinya,” tegasnya. (mag-7)
